Sapi Bibit Ditargetkan Usai Minggu Ini

Media Sultra, Ekonomi 2010-12-08 / Halaman 2
Penyaluran bantuan sapi bibit 550 ekor ke 10 kelompok tani dari Dinas Pertanian Sulawesi Tenggara (Sultra) ditargetkan minggu ini rampung.
Kepala Dinas Pertanian Sultra, Mansur, Senin (6/12) menegaskan hal itu saat dikonfirmasi terkait realisasi penyaluran sapi yang akan diberikan kepada kelompok tani di tujuh kabupaten di Sultra.
“Bantuan sapi mulai disalurkan tanggal 3 Desember 2010 dan untuk wilayah daratan sudah tersalur, minggu ini sudah tersalur semua”, kata Mansur melalui teleponnya.
Wilayah daratan yang sudah tersalurkan tersebut antara lain, Kabupaten kolaka, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Kota Kendari.
Sementara dua kabupaten lain yang berada diluar daratan masing-masing Kabupaten Muna dan Buton dalam minggu ini akan disalurkan.
Kadis Pertanian Sultra, Mansur dalam pernyataan juga memberi peringatan keras kepada kelompok tani yang menjual sapi-sapi bibit yang diberikan itu.
Mansur berjanji akan melakukan evaluasi rutin sekali dalam setahun untuk memastikan pengelolaan sapi bibit yang diterima kelompok tani.
“Kita akan lakukan evaluasi untuk memastikan tingkat produktivitasnya dan populasinya sekali dalam setahun”, jelas Mansur. (R-3/Ms-3)

Protes Pemkab Konawe Terkait Matabondu tidak Beralasan

Media Sultra, Ibukota 2010-12-03 / Halaman 6

Direktur PDAM Kota Kendari, Said Sirate, mengatakan aksi protes pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, terkait pembangunan sumber mata air Matabondu sangat tidak beralasan dan tidak tepat. Pasalnya, sebelumjaringan PDAM terpasang, Pemerintah Kota (Pemkot0 Kendari tahun 2005 lalu saat masih pemerintah Masyur Masie Abunawas, telah melayangkan surat ke Pemkab Konawe, perihal pembangunan tersebut.

Ia mengatakan, pengambilan saluran pembuangan air baku Matabondu di Kabupaten Konawe dan Kota Kendari dibiayai APBN melalui Dipa, nilainya kurang lebih Rp 5 milyar. Sehingga adanya informasi bahwa pembangunan jaringan sumber mata iar tersebut, tanpa koordinasi dengan Pemkab Konawe adalah tidak benar.

“Memang secara administratif sumber mata air Matabondu di Kabupaten Konawe, namun sumber mata air tersebut adalah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Hal itu dibuktikan, dengan sertifikat tanah seluas 4.740 meter persegi, dari enam Kepala Keluarga (KK), dengan total pembebasan lahan Rp 294 juta” ungkap Said Sirate.

Ditambahkannya, PDAM Kota Kendari juga telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga sangat tidak relevan bila Pemkab Konawe menuntut pembagian hasil, dalam pengelolaan sumber air Matabondu. Apalagi PDAM Kota Kendari, juga menyediakan distribusi air bagi 215 KK di dua desa di Kabupaten Konawe, dengan tarif spesial, serta merekrut tenaga kerja lokal di Kabup0aten Konawe juga. (M-5/Ms-2)

Tim Eksekusi Tanah di Kemaraya Gagal

Media Sultra, Ibukota 2010-12-03 / Halaman 6

Eksekusi tanah seluas 2.529 meter bujursangkar di jalan Dr. Sam Ratulangi depan SMPN 1 Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, gagal dilanjutkan oleh pihak eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang dibantu sekitar 200 personil gabungan Polda Sultra dan Polres Kendari, Kamis (2/12).

