Desa Aunupe

Aunupe1

oleh M. Aris Rauf, Komunitas Teras, pulohari@yahoo.co.id

Desa Aunupe adalah pemekaran dari Desa Aoma yang resmi dimekarkan pada tanggal 21 April 2003 dan definitif pada tanggal 31 Agustus 2009. Nama Aunupe sendiri diambil dari nama sungai yang melintas dalam desa. Pada awalnya warga Desa Aunupe adalah warga eks transmigrasi dari Maluku pada tahun 1997 yang berjumlah 15 KK dan penduduk pribumi sebanyak 10 KK yang merupakan bagian dari Desa Aoma (Dusun IV Bambu Raya).

Desa Aunupe terletak ± 30 km dari Ibukota Kabupaten Konawe Selatan dan ± 6 km dari Ibukota Kecamatan Wolasi. Desa Aunupe memiliki luas wilayah 5,87 km2 dan terdiri atas 3 dusun.

Batas-batas Desa Aunupe :

  • Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wolasi
  • Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Amoito Jaya
  • Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sawa, Kec. Moramo
  • Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ambesinauwi dan Desa Ranowila

Kondisi iklim terdiri atas musim kemarau, musim hujan dan pancaraoba. Musim kemarau biasanya antara bulan Juli – November, musim hujan antara bulan Januari – April, sedang pancaroba terjadi antara bulan Mei – Juni.

Penduduknya berjumlah 407 jiwa, laki-laki berjumlah 210 jiwa dan perempuan berjumlah 197 jiwa. Terdiri dari 116 KK. Seluruh warga Desa Aunupe beragama Islam. Mata pencaharian penduduknya adalah petani (mayoritas), buruh tani, pedagang, tukang kayu, tukang batu dan perangkat desa.

IMG20160313081903_titik_sampel_193

Pertanian Organik di Desa Aunupe

Penggunaan lahan Desa Aunupe meliputi lahan perkebunan 155 Ha, persawahan 50 Ha, pemukiman 2.5 Ha dan pekarangan 5 Ha. Komoditi perkebunanannya berupa jeruk, kakao dan merica. Komoditi pertaniannya adalah padi sawah dan padi ladang. Sedang disektor kehutanan umumnya masyarakat menanam jati.

DSC00102

 

Iklan Layanan Masyarakat Kendari TV, 2010-10-15, Wakatobi Tidak Hanya Pariwisata

Waktu Penayangan :  15 Oktober 2010
Tema / Angle : Wakatobi Tidak Hanya Pariwisata
Durasi : 0 menit, 59 detik

Iklan Layanan Masyarakat Kendari TV,2010-07-15, Perlunya Peningkatan Pemodalan Sektor Berkelanjutan

Waktu Penayangan : 15 Juli 2010
Tema / Angle : Perlunya Peningkatan Pemodalan Sektor Berkelanjutan
Durasi : 1 menit, 25 detik

Ficer Radio Swara Alam, 2010-07, Sertifikasi Perikanan Tangkap di Sultra… Mungkinkah?

Waktu Penayangan : Juli 2010
Tema / Angle :  Sertifikasi Perikanan Tangkap di Sultra… Mungkinkah?
Durasi : 10 menit, 21 detik

Lingkungan 2010-08-14 Konservasi Jati Muna untuk Peningkatan Produksi

Konservasi Jati Muna untuk Peningkatan Produksi


Hutan
merupakan luasan terbesar di Kabupaten Muna. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Muna, luasan hutan di Muna seluas 108.381 hektar. Atau 36,56 persen dari total luas Kabupaten Muna yaitu 294.406 hektar. Dengan rincian hutan produksi biasa (HPB) seluas 33.391 hektar (30,81 persen), hutan produksi terbatas (HPT) 2.095 hektar (1,93 persen), hutan lindung 32.406 hektar (29,90 persen), hutan wisata 9.380 hektar (8,65 persen) dan hutan produksi 31.109 hektar (28,70 persen).

Dari data tersebut terlihat produksi hasil hutan tahun 2007 meliputi kayu jati logs, konservasi, rimba log, rimba konservasi, rotan, kulit kayu dan tunggak jati rata-rata mengalami peningkatan dibanding tahun 2006, kecuali produksi kayu jati log menurun sebesar 16,62 persen dengan produksi 2006 sebesar 12.861,99 meter bujur sangkar, sedangkan 2007 10.724,70 hektar per bujur sangkar. Penurunan kembali terjadi pada 2008, parahnya hasil hutan yang paling banyak dihasilkan adalah tunggak jati.

