5.000 Penambang Merapi Akan Dialihprofesikan

Kompas, Nusantara 2010-10-08 / Halaman 23

Sebanyak 5.000 penambang pasir dan batu di kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, akan diarahkan untuk beralih profesi. Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan hal itu untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang sudah parah akibat penambangan pasir yang tidak terkendali.

”Pengalihan profesi dianggap solusi tepat menghadapi dilema kegiatan penambangan pasir yang di satu sisi merusak lingkungan dan di sisi lain menjadi tumpuan hidup orang banyak,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Utoyo, Kamis (7/10).

Ke-5.000 penambang itu tercatat sebagai warga Kabupaten Magelang. Selain mereka, masih ada penambang dari kabupaten lain, seperti Sleman, Boyolali, Temanggung, dan Wonosobo.

Utoyo mengatakan, program pengalihan profesi penambang akan melibatkan pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah pusat. Ketiganya akan bersama mengalokasikan anggaran dan merumuskan materi program pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk menambah keterampilan penambang.

Data Pemkab Magelang menunjukkan, setiap hari ada 1.000 truk beroperasi di kawasan Gunung Merapi dengan muatan pasir rata-rata 5-6 meter kubik per truk. Satu truk pasir biasanya melibatkan tiga pekerja, mulai dari penambang hingga yang menaikkan pasir dan batu ke truk.

Maraknya penambangan menyebabkan hutan seluas 254 hektar di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) rusak, sumber-sumber air mati, jalan- jalan desa rusak akibat sering dilewati truk pasir dengan kelebihan muatan, serta polusi udara.

Husni Pramono, polisi hutan dari Balai TNGM, mengatakan, setelah kawasan TNGM ditutup untuk kegiatan penambangan, aktivitas penambangan kini cenderung mendekati perkampungan warga. Kegiatan itu merusak dam dan tanggul di desa-desa di sekitar kawasan TNGM.

”Rusaknya dam dan tanggul ini menyebabkan warga sekitar TNGM rentan terkena dampak erosi,” katanya.

Husni mengatakan, sebagian penambang masih nekat menambang pasir dan batu di kawasan TNGM. Sejak Desember 2009, Balai TNGM menangkap enam warga yang menambang di kawasan TNGM. Kini kasusnya ditangani kepolisian dan kejaksaan. (EGI)

Walhi Desak Ada Investigasi

Kompas, Nusantara 2010-10-08 / Halaman 23

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan didesak untuk menginvestigasi penyebab banjir bandang Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada 4 Oktober lalu. Bercampurnya lumpur, batang kayu, berikut akar dalam banjir mengindikasikan ada kerusakan hutan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nadian Forqan, Kamis (7/10) malam di Jakarta. ”Sudah saatnya Menteri Kehutanan membentuk tim investigasi atau terjun langsung memfoto dari udara,” katanya.

Berry tidak menyalahkan pemerintah yang menumpukan alasan pada cuaca ekstrem. Namun, menurut analisis Walhi, dampak cuaca ekstrem tidak separah banjir di Wasior jika di bagian hulu tidak ada kerentanan. ”Kalau hutan di hulu tidak rusak, paling banter terjadi luapan air, tetapi kali ini banjir disertai akar pohon,” katanya.

Saat ini sulit untuk menelisik penyebab banjir bandang sebab hulu sungai di Pegunungan Wondwoy berjarak 20-30 kilometer dari Wasior. Perjalanan ke hulu harus ditempuh dengan jalan kaki lewat medan terjal dan berlumpur.

Secara terpisah, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan, Wasior terletak di bawah Cagar Alam Wondoboi yang memiliki dua danau. Daya dukung lingkungan cagar alam itu menurun akibat perluasan kantor dan perumahan pemerintah daerah yang merambah hutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, ada dua hak pengusahaan hutan (HPH) di kabupaten itu, PT Wapoga Mutiara Timber seluas 178.800 hektar dan PT Dharma Mukti Persada seluas 110.000 hektar. Surat keputusan Menhut untuk PT Dharma Mukti Persada berakhir 2009 dan tidak diperpanjang.

Banjir di Aceh

Tiga dari 12 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah terparah terkena banjir, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan.

Data Dinas Sosial Pemerintah Provinsi NAD menyebutkan, puluhan ribu warga di sejumlah kabupaten mengungsi akibat banjir. Namun, data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) berbeda. ”Rumah mereka hanya terendam sebentar. Sekarang mereka sudah kembali ke rumah,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBA Asmadi Syam di Banda Aceh, Kamis.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD Nasir G dalam pertemuan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Sekretaris Daerah belum bisa merinci jumlah pengungsi di tiap kabupaten dan jumlah kerugian material.

