Comextra tak Untungkan Petani Sultra

Kendari Pos, Ekonomi & Bisnis 2010-12-10 / Halaman 3

Produk mete di Sultra cukup besar. Sayang selama ini mete dari Sultra hanya diantar pulaukan ke provinsi lain, yang kemudian diekspor melalui daerah tersebut. Contohnya mete dari Lombe, Buton diantarpulaukan ke Makassar, yang membuat eksportirnya bukan atas nama Sultra.

Kadis Perindag Sultra, Saemu Alwi nampaknya mulai gerah dengan proses tersebut. Saat sosialisasi terkait pengolahan mete yang digelar Kementrian Perindustrian dan mendatangkan investor  pengembang mete, kemarin Saemu mewakili pihak Sultra, mewanti-wanti investor untuk mendirikan pabrik dan mengirim lewat Sultra, tidak diantar pulaukan.

PT Comextra Majora, adalah sebuah pabrik pengolahan  mete yang berpusat di Makassar.  Usahanya di Indonesia sudah  25 tahun dengan mengelola  produk mete dari sejumlah daerah semisal Sulsel, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sultra.  Produknya berupa kacang mete goreng kemasan dan dieksepor ke sejumlah negara  dengan label mete dari Sulsel.

Di Sultra khususnya di Kecamatan Lombe Kabupaten Buton, Comextra sudah bermitra dengan petani mete selama 20 tahun.  Mete produk Buton itu sebelumnya dipasok ke Comextra berbentuk gelondong. Namun enam tahun yang lalu, petani setempat sudah diberdayakan  dengan mengirim mete berkulit ari, sehingga memudahkan perushaaan dalam pengolahannya. “Petani memperoleh nilai tambah sekitar Rp 7 – 10 ribu per kilo gramnya,” papar Jimy, Direktur Utama PT Comextra  dalam acara sosialisasi  tentang produk jambu mete itu.

Mendengar penjelasan Jimy, Kadis Perindag Sultra, Saemu Alwi  berang. Pengganti La Ode Khalifah menganggap Comextra hanya mengumpulkan mete dari Sultra tapi tidak memperhatikan petani dan masyarakat di Lombe. “Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat, tentunya sudah berapa banyak mete diserap oleh Comextra, tapi pembelian harga mete  masih murah, kasihan petani. Itu sama sekali tidak berpihak kepada petani,” terang Saemu Alwi dengan nada tinggi dihadapan undangan dan pihak dari Kementrian Perindustrian.

Versi Saemu Alwi, pihaknya sangat mensupport upaya  Comextra  yang sudah mengeskpor mete  dengan proses  berstandar internasional dan diberikan penghargaan oleh sejumlah negara. Namun selayaknya Comextra juga harus memperhatikan daerah penghasil komoditi dimaksud. Selayaknya  perusahaan yang katanya sudah memiliki sejumlah anak perusahaan di beberapa negara itu juga membangun perusahaan di Sultra, sehingga mete yang diekspor Comextra juga berlabel Sultra. ”Yang terpenting hadirnya pabrik di daerah ini, bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga Sultra, khususnya di Lombe. Kasihan warga di Lombe dari  dulu hanya begitu terus,  padahal komoditinya sudah dijual kemana-mana dengan harga yang sangat tinggi. Siapa yang menikmati hasilnya orang lain, daerah lain, negara lain. Padahal sudah jelas-jelas di Sultra itu produksi metenya sangat tinggi. Sudah harus dibuat pabrik di Sultra, jangan hanya diantarpulaukan terus. Kasihan petani tidak dapat apa-apa,” tegas Saemu Alwi.

Saat ditemui secara terpisah, Saemu memaparkan bila pihaknya akan terus memperjuangkan pihak petani. Dalam hal  perdagangan komoditi lokal, selama ini petani sudah sangat disengsarakan. Pasalnya proses produksi dan  biaya yang digunakan  tidak sedikit, tapi harga beli sangat minim. Di daerah lain mete bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Di pasar domestik saja, mete dijual dengan harga yang sangat fantastis. Terlebih di pasar internasional harganya tidak kalah tingginya karena konsumenya adalah orang luar. ”Tapi coba lihat petani di daerah penghasil, mereka hanya menikmati  harga per kilo gram Rp 6 – 8 ribu. Belum lagi kalau sedang musim, pengusaha  maupun tengkulak seenaknya saja memainkan harga. Padahal proses untuk menjadikan mete membutuhkan cost yang tidak sedikit,” urainya.