Sebagai daerah yang berpotensi terhadap pertumbuhan jati berkualitas, Muna telah tersohor hingga keluar negeri sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Melihat fenomena maraknya perambahan hutan jati sejak tahun 2000- an, sudah saatnya masyarakat Munamelakukan penanaman jati di tanah milik. Sebagaimana yang telah dilakukan warga di Kecamatan Parigi, yang tergabung dalam petani hutan jati milik (PHJM) dalam wadah Kelompok Wuna Lestari.

Sebagai langkah kepedulian tim Kecil Program Multimedia, yang terdiri dari LSM / NGO pemerhati lingkungan beserta media massa maka pada Kamis (5/8), dilaksanakan Round Table Discussion (RTD) bertemakan mendukung terwujudnya jati sebagai komoditi unggulan Sultra. Bertempat di ruang Senat Fakultas Pertanian (Faperta) Unhalu.

Dalam pemaparannya di depan para peserta RTD, Dosen Jurusan Kehutanan Unhalu (Faisal Danu) membeberkan hasil journalist tripnya (JT), yang mana kondisi hutan jati dalam hutan negara sangat memprihatinkan. Selain itu terjadi perilaku yang kontras antara masyarakat dan Pemda. Pasalnya kesadaran masyarakat untuk terus membudidayakan jati di tanah milik telah tumbuh,sedagkan komitmen Pemda terhadap pengembangan jati masih sangat rendah. “Karena itu melalui RTD ini kami mengharapkan agar terdapat rumusan arah kebijakan Pemda, lahirnya inisiatif bersama setiap stakeholder untuk menyusun road map pengembangan jati. Serta adanya skema pengelolaan dan pemanfaatan jati di tanah milik maupun tanah negara,” beber Faisal Danu.


“Karena itu melalui RTD ini kami mengharapkan agar terdapat rumusan arah kebijakan Pemda, lahirnya inisiatif bersama setiap stakeholder untuk menyusun road map pengembangan jati. Serta adanya skema pengelolaan dan pemanfaatan jati di tanah milik maupun tanah negara,” beber Faisal Danu.

Sementara itu Kadishut Sultra, Amal Jaya dalam sharing informasinya menuturkan berdasarkan SK Menhut luas hutan di Sultra seluas 2.600.137 hektar. Tetapi hasil paduserasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) substansi kehutanan menjadi 2.497.293 hektar. Adapun permasalahan kehutanan di Sultra meliputi deforestasi, degradasi yang meliputi lahan kristis 1.270.120,40 hektar (48,84 persen) sehingga menyebabkan terjadinya banjir, perambahan, perkebunan, pertambangan, pemekaran, transmigrasi dan klaim masyarakat serta terjadinya illegal logging.

“Data penanaman jati se-Sultra sejak 1911-2004 seluas 40.322,09 hektar, dengan obyek pengembangan jati masingmasing di Muna, Buton dan Konsel. Beberapa program yang telah dilaksanakan meliputi reboisasi, HTR, GN RHL dan penegakkan aturan,”rincinya.

Dari segi bibit jati yang tersalur dirincinya masing-masig 50 ribu bibit pada 2007 dan 2008, serta lebih dari satu juta bibit pada 2009. Guna menunjang pengelolaan jati, pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan Balai Penelitian Kehutanan Makassar dan Unhalu.

Sementara itu Mantan Dekan Faperta Unhalu yang pernah melakukan penelitian jati, Hj Husna mengungkapkan dirinya telah melakukan penelitian tentang pengembangan jati di Sultra. Bahkan dirinya dengan tegas menolak rencana pengembangan jati super di Muna, yang pada saat itu digembargemborkan jika jati Muna boros air sehingga dapat menyebabkan Muna krisis air, selain pertumbuhannya lebih lambat dibanding jati super.

“Dalam penelitian saya tentang bagaimana pengelolaan jati Muna, salah satu metode yang ditawarkan yaitu dengan silvikultur insentif, baik secara in situ maupun eks situ. Tentunya dengan terlebih dahulu meningkatkan penguasaan budidaya, pasalnya penguasaan budidaya masyarakat masih rendah,” ungkapnya.