Tim eksekusi dari PN Kendari Yunus Lande yang mendapat pengawalan dari ratusan aparat kepolisian gagal membacakan amar putusan PN Kendari tentang permohonan eksekusi yang dimohonkan pihak Sitti Chaerani Kaimuddin dengan surat tertanggal 6 September 2010 No. 16/Pdt.G/2009/PN.Kdi melawan Hj. Gusti Aminah K. Yusuf.

Proses eksekusi yang seharusnya dilaksanakan Kamis (2/12), terpaksa ditunda oleh tim eksekusi dari PN Kendari karena ratusan keluarga dari pihak tergugat bertahan dengan membawa sejumlah senjata tajam yaitu parang dan tombak untuk mempertahankan tanah yang diklaim masih tetap milik sah keluarga H. Gusti Aminah K. Yusuf, serta memblokade jalan dengan membakar ban mobil di depan tanah eksekusi.

Tim eksekusi Yunus Lande yang ditemui dikatornya mengatakan, pihaknya tidak dapat membacakan putusan eksekusi karena situasi dan kondisi di lokasi tidak memungkinkan.

“Kami terpaksa tidak melanjutkan proses eksekusi karena kondisi di lokasi semakin memanas. Untuk itu kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”, katanya.

Menurutnya, amar putusan eksekusi PN Kendari yang memenangkan Sitti Chaerani Kaimuddin melawan Hj. gusti Aminah K. Yusuf tetap akan dilaksanakan.

Hal yang sama diungkapkan Kabag Ops Polres Kendari AKP Siswoyo saat ditemui di kantornya, pihaknya terpaksa menarik diri dan tidak memaksakan proses eksekusi melihat kondisi di lokasi tidak memungkinkan untuk menghindari jatuhnya korban.

“Meskipun eksekusi tersebut dapat kami laksanakan namun tidak menutup kemungkinan akan ada jatuh korban, melihat persiapan dari pihak keluarga tergugat yang sudah melengkapi diri dengan berbagai macam senjata tajam”, katanya.

Ditambahkannya, pihaknya tetap siap untuk menurunkan personil kepolisian dalam mengamankan proses eksekusi jika ada permintaan dari pihak eksekusi PN Kendari.

Pihak PN Kendari telah memenangkan gugatan dari pengugat Sitti Chaerani Keimuddin dengan penetapan gugatan perkara No.16/Pen/Ann/Pdt.G/2009/PN.Kdi pada tanggal 13 Oktober 2009.

Dalam pokok perkaranya, mengabulkan gugatan penggugat dengan batas-batas sebelah utara berbatasan Raja Alam, Timur berbatasan H.Pundi, Selatan berbatasan jalan raya dan Barat berbatasan Rachim. (M-2/Ms-5)

Pemprov Sultra Siap Salurkan 550 Ekor Sapi Bibit

Media Sultra, Ibukota 2010-12-03 / Halaman 6

Sebanyak 550 ekor bantuan sapi bibit dari APBN P 2010 untuk 10 kelompok tani di Sultra siap disalurkan setelah menjalani masa karantina.

10 kelompok tani tersebut tersebar di tujuh kabupaten di Sultra masing-masing kabupaten Kolaka satu kelompok tani, Konawe tiga kelompok tani, Konawe Utara satu kelompok, Kota Kendari satu kelompok, Kabupaten Konawe Selatan dua kelompok, Muna satu kelompok, Kabupaten Buton satu kelompok.

Kepala Dinas Pertanian Sultra, Mansur, saat melihat proses karantina sapi bibit itu di balai karantina hewan di Kelurahan Puwatu Kota Kendari, Kamis (2/12) mengatakan dengan penyerahan bantuan itu nantinya diharapkan target swasembada daging di Sultra 2014 bisa tercapai.

“Dengan penambahan populasi sapi bibit ini kita berharap target swasembada daging 2014 bisa tercapai”, kata dia kepada wartawan. Perkelompok tani, mendapat 55 ekor sapi bibit jenis sapi bali itu dengan rincian 50 ekor batina dan lima ekor sapi jantan yang rata-rata berumur dua hingga tiga tahun.