Sebagai pemilik dan produsen mete, menurut Saemu seharusnya petani kaya, tapi apa yang terjadi,  kehidupan mereka biasa-biasa saja.  Justru penikmat mete adalah mereka  pedagang dan pengusaha perantara  produk tersebut. “Untuk membela petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka kita harus tegas,” papar Saemu.

Sebelumnya pihak kementerian perdagagan dan perindustrian juga memaparkan tentang programnya. Mereka juga menyerukan agar terdapat proses industrialiasasi  pada perdagangan mete. Sudah saatnya pengusaha tidak menjual ataupun mengekspor mete dalam bentuk gelondongan.  Alasannya bila diekspor sudah melalui proses pengolahan,  akan memberikan nilai tambah. “Hal tersebutlah yang selalu kami serukan. Proses industrialisasi yang terjadi juga akan menciptakan lapangan kerja,” papar Aritonang dari kementrian perindustrian RI, saat membawakan materi.

Demikian dari kementrian perkebunan mereka juga memaparkan visinya yang sedang gencar meningkatkan produksi melalui program mereka. Diantaranya program revitalisasi maupun peremajaan pohon mete yang sudah tua. (lis/awl)

Advertisements

Angin Puting Beliung Hancurkan 42 Rumah

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-10 / Halaman 6

Hempasan angin puting beliung memporakporandakan puluhan rumah warga di Wakatobi, Rabu (8/12) lalu. Sore hari itu sekitar pukul 16.00 Wita, warga Desa Waha, Kecamatan Wangiwangi tengah menanti suasana senja yang nyaman. Namun tiba-tiba hujan deras disertai angin langsung merusak suasana hari itu. ” Kami menyaksikan angin itu berputar menghempas rumah-rumah warga yang dilewatinya,” cerita La Rami, seorang warga Waha. Untungnya, kejadian itu dapat dihindari warga yang tanggap melakukan penyelamatan diri dan keluarga masing-masing. Sehingga meski bencana puting beliung itu cukup keras, tidak satupun ada korban jiwa.

Selain rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, dahsyatnya bencana itu juga terlihat dari tumbangnya puluhan pohon kelapa hingga kandang ternak yang hancur berantakan. Akibat hujan deras hari itu juga menyebabkan beberapa wilayah di Kelurahan Mandati digenangi banjir. Namun tekstur jalan yang tertata dengan material bebatuan membuat genangan itu tak berlangsung lama karena terserap ke dalam rongga bebatuan.

Kepala Dinas Sosial Wakatobi, LM Syafiuddin melalui Kabid Bansos, La Djiumu mengungkapkan, setelah kejadian, pihaknya langsung melakukan tanggap darurat dengan kunjungan lapangan  menginventarisir korban serta kerusakan. Kemarin, Dinsos telah menyalurkan bantuan langsung bahan makanan. ” Sesuai data yang kami peroleh di lapangan, tidak ada korban jiwa akibat puting  beliung itu. Namun ada 42 rumah warga yang mengalami kerusakan,” rincinya. Untuk tindak lanjut ke depan, pihaknya juga telah melaporkan kejadian itu ke Dinas Sosial Sultra.

” Pihak provinsi meminta agar ada laporan tertulis terkait data-data kejadian. Secepatnya akan disampaikan sehingga warga yang mengalami bencana segera mendapat penanganan,” tandas Djiumu. .
(cr1)

Hindari Konflik, Ibu Kota Harus ke Buranga

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-09 / Halaman 5

Tak pernah berujung. Polemik letak ibu kota Kabupaten Butur yang seharusnya di Buranga, belum juga bisa dituntaskan. Sikap keras kepala Pemkab Butur yang tetap melaksanakan aktivitas pemerintahan dan membuat ”ramai” Kecamatan Kulisusu menjadi pemicu masalah. Padahal, pemekaran Kabupaten Butur dari Muna pada tahun 2007 lalu jelas-jelas telah menyepakati Buranga menjadi induk otorita tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Butur, Muliadin juga mendesak agar Pemkab dalam kendali Ridwan Zakariah tidak main-main dalam menyikapi persoalan ibu kota itu. ” Tidak ada kata terlambat tapi bagaimana Kita harus duduk bersama melakukan kajian ulang.  Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan unsur pemuda harus dilibatkan. Bukan perdebatan soal Kulisusu dan Buranga tapi bagaimana kita harus sekata menyatukan presepsi. Kedepannya yang perlu dihindari adalah terjadinya konflik horisontal,” tegas Muliadin, kemarin.