“Dalam penelitian saya tentang bagaimana pengelolaan jati Muna, salah satu metode yang ditawarkan yaitu dengan silvikultur insentif, baik secara in situ maupun eks situ. Tentunya dengan terlebih dahulu meningkatkan penguasaan budidaya, pasalnya penguasaan budidaya masyarakat masih rendah,” ungkapnya.

Selain penguasaan budidaya masyarakat yang masih rendah, dosen kehutanan ini juga mengatakan inventarisasi tegakkan hutan juga belum lengkap, sehingga data jati Sultra belum akurat. Disamping nilai ekonomi tegakkan hutan, pemetaan luasaan hutan, pola tanam, pengembangan hutan jati berbasis masyarakat serta tata niaga kayu jati yang masih perlu peningkatan dan kejelasan regulasi. “Mengingat terdapat keberhasilan pengelolaan jati di Konawe Selatan (Konsel), alangkah bijaknya masyarakat Muna dapat sharing pengalaman dengan petani jati Konsel. Termasuk pemanfaatan pucuk jati, yang di Muna sebagian besar tidak termanfaatkan bahkan menjadi limbah,” sarannya.

Mendengar penjelasan dari Dishut dan dosen Faperta Unhalu. Dosen Kehutanan Unhalu, Nur Arafah menduga jika problem kegagalan kebijakan jati karena kelembagaan . Misalnya di Dishut, meskipun terdapat bidang konservasi juga terdapat bidang produksi yang tupoksinya bertentangan. Belum lagi jika ditambah dengan instansi teknis terkait. “Parahnya hal ini semakin diperparah dengan tidak konsistennya pihak terkait menjalankan aturan, serta kegagalan pasar masyarakat. Bagaimana pun besarnya perolehan PAD dari jati, tetapi tetap tidak sebanding dengan biaya pemulihan hutan,” kata Nur Arafah.

Senada dengan itu perwakilan WWF Indonesia Kendari, Abdul Saban mengungkapkan sebenarnya tidak ada kendala berarti bagi pemerintah dalam menanam jati sebagai komoditi unggulan. Mengingat masyarakat secara swadaya telah dapat menanam jati. “Menurut saya kegagalan dalam program-program pemerintah lebih kepada kebijakan dan kelembagaan, yang entah karena adanya beberapa kepentingan atau lainnya. Tidak heran jika kebijakan kehutanan yang dikeluarkan belum menyentuh hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, sehingga perlu adanya evaluasi kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

“Menurut saya kegagalan dalam program-program pemerintah lebih kepada kebijakan dan kelembagaan, yang entah karena adanya beberapa kepentingan atau lainnya. Tidak heran jika kebijakan kehutanan yang dikeluarkan belum menyentuh hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, sehingga perlu adanya evaluasi kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Dari sharing informasi pada RTD tersebut diperoleh rekomendasi antara lain, perlu adanya kebijakan kawasan dalam bentuk kesatuan pengolahan hutan (KPH), yang didalamnya terdapat hutan tanaman rakyat (HTR) dengan berbasis kemitraan dan partisipasi masyarakat. Perlunya fasilitasi penyediaan bibit pada HTR, tentunya dengan adanya kejasama antara Dishut Sultra dengan Jurusan Kehutanan Faperta Unhalu. Sehingga otomatis harus dipersiapkan lahan pada suatu wilayah kabupaten, sebagai lokasi sentra pengembangan jati hasil penelitian. Dengan demikian dapat direplikasi pola pengelolaan jati seperti koperasi hutan jaya lestari (KHJL).

Tidak kalah pentingnya perlunya perbaikan kelembagaan, pembagian peran dari stakeholder terkait seperti penelitian, kebijakan, penegakan hukum, dan pendamping (NGO). Selain itu perlu dibentuk tim kecil untuk menginisiasi road map pengembangan komoditi jati di Sultra, dengan penanggung jawab berada pada jurusan kehutanan Unhalu.
>>Ulfah Sari Sakti

Rumput Laut, Komoditi Sultra yang Terlupakan

BUKAN rahasia lagi jika rumput laut merupakan komoditi perikanan dan kelautan unggulan Sultra. Tidak mengherankan jika komoditi ini bakal ditetapkan sebagai komoditi inti pengembangan industri di Sulawesi Tenggara (Sultra), berdasarkan potensi komoditas yang dimiliki dan peluang pengembangannya. Data disperindag Sultra, potensi areal rumput laut di Sultra sekitar 196 ribu hektar dengan produksi basah kurang lebih 493 ribu ton setara dengan 66.300 ton produksi kering.