Nasir dan Sekretaris Daerah Pemprov NAD Husni Bahri TOB sempat menyatakan, puluhan ribu warga Kabupaten Aceh Singkil mengungsi ke tempat yang aman karena air semakin tinggi.

Namun, hal itu dibantah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Sukri Murni. ”Tak ada yang mengungsi,” ujarnya.

Asmadi menyatakan telah mengingatkan satuan kerja Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memperbarui data yang akan digunakan sebagai bukti terjadinya bencana kepada pemerintah pusat. Hal ini terkait bantuan dana bencana dari pusat maupun pemprov.

Pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberikan bantuan bagi korban di dua kabupaten, yaitu Aceh Selatan dan Aceh Barat, senilai Rp 200 juta. Menurut Eko Budiman, Staf Ahli BNPB, dua daerah itu dipilih karena paling parah terpapar banjir.

Di Ende, Nusa Tenggara Timur, permukaan air laut naik dan menerjang delapan rumah yang berjarak sekitar 30-40 meter dari bibir pantai di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Flores, Nusa Tenggara Timur, Rabu sekitar pukul 22.30 Wita.

Menurut Ahmad Fenga, warga Tanjung, tahun 1992 batas bibir pantai relatif jauh dari rumah warga, berkisar 100 meter lebih. Namun, pascagempa bumi tahun 1992 terjadi perubahan besar, air laut makin naik hingga batas bibir pantai, makin mendekati rumah warga. Jaraknya kini hanya sekitar 30-40 meter.

Sementara itu, cuaca buruk membuat nelayan di Indramayu dan Cirebon, Jabar, menganggur. Mereka kini berlindung dengan singgah di pelabuhan perikanan sepanjang pantai utara. Sebagian dari mereka tetap melaut, tetapi di radius yang sempit karena khawatir tergulung gelombang.(NAR/HAM/MHD/SEM/MKN/NIT)

PT Pelindo II Lirik Transportasi Batu Bara

Kompas, Nusantara 2010-10-08 / Halaman 22

PT Pelindo II (Persero) Cabang Palembang melirik bisnis transportasi batu bara di Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah provinsi itu. Pada tahun 2012 direncanakan tongkang pengangkut batu bara melalui Sungai Musi dan pelabuhan khusus batu bara di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, sudah dapat beroperasi.

General Manager PT Pelindo II (Persero) Cabang Palembang Dani Rusli Utama, Kamis (7/10), mengutarakan, batu bara akan diangkut dengan tongkang mulai dari Muara Abab atau Muara Lematang, Kabupaten Muara Enim, sampai ke Tanjung Carat melalui Sungai Musi dengan jarak sekitar 200 kilometer.

”Saat ini sedang dilakukan studi kelayakan pembangunan tempat pengumpulan batu bara di Muara Abab atau Muara Lematang dan studi kelayakan pembangunan pelabuhan batu bara di Tanjung Carat. Akhir tahun 2011 studi kelayakan selesai sehingga tahun 2012 bisa mulai beroperasi,” kata Dani.

Menurut Dani, selama ini dalam setahun 8 ton batu bara hasil tambang PT Bukit Asam di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, diangkut dengan kereta api ke Tarahan, Lampung, dan 2 juta ton ke Dermaga Kertapati. Setelah pelabuhan di Tanjung Carat selesai, batu bara yang diangkut dapat mencapai 50 juta ton per tahun.

Kepala Administratur Pelabuhan (Adpel) Palembang Sugiyono menambahkan, masalah transportasi melalui Sungai Musi adalah pendangkalan. Pendangkalan parah terjadi di pertemuan arus Sungai Musi dan Sungai Kelan serta di muara Sungai Musi. (wad)

Stok Beras Berkurang

Kompas, Nusantara 2010-10-08 / Halaman 22

Stok beras di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang berkurang tajam sejak September lalu membuat harga beras melonjak menjadi Rp 7.000-Rp 7.500 per kilogram. Kondisi itu terjadi karena sebagian petani di Sumatera Selatan menunda tanam.

