Proyeksi kondisi Teluk Kendari

Pemetaan Partisipatif di Desa Wonuahoa Kec. Lambuya

STATUS LAHANPETA_LAHANPETA JENIS TANAMAN

oleh M. Aris Rauf, Komunitas Teras, pulohari@yahoo.co.id

Desa Aunupe

Aunupe1

oleh M. Aris Rauf, Komunitas Teras, pulohari@yahoo.co.id

Desa Aunupe adalah pemekaran dari Desa Aoma yang resmi dimekarkan pada tanggal 21 April 2003 dan definitif pada tanggal 31 Agustus 2009. Nama Aunupe sendiri diambil dari nama sungai yang melintas dalam desa. Pada awalnya warga Desa Aunupe adalah warga eks transmigrasi dari Maluku pada tahun 1997 yang berjumlah 15 KK dan penduduk pribumi sebanyak 10 KK yang merupakan bagian dari Desa Aoma (Dusun IV Bambu Raya).

Desa Aunupe terletak ± 30 km dari Ibukota Kabupaten Konawe Selatan dan ± 6 km dari Ibukota Kecamatan Wolasi. Desa Aunupe memiliki luas wilayah 5,87 km2 dan terdiri atas 3 dusun.

Batas-batas Desa Aunupe :

  • Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wolasi
  • Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Amoito Jaya
  • Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sawa, Kec. Moramo
  • Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ambesinauwi dan Desa Ranowila

Kondisi iklim terdiri atas musim kemarau, musim hujan dan pancaraoba. Musim kemarau biasanya antara bulan Juli – November, musim hujan antara bulan Januari – April, sedang pancaroba terjadi antara bulan Mei – Juni.

Penduduknya berjumlah 407 jiwa, laki-laki berjumlah 210 jiwa dan perempuan berjumlah 197 jiwa. Terdiri dari 116 KK. Seluruh warga Desa Aunupe beragama Islam. Mata pencaharian penduduknya adalah petani (mayoritas), buruh tani, pedagang, tukang kayu, tukang batu dan perangkat desa.

IMG20160313081903_titik_sampel_193

Pertanian Organik di Desa Aunupe

Penggunaan lahan Desa Aunupe meliputi lahan perkebunan 155 Ha, persawahan 50 Ha, pemukiman 2.5 Ha dan pekarangan 5 Ha. Komoditi perkebunanannya berupa jeruk, kakao dan merica. Komoditi pertaniannya adalah padi sawah dan padi ladang. Sedang disektor kehutanan umumnya masyarakat menanam jati.

DSC00102

 

Lima Jembatan Ibu Kota Berkonstruksi Batang Kelapa

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-11 / Halaman 5

Banyaknya anggaran yang digelentorkan setiap tahun ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bombana ternyata tak mampu mengubah wajah ibu kota kabupaten di Rumbia menjadi lebih baik. Infrastruktur jalan misalnya, selama tujuh tahun berturut-turut, instansi itu tidak mampu mempermulus jalan lingkar ibu kota, padahal panjangnya tidak lebih dari 15 kilometer. Jembatan pun demikian. Dari sekian banyak jalur transportasi penghubung yang ada di wilayah ibu kota, lima diantaranya ambruk dengan kondisi memiriskan. Meski sudah berbulan-bulan rusak, Dinas Pekerjaan Umum hanya bisa membuat jembatan darurat dari batang kelapa.
Sampai kemarin, sudah ada lima jembatan batang kelapa yang dibuat Dinas PU Bombana. Dua diantaranya terletak di Kelurahan Lampopala dan Talabente, Kecamatan Rumbia. Padahal dua jembatan produk PU ini merupakan jalur utama dari Kasipute menuju Kendari dan ruas yang kerap dilalui Pj Bupati dari rumah jabatan di Kelurahan Lauru menuju kantornya di Kelurahan Lameroro, Rumbia. Dua jembatan batang kelapa lainnya terletak di sekitar rumah jabatan bupati. Sarana itu merupakan jembatan keluar masuk ratusan warga yang tinggal di BTN Pasir Putih. Sedangkan satu jembatan kelapa lainnya dibangun di belakang rujab Bupati. Jembatan itu menjadi jalan alternatif pegawai kantor Agama Bombana serta warga BTN Griya Aksana Indah atau BTN Depag.