Kadisperindag Sultra, Saemu Alwi mengatakan pihaknya telah diundang Kementrian Perindang RI untuk mempresentasikan konsep peta panduan pengembangan rumput laut di Sultra beberapa waktu lalu. “Setelah kami presentasikan, kami akan memperbaiki kekurangannya sehingga akan kembali dikirim ke Kementreian. Dengan begitu diharapkan akan segera keluar keputusan Menteri Peridang RI, tentang penetapan Sultra untuk mengembangkan komoditi rumput laut sebagai inti dari pengembangan industri perikanan di Sultra,” kata Saemu.

Sebagai wujud kepedulian terhadap pegembangan rumput laut, beberapa waktu lalu di Aula BI Kendari YPSHK Green Network menghelat round table discussion (RTD), dengan tema mendukung terwujudnya rumput laut sebagai komoditi unggulan Sultra. Turut hadir fakultas perikanan dan ilmu kelautan (FPIK) Unhalu, instansi teknis dan NGO terkait, serta BI Kendari.

Dalam pemaparannya Pemimpin BI Kendari, Lawang Siagiaan mengakui jika potensi rumput laut Sultra sebagai komoditi unggulan perikanan dan kelautan Sultra, sangat potensial. Hasil penelitian potensi dan pengelolaan rumput laut kerja sama BI Kendari dengan Barisda Sultra pada 12 kabupaten / kota menujukkan pergerakan yang terus meningkat. “Pada 2009, produksi rumput laut meningkat 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan produksi terbesar rumput laut berada di Kabupaten Buton dan Muna. Tentunya jumlah tenaga kerja yang terserap juga cukup tinggi, yaitu mencapai 66.579 KK, yang jika dikelola secara optimal produksi dapat mencapai 335.320 ton kering atau setara dengan Rp 2 Triliun (asumsi harga Rp 6 ribu per kg),” beber Lawang.

“Pada 2009, produksi rumput laut meningkat 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan produksi terbesar rumput laut berada di Kabupaten Buton dan Muna. Tentunya jumlah tenaga kerja yang terserap juga cukup tinggi, yaitu mencapai 66.579 KK, yang jika dikelola secara optimal produksi dapat mencapai 335.320 ton kering atau setara dengan Rp 2 Triliun (asumsi harga Rp 6 ribu per kg),” beber Lawang.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan dari sisi persepsi perbankan terhadap dunia usaha sektor pertanian resiko produksi pada bisnis perikanan menyangkut siklus produksi perikanan yang musiman (tergantung cuaca dan iklim), sehingga hasilnya seringkali tidak dapat diperhitungkan dengan pasti. Resiko kontiunitas ketersediaan pupuk bibit pestisida dan teknik budidaya masih tinggi di samping resiko produksi yang tergantung musim terutama hasil perikanan tangkap, juga mengandung resiko harga yang tinggi. Tidak adanya kepastian harga dan sangat berfluktuatif menyebabkan pendapatan nelayan dan petani ikan tidak dapat diperkirakan dengan tepat.

RTD tersebut menghasilkan rekomendasi perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok koperasi, dan petani rumput laut, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi kelompok tani rumput laut. Perguruan Tinggi (PT) harus berperan dalam melakukan kajian riset, sedangkan instansi teknis terkait perlu melakukan pendampingan teknis budidaya. Dengan begitu pembuatan dan pengembangan kebun rumput laut akan terwujud. Tidak kalah pentingnya perlu adanya lembaga intermedia dan sosialisasi intens melalui media massa. Disamping pemerintah dapat mengadakan anggaran dan badan pengelola untuk peningkatan produksi, dengan tetap melakukan pengawasan. Dari sisi kestabilan harga perlu adanya kesepakatan antara petani, pelaku usaha, perbankan dan pemerintah.
>>Ulfah Sari Sakti

Lingkungan 2010-08-07 Isu Transmigrasi untuk Pengalihan Status Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai(TNRAW)?

Isu Transmigrasi untuk Pengalihan Status Kawasan
Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai(TNRAW)?