Petani di daerah itu yang menggarap lahan rawa lebak dan pasang surut menunda tanam sejak tiga bulan lalu karena terimbas anomali cuaca.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Palembang dan Bulog Palembang, Kamis (7/10), stok beras di pasar-pasar kota itu rata-rata 70 ton per bulan. Namun, sejak awal September, volume beras yang beredar di tingkat distributor dan pengecer (pedagang) hanya berkisar 30 ton.

”Kemudian hingga awal Oktober, stok beras makin menipis. Pemantauan kami menunjukkan, stok yang beredar di pasaran hanya 20 ton. Jika mempertimbangkan angka konsumsi masyarakat yang mencapai 1.500 ton per hari, kondisi ini cukup mengkhawatirkan,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Palembang Yustianus Jakfar, Kamis di Palembang.

Berkurangnya pasokan mengakibatkan harga beras terus naik tiga pekan ini. Di Pasar Cinde, beras kualitas rendah naik dari Rp 4.000 menjadi Rp 5.000 per kilogram (kg), beras medium dari Rp 6.900 per kg menjadi Rp 7.500, dan beras kualitas baik naik dari Rp 7.900 per kg menjadi Rp 8.800.

Menurut Syahdan (48), pedagang Pasar Cinde, biasanya harga beras menurun seusai Lebaran. Namun, pada tahun ini justru sebaliknya, harga beras bertahan dan terus naik.

Terus tertunda

Berdasarkan hasil pemantauan di Kabupaten Banyuasin dan Palembang, sebagian petani hingga kini belum memulai aktivitas tanam padi. Kondisi ini terutama dialami petani yang menggarap lahan pertanian rawa lebak dan pasang surut.

Nurjaman (47), petani Desa Pulokerto, yang menggarap lahan rawa lebak di kawasan agropolitan terpadu, masa tanam biasanya dimulai Agustus atau awal kemarau. Namun, masa tanam tahun ini tertunda selama tiga bulan karena curah hujan masih tinggi hingga Oktober.

”Padahal, awal kemarau merupakan saat paling baik untuk menanam padi di rawa lebak karena kondisi airnya sesuai. Padi bisa tumbuh subur karena air di rawa mulai surut, tetapi tidak terlalu kering,” kata Nurjaman.

Bagi Nurjaman dan petani rawa lebak lainnya, kondisi seperti itu merugikan karena waktu menanam padi hanya terjadi setahun sekali. Jika waktu menanam padi diundur hingga tiga bulan, dikhawatirkan pula hasil panennya tidak akan maksimal karena pengaruh pergantian cuaca dari kemarau ke hujan.

”Masa tanam padi rawa lebak hingga panen empat bulan. Kalau mundur, waktu panen sudah mendekati musim hujan lagi,” ujarnya.

Asuransi pertanian

Di Di Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis, Menteri Pertanian Suswono menyatakan, revitalisasi sektor pertanian, khususnya untuk komoditas bahan pangan, diikuti upaya peningkatan pengamanan terhadap petani dengan menggulirkan asuransi pertanian. Hal itu dilatarbelakangi karena pemerintah hanya bisa mengganti bibit dan pupuk jika gagal panen. ”Ide dasarnya adalah menyelamatkan petani dari kerugian yang lebih besar karena komponen terbesar dari produksi padi adalah biaya tenaga kerja,,” katanya. (oni/aha)

Asing Harus Kompensasi Karbon Konservasi

Kompas, Bisnis & Keuangan 2010-10-08 / Halaman 21

Investor asing, terutama dari negara maju sumber emisi karbon, harus bersedia membayar kompensasi penyerapan karbon dari hutan Indonesia.

Tuntutan negara maju agar Indonesia menghentikan sementara pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk menekan emisi karbon sulit diterima karena menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam diskusi ”Moratorium Konversi Hutan: Dilema antara Kepentingan Ekonomi Nasional dan Politik Internasional” yang diselenggarakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Kamis (7/10). ”Hampir tidak ada orang asing yang mau membayar kompensasi atas hutan konservasi. Sasaran mereka semata-mata hutan produksi,” ujar Elfian.

Dari 136 juta hektar kawasan hutan, 54 juta hektar di antaranya adalah hutan konservasi dan lindung. Indonesia juga memiliki 20 juta hektar lahan gambut dengan cadangan karbon senilai 39 miliar dollar AS per tahun.

Menurut anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Maulida, pihaknya meragukan komitmen negara maju membeli karbon. Hal ini tampak dari tarik ulur penentuan harga karbon di pasar internasional yang tak kunjung ditetapkan.