10 kelompok tani penerima bantuan bibit sapi itu juga diberi dana tunai bantuan sosial (Bansos) totalnya Rp 65 juta. Masing-masing kelompok menerima Rp 6,5 juta. “Dana itu masuk di rekening tani kelompok masing-masing”, kata Kadis pertanian. (R-3/Ms-4)

Peningkatan Penduduk Miskin Sultra Capai 34,080 Orang

Media Sultra, 2010-12-03 / Halaman 1

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Mawardi Arsad menyatakan, berdasarkan hasil survey pihaknya tahun 2010 ini, penduduk miskin di Sultra meningkat tahun 2010 ini, penduduk miskin di Sultra meningkat hingga 34.080 orang.

Untuk 2009, jumlah penduduk miskin di Sultra 403.120. Sedangkan untuk 2010 mencapai 437.200 orang. Sehingga peningkatan mencapai 34.080 orang.

Adapun survey yang dilakukan pihaknya yakni survey sosial, ekonomi nasional yang dilakukan dua kali dalam setahun di Sultra.

Jumlah penduduk miskin sebesar 437.200 pada t2010 itu, tersebar di semua Kabupaten/kota di Sultra. Untuk Buton sebanyak 69.700 orang, Muna 59.900 orang, Konawe 55.700 orang, Kolaka 68.700 orang, Konawe Selatan 43.700 orang, Bombana 21.800 orang, Wakatobi 24.900 orang, Kolaka Utara 29.300 orang, Buton Utara 12.100 orang, Konawe Utara 8.200 orang, Kendari 23.600 orang dan Baubau 5.281 orang.

Mawardi menyatakan, pihaknya melakukan survey sosial ekonomi nasional dengan melihat berbagai indicator. Diantaranya, pengeluaran konsumsi per rumah tangga serta kemampuan daya beli atas pendapatan masyarakat.

Pihaknya mengaku tidak mengetahui apa penyebab kemiskinan itu. Pasalnya untuk mengkaji hal itu bukanlah wewenang BPS Sultra. Yang berhak mengomentarai itu instansi terkait seperti Dinas Sosial Propinsi.

Kemudian, untuk penanganan masyarakat miskin di Sultra, pihaknya juga tidak melakukan hal itu. Yang jelas, tugas dari BPS hanya memaparkan data makro jumlah kemiskinan di Sultra.

“Kalau mau tahu penangananya, silahkan bertanya ke pemerintah provinsi”, kata Mawardi di ruang kerjanya, Kamis (2/12).

Ia mengaku, telah mengirimkan data jumlah warga miskin di Sultra kepada pemerintah provinsi (pemprov). Adapun waktu penyampaiannya, Mawardi lupa akan hal itu.

“Yang jelas sudah kami sampaikan ke pemprov”, ujarnya. (M-4/Ms-2)

Polres Baubau Tangkap Tersangka Pemilik Handak

Media Sultra, 2010-12-03 / Halaman 1

Polres Baubau berhasil menangkap LB (58) tersangka pemilikbahan peledak (handak_ berupa bom ikan sebanyak 6 botol. Handak itu siap pakai, dan pelaku diringkus di pesisir pantai One Desa Wara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Kamis (2/12), sekitar pukul o5.00 Wita.

Tersangka tertangkap tangan saat hendak melakukan aksinya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peladak.

Kapolres Baubau AKBP Daniel Aditya Jaya SIK ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/12), membenarkan penangkapan tersangka Lb. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti berupa 1,5 kg amonium sitrat, obat nyamuk, korek gas serta 6 botol bom ikan siap pakai.

“Penangkapan ini dilakukan oleh anggota yang sedang patroli karena di TKP disinyalir ada kegiatan Illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak sehingga saat tersangka hendak melakukan aksinya anggota langsung menangkap”, ungkapnya.