TAMAN Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) merupakan salah satu taman nasional di Sultra. Uniknya TN ini secara georafis berada pada empat kabupaten, meliputi Kolaka seluas 6.238 hektar, Kolaka Utara (Kolut) 12.824 hektar, Konawe Selatan (Konsel) 40.527 hektar dan Bombana 45.605 hektar.

Selain itu taman nasiona (TN) yang terletak antara 121o44′-122o44 BT dan 4o22′- 4o39’LS memiliki empat tipe ekosistem yang sangat khas yaitu ekosistem bakau (mangrove), hutan hujan tropis dataran rendah (lowland forest), rawa (inland peat swamp) dan padang rumput (savana). Dalam ekosistem ini terdapat 28 jenis mammalia, empat jenis amphibia, tujuh jenis reptilia, delapan jenis pisces, dan 207 jenis aves serta 323 jenis flora.

Namun dibalik pesonanya, salah satu ekosistem TNRAW tepatnya padang savana mengalami keterancaman perubahan status revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) substansi kehutanan. Pasalnya karena berupa hamparan padang rumput dan diidentifikasi mengandung bahan tambang, padang savana dianggap tidak memiliki manfaat. Padahal dari sisi pariwisata, ekosistem ini menjadi salah satu primadona karena berlatar belakang Gunung Watumohai dan Gunung Mendoke, ditambah dengan pemandangan sekelompok rusa.

Parahnya saat ini TN yang ditata tapal batasnya sejak 1985 lalu, sedang dilanda isu transmigrasi. Sebagaimana yang diungkapkan warga dan pejabat pemerintahan setempat. “Isu transmigrasi kami dengar sebulan sebelum Pilkada (Mei,red), dan kami dengar dari pemerintah setempat (lurah) jika seandainya tidak jadi maka uang bisa dikembalikan. Uang muka yang telah disetorkan 26 orang se-desa kami sebesar Rp 250 ribu per orang, sisanya setelah kami menempati lahan dan masuk rumah,” ujar warga Desa Atari Jaya Konsel, Nur.

Parahnya saat ini TN yang ditata tapal batasnya sejak 1985 lalu, sedang dilanda isu transmigrasi. Sebagaimana yang diungkapkan warga dan pejabat pemerintahan setempat. “Isu transmigrasi kami dengar sebulan sebelum Pilkada (Mei,red), dan kami dengar dari pemerintah setempat (lurah) jika seandainya tidak jadi maka uang bisa dikembalikan. Uang muka yang telah disetorkan 26 orang se-desa kami sebesar Rp 250 ribu per orang, sisanya setelah kami menempati lahan dan masuk rumah,” ujar warga Desa Atari Jaya Konsel, Nur.

Menurut informasi yang diterimanya, para transmigrasi akan mendapatkan perumahan plus tanah, sebagaimana umumnya transmigrasi yang miliki 2 hektar tanah untuk kebun plus rumah. “Tanah yang dijanjikan di kawasan TNRAW tepatnya antara Konsel dan Bombana. Untungnya setelah selesai Pilkada, lurah bilang belum jelas transmigrasi tersebut dan sementara diproses, sehingga uang dikembalikan,” tambahnya.

Sebenarnya pihaknya juga tidak percaya jika kawasan TN akan dijadikan lokasi transmigrasi, karena termasuk kawasan negara yang dilindungi. “Tetapi karena lurah yang memberi informasi, maka kami beranggapan jika ini mungkin program pemerintah untuk membantu masyarakat. Khususnya pecahan KK, misalnya rumah ini beli Rp 33 juta cicil. Apalagi syaratnya sangat mudah cukup dengan copian KK dan surat nikah,” ujarnya.

Atas isu transmigrasi, pihak TNRAW mengaku khawatir jika terdapat oknum yang memanfaatkan isu atau pun ada kepentingan yang memboncengi isu tersebut. Seperti yang yang dikatakan Kasi Pengelolaan TNRAW, Ardiansyah. Menurutnya Dalam RTRW sahsah saja jika terdapat areal yang akan dijadikan transmigrasi, tentunya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pasalnya pihaknya khawatir jika ada action sebelum adanya alih fungsi.