Pemerintah tidak melibatkan DPR dalam membuat perjanjian itu. Ini dipertanyakan karena bisa memengaruhi program pembangunan nasional. (Ham)

Konsumsi Rokok Perburuk Kemiskinan

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-10-08 / Halaman 13

Konsumsi tembakau, terutama rokok, memperburuk kemiskinan. Hal ini harus menjadi kekhawatiran, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia—pengonsumsi rokok ketiga terbesar di dunia setelah China dan India.

”Negara berkembang di satu sisi berusaha mengurangi kemiskinan dengan memperbesar investasi pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menghadapi adiksi tembakau,” ujar Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan sebagai pembicara utama dalam Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) di Sydney, Australia, Kamis (7/10), yang berlangsung 6-9 Oktober 2010.

Surin mengungkapkan, ”Dana tembakau dapat dialihkan untuk pendidikan, rumah, dan kebutuhan pokok. Generasi berikut akan lebih baik dan kita menyelesaikan masalah kemiskinan.” Kendala mengendalikan tembakau karena ada adiksi di kalangan pengguna dan resistensi industri. Menurut dia, keberhasilan ditentukan komitmen politik pemimpin dan komunikasi ke masyarakat agar paham pentingnya pengendalian tembakau.

Di India, Rijo M John, PhD dari American Cancer Society, AS, mengatakan, konsumsi tembakau meningkatkan angka kemiskinan 1,6 persen di desa dan 0,8 persen di kota—menambah sekitar 15 juta orang miskin di India. Dari penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menurut Abdillah Ahsan, ”Uang untuk rokok sembilan kali pengeluaran pendidikan dan 15 kali pengeluaran kesehatan.” (Indira Permanasari dari Sydney)

Bencana Wasior adalah Bencana Ekologis

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-10-08 / Halaman 13

Bencana banjir bandang di Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Senin (4/10) pekan ini, merupakan bencana ekologis akibat dari pembalakan dan pertambangan. Bencana berpotensi berulang di Papua Barat karena hutannya telah dijadikan konsesi industri ekstraktif.

Irhash Ahmady, Manager Desk Bencana Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan, respons pemerintah atas bencana Wasior tidak boleh berhenti pada penanganan bencana dan korban. ”Pemerintah harus tangani penyebab bencana. Hutan rusak akibat pertambangan dan pembalakan, termasuk konsesi HPH,” kata Irhash di Jakarta, Kamis (7/10).

Juru kampanye air dan pangan Eksekutif Nasional Walhi, M Islah, menyatakan, pembalakan hutan di sana dimulai awal 1990-an. Pembalakan sempat terhenti 2001, pascakasus pelanggaran HAM berat di Wasior.

”Pelanggaran HAM berat itu berawal dari konflik akibat penebangan hutan. Kini pembalakan hutan oleh berbagai pihak berlanjut. Akumulasi kerusakan hutan itu yang menyebabkan banjir bandang,” kata Islah.

Irhash menyatakan, sejumlah perusahaan HPH tak aktif, tetapi pembalakan berlanjut karena pemerintah menggulirkan program Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas). ”Praktiknya, Kopermas mengalihkan hak pengelolaan hutan ke perusahaan skala kecil dan pembalakan berlanjut,” ujarnya.

Ketua Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menyatakan, perusakan itu terjadi secara legal melalui penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK). ”Pada 2009, pemerintah menerbitkan IPK di Papua Barat seluas 3,5 juta ha, termasuk izin menebang 196.000 ha di Kabupaten Teluk Wondama,” kata Chalid.

Dia menyatakan, berdasarkan penelitian IHI dan Yappika, awal 2010, deforestasi hutan di Papua Barat pada 2005-2009 mencapai 1 juta hektar atau berkisar 250.000 hektar per tahun. ”Sejumlah 6,6 juta hektar hutan primer dan sekunder Papua Barat terkepung HPH, tambang, dan perkebunan,” kata Chalid.

Dia menegaskan, izin perkebunan mencapai 219.000 hektar. Hutan seluas 3,9 juta hektar dibebani HPH bagi 20 perusahaan, 16 perusahaan tambang mineral (total luasnya 2,7 juta hektar).

”Semua tumpang tindih. Ada izin pertambangan minyak dan gas di darat dan laut seluas 7,2 juta hektar. Bisa dibayangkan 11,54 juta hektar wilayah Papua Barat nyaris habis terbagi. Jika semua aktivitas itu benar-benar dilakukan, bisa terjadi bencana besar karena lingkungan rusak parah,” kata Chalid. (ROW)