Dikatakan, saat ini tersangka Lb beserta barang bukti sudah diamankan di Mapoltabes Baubau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres mengharapkan masyarakat agar tidak menggunakan bahan peledak ketika menangkap ikan. Disamping berdampak buruk pada lingkungan juga sangat membahayakan diri sendiri.

“Tersangka kita jerat dengan Undang-undang Darirat No 12 tahun 51 tentang kepemilikan bahan peledak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara”, kata Daniel. (Has)

Guru SMPN 1 Kabaena Timur Mogok Mengajar

Kendari Ekspres, 2010-12-02 / Halaman 1

Di duga menyelewengkan dana biaya Operasional Sekolah (BOS), Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Kabaena Timur, kabupaten Bombana, Sultra, digugat para guru di sekolah itu. Akibatnya, para guru melakukan aksi mogok mengajar dan aktivitas belajar mengajar terhenti.

Setelah mogok mengajar, 11 guru SMP di Desa Balo ini kemudian mengadukan sang Kepsek ke Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Bombana Rabu (1/12).

Djohanisi SPd, salah seorang guru yang mengugat Kepsek mengaku, proses belajar mengajar di sekolahnya tidak harmonis lagi. Selain penyimpangan dana BOS 2006-2010, kata Djohanisi, ketidak harmonisan belajar juga dilatarbelakangi pemotongan gaji guru. Selain itu, kata dia, banyak dana bantuan pendidikan juga disalahgunakan. Dia mencontohkan, dana BOP dari Pemprov, bantuan PT Billy Rp 3.500.000, uang komite per tahun, dana subsidi peningkatan mutu, dana school grant Rp 50.000.000 dan masih banyak lagi. Selain itu, Djohanisi juga mengaku, pengelolaan perpustakaan dan laboratorium sekolah tidak berjalan baik.

“Saya minta tim independen turun memeriksa Kepsek ini. Banyak penyimpangan yang terjadi. Jika tidak, kami akan terus melakukan aksi mogok”, desak Djohanisi yang didampingi 11 guru seusai menemui Kepala Dinas Pendidikan Bombana, Rabu (1/12).

Jika desakan ini tidak direspon, lanjut Djohanisi, pihaknya akan mengadukan penyimpangan itu ke polisi dan kejaksaan, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami minta Kepsek ini diproses secara hukum dan sitinjau ulang pengangkatannya”, tegas Djohanisi.

Sebelumnya, dia mengaku, para guru dan siswa SMPN 1 Kabaena Timur sudah melakukan aksi unjuk rasa di sekolahnya. Namun, sampai sekarang tidak juga digubris.

Ketika dikonfirmasi, Kepsek SMPN 1 Kabaena Timur, Hasbi SPd, mengatakan, semua tudingan tersebut tidak benar, Kepsek bermabut putih ini menjelaskan, dana BOS dan lain-lain itu, sudah digunakan sesuai peruntukannya.

“Itu bohong”, tegas Hasbi. “Tidak ada penyimpangan. Saya tetap melibatkan guru dalam pengelolaan dana bantuan sekolah. Penggunaan dana itu untuk pengayaan, pemeriksaan soal, pembuatan soal, penulisan rapor, pengecatan sekolah, pembuatan taman bunga, MOS siswa baru, pesantren kilat, pengawasan ulangan, ujian, dan lain-lain”, paparnya.

Terkait pemotongan gaji guru, Hasbi menuturkan bahwa penggunaannya untuk kebutuhan pengurusan kepala sekolah di Kabupaten.

Menanggapi persoalan ini, Kadis Dikbudpar Bombana, Andi Syarifuddin SH, mengatakan, pihaknya akan menelusuri persoalan tersebut. Dikbudpar, menurut Syarifuddin, akan menurunkan tim ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami sudah dengar keterangan dari kepala sekolah. Selanjutnya, kami akan meminta keterangan dari para guru”, janjinya. Apakah ada sanksi itu Kepsek ini ? “Bergantung masalahnya, karena kami harus pastikan apakah pengaduan ini terbukti atau tidak”, katanya. *CR2/A/MAT