“Hasil usulan wilayah tim terpadu RTRW Sultra mengklaim yang bermasalah menurut mereka, yaitu terdapat areal Savana yang telah memiliki pemukiman seluas 30 ribuan hektar. Tetapi setelah tim pusat turun mengecek ternyata daerah tersebut tidak berpenghuni,” kata Ardiansyah.

“Hasil usulan wilayah tim terpadu RTRW Sultra mengklaim yang bermasalah menurut mereka, yaitu terdapat areal Savana yang telah memiliki pemukiman seluas 30 ribuan hektar. Tetapi setelah tim pusat turun mengecek ternyata daerah tersebut tidak berpenghuni,” kata Ardiansyah.

Lebih lanjut diungkapkannya jika selama ini kegiatan pertambangan masih berada disekitar buffer zone (daerah perbatasan), tetapi tetap menjadi ancamana karena berbatasan langsung dengan TNRAW. “Karena itu untuk mengantisipasi agar areal pertambangan bertambah besar, maka kami berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pasalnya jika secara ekonomi mereka berdaya, areal sekitar TNRAW tidak akan dirambah,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Atari Jaya Konsel, Jamun Rahman S mengatakan informasi transmigrasi diperoleh dari mantan warganya (Hasan,red) yang sempat membuka usaha Wartel. Hasan mengaku sebagai guru pada salah satu kabupaten di Sultra. Hasan mencoba meyakinkan dirinya dengan membawa surat dari LSM Kasasi. “Mulanya saya percaya, tetapi setelah saya konfirmasi ke TNRAW, ternyata hal itu tidak benar. Akhirnya saya harus mengganti uang sekitar 20 orang warga, dengan uang pribadi saya senilai Rp 5 juta, pasalnya setiap warga membayar uang muka Rp 250 ribu dan semua uang mereka telah saya serahkan kepada Hasan,” kata Jamun Rahman.

Sehubungan dengan permasalahan transmigrasi Kasi Pengelolaan TNRAW, Ardhiansyah menuturkan pihaknya mencurigai terdapat berbagai upaya pengalihfungsian taman nasional. Mengingat terdapat kawasan TNRAW yang mengandung bahan tambang. “Selain kegiatan penambangan juga adanya isu transmigrasi di dalam TNRAW. Berdasarkan investigasi kami, terlihat bahwa ada upaya pembodohan pada masyarakat, bahkan penipuan karena telah dipungut biaya,” tuturnya dengan serius.

Menurut alumni institut pertanian bogor (IPB) ini, transmigrasi dalam kawasan TNRAW tidak mungkin terjadi, karena selama ini masyarakat yang masuk kawasan dengan tujuan berkebun maupun mendirikan bangunan akan langsung dikeluarkan dalam kawasan. “Kami salut dengan Bombana yang sudah ada rencana dari Pemda untuk relokasi masyarakat ke lokasi transmigrasi yang layak. Transmigrasi merupakan ancaman bagi TNRAW, mengingat cara itu untuk penggalangan massa guna menjadikan kawasan pemukiman, sehingga bisa dialihfungsikaan,” tambahnya.

Lebih lanjut pihaknya mengkhawatirkan jika masyarakat yang telah membayar akan melakukan pembukaan dan penggarapan lahan. Tentunya akan berdampak pada fungsi TNRAW sebagai penyangga kawasan, mengingat salah satu fungsi TN yaitu berfungsi ekologis  sebagai penyeimbang ekosistem. Seperti yang terjadi di ekosistem Savana yang akan diklaim sebagai daerah transmigrasi. Karena dianggap hanya berupa ilalang, padahal merupakan daerah peralihan antara ekosistem hutan dengan ekosistem mangrove. Serta banyak komuniats pada ekosistem ini.

“Dikhawatirkan isu-isu ini kedepannya akan menyebabkanterjadinya jual beli, dan perambahan lahan serta illegal logging, belum lagi ditambah dengan maraknya isu kegiatan pertambangan. Karena itu langkah- langkah yang terus menerus kami lakukan yaitu tetap lakukan pengawasan seperti patroli rutin, koordinasi dengan Pemkab setempat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka tahu manfaat fungsi kawasan dan dapat mencegah terulangnya isu transmigrasi,” lanjutnya.