Ia juga meminta Pemkab Butur harus mengikuti aturan sebenarnya untuk menuju pembangunan Butur. Sebelumnya, Korlap Aliasi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik (AMPKP) Sultra, Ashamy Fatwa saat melakukan demonstrasi di DPRD Sultra, awal pekan ini juga mendesak legislator provinsi turut andil memediasi serta menuntaskan persoalan ibu kota tersebut.

Sebab sejak menjadi otorita mandiri tiga tahun lalu, Buranga tidak pernah dijadikan sebagai ibu kota kabupaten. Banyak gedung yang sudah dibangun tak termanfaatkan. Mulai dari kantor bupati yang saat ini telah dialihfungsikan menjadi kantor camat hingga infrastruktur kantor Catatan Sipil menjadi Kantor Pertanian. Sementara kantor Catatan Sipil di Kulisusu justru mengontrak bangunan milik warga. (yaf)

Izin PT. Timah Inprosedural

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-09 / Halaman 5

Pengelolaan tambang nikel secara ilegal di Kabaena mulai diungkap satu persatu oleh Badan khusus (Bansus) DPRD. Selain kasus PT. Billy yang tiba-tiba “menjelma” jadi PT. Anugrah Karisma Barakah (AKB), serta permasalahan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. AKB yang keluar akibat akal-akalan Gubernur Sultra, Nur Alam, Bansus pertambangan kembali menemukan permasalahan lain yang dilakukan PT. Timah Eksplomin. Perusahaan nikel yang beralamat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini ternyata mengantongi berbagai izin di luar mekanisme sesungguhnya.

Koordinator Bansus Pertambangan, Sahrun Gaus menuturkan, diantara izin yang bermasalah yang ditemukan itu seperti pembangunan dan penggunaan pelabuhan, pemakaian jalan, izin pemakaian kawasan serta proses pengeluaran analisis dampak lingkungan. ” Sesuai hasil hearing Kami bersama PT Timah dan beberapa instansi teknis, semua izin itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan kepala dinas yang bersangkutan,” kata Sahrun. Pembangunan pelabuhan untuk mengangkut material nikel misalnya, saat di konfirmasi ke Dinas Perhubungan Bombana, mereka sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi  tersebut kepada PT Timah. Begitu juga dengan IPK yang dimiliki, Dinas Kehutanan pun memberikan pernyataan serupa. Makanya, Bansus menilai bila semua izin yang dikantongi PT. Timah inprosedural.

” Kami pun akan membentuk tim investigasi terpadu untuk menyelidikinya,” janji Sahrun. Dokumen Amdal yang dimiliki PT Timah Eksplomin pun diakui Sahrun harus dikaji ualang. Sebab sesuai peninjauan faktual di lapangan dinilai tidak layak untuk dikeluarkan karena wilayah konsesinya hampir semua berada di kawasan perumahan warga. “Terkait bagaimana hingga bisa keluar, Kami pun akan mengagendakan memanggil komisi Amdal untuk menjelaskannya,” sambungnya. Sekadar diketahui, PT. Timah Eksplomin merupakan salah satu investor yang sudah mengantongi IUP operasi produksi nikel di Pulau Kabaena. Perusahaan ini diberi konsesi lahan seluas 300 hektar di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat dan Desa Rahampuu, Kecamatan Kabaena. (nur)

Bank Panin Sumbang Enam Juta Pohon

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-09 / Halaman 5

Bank Panin menunjukan komitmennya terhadap upaya pelestarian lingkungan khususnya program pengurangan emisi karbon akibat pemanasan global. Lembaga perbankan itu menyumbangkan enam juta pohon sengon pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka.

Penyerahan bantuan bibit tersebut dilakukan Senior Manajer Bank Panin Regional Indonesia Timur, Andi Oni Gappa dan diterima langsung Bupati Kolaka, H. Buhari Matta, kemarin di kompleks Perumahan Biru, Kelurahan Lamokato. Andi Oni mengatakan saat ini dunia mengalami kelebihan CO2 akibat polusi bahan bakar maupun pabrik. Keberadaan pohon sangat diperlukan untuk menyerap kelebihan karbon dioksida tersebut.