Jembatan lain yang menggunakan batang kelapa  terletak di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah. Sarana penghubung itu merupakan produk terakhir yang dikerjakan Dinas PU Bombana setelah jembatan permanen berukuran sekitar  enam kali delapan meter ambruk akibat banjir. ” Kalau musim hujan jembatannya tidak bisa dilalui. Selain tidak terlihat karena tenggelam oleh air sungai, jalannya juga licin. Kalau sudah seperti itu, pasien biasanya diturunkan dari mobil atau motor lalu digendong dengan berjalan kaki menuju RSUD,” kata Pia, salah seorang warga Loea. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bombana, Endang Kilat mengatakan dari lima jembatan yang ambruk itu,  pihaknya hanya bisa mengantisipasi dengan membuat jembatan darurat. Hal ini disebabkan tidak adanya dana yang diporsikan untuk membangun kembali jembatan yang rusak itu. “Dananya baru kami ajukan di 2011 nanti,” katanya. Pj Bupati Bombana, Muhammad Hakku Wahab pun hanya bisa prihatin dengan kondisi jembatan di Bombana. Khusus jembatan masuk di RSUD, Hakku mengaku telah menginstruksikan kepala Dinas PU untuk segera memperbaikinya. (nur)

Kepik Hitam Serang Padi Petani

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-11 / Halaman 5

Dalam musim tanam kali ini, seribuan hektar hamparan sawah di Kecamatan Wonggeduku diserang kepik hitam. Hama yang membuat bulir padi tidak maksimal dan hasil berasnya akan menjadi pahit tersebut memang tergolong baru. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Dinas Pertanian Kecamatan Wonggeduku, Ishak merinci ada sekitar 1900 hektar  sawah penduduk yang terserang hama tersebut dari total 3800 hektar sawah produktif. ” Sementara 1900 hektar lainnya terancam diserang hama yang sama. Oleh karena masa panen petani bervariasi panen, jadi penyerangannya tidak sekaligus kepada padi petani. Yang jelas petani yang telah panen ada indikasi terserang hama itu. Dan sejauh ini baru separuh petani yang telah panen,” ujar Ishak saat ditemui di sawah petani ketika melakukan pemantauan.

Karena tergolong hama baru, Ishak mengaku kesulitan mengidentifikasi dan memprediksi serangan hama ”keluarga” kumbang ini. Tetapi umumnya hama itu biasanya menyerang padi dimalam hari dan dalam kondisi suhu kelembaban tinggi. ” Hama itu dapat terbang dan hinggap ke padi lainnya sehingga sulit untuk diberantas. Jadi kami sarankan petani agar pasca panen segera merontok padi yang telah dipanen. Sebab, apabila disimpan dan ditumpuk maka berpotensi terserang kepik hitam ini,” saran Ishak.

Langkah konkrit yang dilakukannya saat ini adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi sawah-sawah yang telah terserang hama tersebut. Itu setelah pihaknya mendapat laporan dari ketua-ketua kelompok tani dan Petugas Lapangan (PL). ” Selain itu  kami memberikan penyuluhan tentang  penanggulangan hama tersebut secara cepat dan tepat,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Ambotuo, salah seorang petani di Kecamatan Wonggeduku mengatakan hama tersebut mengancam padi di seluruh sawah yang ada. Sebab, serangan hama itu tidak nampak secara visual. “Akan tetapi diketahui setelah padi dipanen dan digiling. Ciri-cirinya, beras menjadi rusak seperti tepung. Selain itu, apabila serangan hama itu intensitasnya tinggi maka hasil produksi menurun hingga 50 persen. Katakanlah hasil produksi normal, sampai lima ton per hektarnya, maka produksi padi sawah yang terserang kepik hitam turun hingga 50 persen dan rendemennya (penurunan kualitas beras) sangat tinggi,” jelas Ambotuo. (din)

Petani Kakao dan Mete Gagal Panen

Kendari Pos, Ekonomi & Bisnis 2010-12-11 / Halaman 3

Musim hujan yang terjadi terus menerus di tahun ini, nampaknya membawa dampak kerugian bagi petani khususnya yang bertanam kakao dan jambu mete. Bukan hanya petani, pedagang yang selama ini menampung komoditi itu juga gigit jari lantaran panen gagal.

Ilyas pemilik UD Sinar 99 Kendari misalnya, selaku usaha pengumpul hasil bumi mengatakan, tahun ini pembelian minim. Untuk kakao masih ada walaupun jumlahnya sedikit. Tapi mete nyaris tidak ada. “Saya dapat mete cuma belasan kilogram. Itupun banyak busuknya. Padahal tahun-tahun sebelumnya saat seperti ini, kami bisa memiliki stok puluhan ton,” terangnya sambil menunjukkan gundukan mete yang tidak layak jual.