” Komitmen Indonesia pada forum KTT Lingkungan di Kopenhagen adalah bagaimana mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen tahun 2020. Makanya Kami berharap bibit pohon ini bisa menjadi bagian dari mewujudkan cita-cita tersebut,” terangnya. Di tempat yang sama Bupati Kolaka, H Buhari Matta menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi positif atas kepedulian dunia usaha khususnya Bank Panin terhadap gerakan penanaman pohon. ” Di Kolaka sendiri, gerakan  menanam pohon sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 dan menjadi salah satu kebijakan strategis pembangunan kabupaten,” ujarnya.

Pasangan Amir Sahaka ini menambahkan bantuan enam juta bibit pohon tersebut nantinya akan disebar pada 20 Kecamatan dan akan diawasi oleh pemerintah kecamatan bersama masyarakat agar penanamannya efektif dan berhasil guna. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir, Kepala Staf Kodim 1412 Kolaka, Mayor (Inf) Sugihartono dan sejumlah pimpinan perusahaan tambang serta Perbankan. (cr3)

KP Investor Tambang Ditinjau Ulang

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-08 / Halaman 5

Jumlah penanam modal yang berinvestasi di Konsel sebenarnya cukup banyak. Sayang, sampai kini tak ada kontribusi berarti yang sudah diberikan para pengusaha perkebunan, perikanan dan khususnya bidang pertambangan di daerah tersebut. Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang menguasai sejumlah lahan konsesi bahkan ada yang belum melakukan aktivitas. Dengan kondisi tersebut, Bupati Konsel, H. Imran mengaku segera melakukan evaluasi dan peninjauan kembali izin-izin investor itu. Ia bahkan akan membentuk tim berkomposisi pemerintah kabupaten dan DPRD. ” Bila dalam evaluasi tidak ada kemajuan dan kontribusi bagi masyarakat dan daerah, sebaiknya tidak usah dizinkan lagi,” ancam Imran di hadapan rapat DPRD saat penyerahan KUA PPAS tahun 2011, kemarin.
Bupati dua periode itu membenarkan bila jumlah investor yang bergerak pada bidang pertambangan dan potensi lain di otoritanya memang sudah cukup banyak. Sayang, belum ada aksi maksimal terlihat dari izin-izin yang telah diterbitkan pemerintah. ” Padahal dalam mengeluarkan izin itu, Kami (pemerintah) juga punya target seperti Comdev, PAD dan lapangan kerja bagi masyarakat. jadi, kalau ternyata tidak ada pengaruh, sebaiknya dievaluasi saja,” ulangnya lagi dan mendapat persetujuan anggota DPRD Konsel.

Untuk diketahui, beberapa investor yang memiliki izin KP di Konsel adalah PT. Integra, PT. Billy, PT. Ifisdcho, PT. Triple Eight, PT. Baula, PT. Bombana Bumi Lestari dan PT. Mutiara. Meski demikian, kehadiran investor tersebut belum memberikan arti. Sejumlah perusahaan tambang di wilayah Torobulu bahkan telah berulangkali mengapalkan ore nikel ke luar negeri. (era)

Sapi Bibit Ditargetkan Usai Minggu Ini

Media Sultra, Ekonomi 2010-12-08 / Halaman 2
Penyaluran bantuan sapi bibit 550 ekor ke 10 kelompok tani dari Dinas Pertanian Sulawesi Tenggara (Sultra) ditargetkan minggu ini rampung.
Kepala Dinas Pertanian Sultra, Mansur, Senin (6/12) menegaskan hal itu saat dikonfirmasi terkait realisasi penyaluran sapi yang akan diberikan kepada kelompok tani di tujuh kabupaten di Sultra.
“Bantuan sapi mulai disalurkan tanggal 3 Desember 2010 dan untuk wilayah daratan sudah tersalur, minggu ini sudah tersalur semua”, kata Mansur melalui teleponnya.
Wilayah daratan yang sudah tersalurkan tersebut antara lain, Kabupaten kolaka, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Kota Kendari.
Sementara dua kabupaten lain yang berada diluar daratan masing-masing Kabupaten Muna dan Buton dalam minggu ini akan disalurkan.
Kadis Pertanian Sultra, Mansur dalam pernyataan juga memberi peringatan keras kepada kelompok tani yang menjual sapi-sapi bibit yang diberikan itu.
Mansur berjanji akan melakukan evaluasi rutin sekali dalam setahun untuk memastikan pengelolaan sapi bibit yang diterima kelompok tani.
“Kita akan lakukan evaluasi untuk memastikan tingkat produktivitasnya dan populasinya sekali dalam setahun”, jelas Mansur. (R-3/Ms-3)