Untung saja ada kopra sebagai pengganti jambu mete  dan kakao. Kelapa tidak terpengaruh dengan musim hujan. Ratusan  karung kopra yang siap kirim ke Surabaya kemarin pun dijajar di gudang Sinar 99. “Padahal saat ini harga komoditi dunia sedang bagus-bagusnya. Kopra saja yang dahulu satu kilo gram Rp 3 ribu saat ini bisa mencapai enam ribu setiap kilo gram,” papar Ilyas.

Versi Ilyas selagi musim hujan belum surut, komoditi ke dua produk tersebut belum bisa menghasilkan.Dengan begitu suplay komoditi ke luar daerah maupun luar negeri tentunya berkurang. “Tapi melihat cuaca yang mulai membaik, mudah-mudahan tahun 2011 kondisinya berubah,” ujar Ilyas yang diamini rekan lainnya seperti John yang juga mengalami pengalaman serupa.

La Ito, salah seorang petani jambu mete di Muna mengatakan, di daerahnya rata-rata petani tidak panen. Gagalnya panen ini, karena  saat mete berbunga rontok terkena air hujan. “Seharusnya bulan-bulan seperti ini sedang panen banyak, tapi kini tidak ada,” katanya.

Kadis Perkebunan dan Holtikultura Sultra, Ahmad Chaidir mengatakan, bila gagal panen ini bukan hanya terjadi di Sultra, tapi daerah lain di Indonesia juga merasakan hal serupa. “Akibat curah hujan tinggi merata,memang banyak merugikan petani komoditi. Untuk jambu mete memang rata-rata gagal, tapi kalau kakao masih ada walau sedikit,” terang Chaidir tanpa menyebutkan presentase penurunan produksi dibanding tahun lalu karena data belum ada.
Namun Chaidir yakin pada periode berikutnya panen akan bagus, bila melihat kondisi alam yang semakin membaik. Apalagi kegiatan revitalisasi maupun peremajaan kakao melalui program gerakan nasional (Gernas) yang diselenggarakan,  dalam hitungan tahun tentunya akan menunjukkan hasilnya. “Bila hasil dari gernas ini sudah bisa panen, akan tinggi karena  kami di Sultra juga mengadakan program revitalisasi ini cukup banyak,” pungkasnya saat ditemui dalam sebuah acara. (lis/awl)

Bansus Tambang Konsultasi ke DPRD Sultra

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-11 / Halaman 6

Bansus Pertambangan DPRD Bombana mencoba menjalin komunikasi dengan koleganya di parlemen provinsi untuk bisa menembus kendala berhubungan dengan birokrasi pemerintahan Sultra. Ketua Bansus Pertambangan, Sahrun Gaus mengakui ada banyak masalah yang mereka temui dalam kerja sejak 25 Oktober lalu. Ia memberi contoh soal terbitnya 67 Kuasa Pertambangan (KP) yang ada di Bombana, dua izin pertambangan rakyat, 10 produksi dan sisanya tidak aktif. ” Ini adalah masalah yang dihadapi yakni aspek pengelolaan lingkungan yang timbul dari pertambangan, ganti rugi tanah serta tuntutan masyarakat menyangkut aspek pertambangan itu sendir,” katanya.

Politisi Demokrat itu juga mencoba mengomunikasikan soal tapal batas Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana dengan Kecamatan Talaga Raya di Kabupaten Buton. Sahrun juga menyebutkan, kuasa pertambangan yang tidak produktif akan dievaluasi untuk dicabut izinnya. ” Ada sekitar 10 KP akan direkomendasikan untuk pencabutan izinnya karena tidak pernah membayar kewajibannya. Demikian pula menyangkut 67 KP yang hanya enam diantaranya memiliki dokumen Amdal,” bebernya. Yang sangat disayangkan Sahrun Gaus adalah di Kabena.

Ia meminta perhatian DPRD Sultra untuk menidaklanjutinya. Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang SA yang ditemani Sekretaris Komisi III, H. Syamsul Ibrahim memberikan aspresiasi atas semangat anggota DPRD Bombana yang mau menyikapi persoalan tambang tersebut secara serius. ” Kami akan segera menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang Kami miliki. Tolong data pendukung hasil Bansus juga diberikan kepada Kami sebagai  pembanding untuk melakukan advokasi,” janji Endang terhadap koleganya dari partai yang sama itu, kemarin. (yaf)