“Dikhawatirkan isu-isu ini kedepannya akan menyebabkanterjadinya jual beli, dan perambahan lahan serta illegal logging, belum lagi ditambah dengan maraknya isu kegiatan pertambangan. Karena itu langkah- langkah yang terus menerus kami lakukan yaitu tetap lakukan pengawasan seperti patroli rutin, koordinasi dengan Pemkab setempat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka tahu manfaat fungsi kawasan dan dapat mencegah terulangnya isu transmigrasi,” lanjutnya.

Serangkaian permasalahan tersebut tentunya menggambarkan jika yang paling mendesak di laksanakan yaitu penyadaran masyarakat di sekitar kawasan, mengingat masyarakat sekitar merupakan benteng (buffer) dalam melindungi kawasan. “Selain isu-isu tersebut, kami juga prioritaskan penanganan masalah perambahan dan penambangan liar. Mengenai perhatian empat kabupaten, menurut kami masih perlu ditingkatkan, sehingga butuh action real perlindungan dan pelestarian kawasan, tentunya semua ini tergantung dari cara pandang dan komitmen Pemda masing-masing kabupatenan, apakah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan,” pungkasnya.

Optimalkan Potensi Sembari Mengidentifikasi Masalah
Potensi pariwisata TNRAW tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya selain dijadikan sebagai tempat rekreasi, juga dijadikan sebagai sarana penelitian. Sebagaimana yang telah dilakukan Universitas Haluoleo (Unhalu), yang telah melakukan penandatanganan MoU dengan TNRAW.

Beberapa obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi yaitu pulau Harapan II, yang terletak di tengah-tengah Rawa Aopa untuk melihat panorama alam rawa, burung air yang sedang mengintai ikan, dan bersampan. Atau pantai Lanowulu yang bisa bersampan di sepanjang sungai menuju pantai, hutan bakau, berenang, dan wisata bahari. Serta Gunung Watumohai yang dijadikan kawasan pendakian dan berkemah, yang mana pada lereng gunung tersebut terdapat padang savana untuk melihat burung-burung, dan satwa lainnya.

“Untuk mensosialisasikan potensi pariwisata tersebut, tentunya kami mengadakan kemitraan dengan media massa. Mengingat media punya peranan strategis termasuk promosi tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari,” tutur Kepala TNRAW, Kholid Indarto.

Sebagai rangkaian kegiatan pengenalan potensi dan pengidentifikasian konflik, sehingga dapat juga diketahui oleh masyarakat maka TNRAW telah melakukan kegiatan journalist trip (JT). Mengenai perlindungan, pihaknya melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam hal mengatasi perambahan, illegal logging, dan pertambangan emas. Sedangkan pengawetan keanekaragaman telah melakukan kerja sama dengan Unhalu.

“Pemanfaatan potensi sedang coba kami optimalkan, karena selama ini kami akui masih kurang. Padahal fungsi utama TN juga untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan, misalnya peranan kawasan konservasi sebagai penyedia air bersih,” jelasnya.

Mengenai isu transmigrasi, dirinya mengatakan jika sedini mungkin akan diantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Misalnya berkoordinasi dengan kepolisian serta tetap melakukan inventarisasi masalahnya. “Kami juga telah membentuk tim untuk mengatasi perambahan misalnya tim pengkajian, dimana secara keseluruhan kasus yang tertangani berjumlah 27 kasus, sedangkan yang P21 sejumlah 9 kasus. Modus operandi kasus tersebut bermacam misalnya modus ekonomi tetapi dilakukan secara berjaringan, mulai dari pengusaha dan pelaku yang dimodali,” lanjutnya.

Pria berkacamata ini juga menambahkan, selama ini masyarakat dan Pemda mungkin menganggap TNRAW belum menghasilkan PAD yang riil. Tetapi perlu diingat terdapat perusahaan daerah air minum (PDAM) yang mengambil air dalam kawasan TN, disamping sembilan kelompok masyarakat yang tinggal di zona tradisional, dan bermata pencaharian sebagai penangkap udang dan hewan ekonomis air tawar serta hewan laut lainnya.

“Kedepannya akan kami optimalkan pariwisata alam, pasalnya kunjungan pelancong diharapkan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Karena pada prinsipnya potensi wisata yang dikelola dengan baik, semakin lama semakin menguntungkan, mengingat pariwisata berhubungan dengan pemenuhan konsumsi dan tempat penginapan,” harapnya.

“Kedepannya akan kami optimalkan pariwisata alam, pasalnya kunjungan pelancong diharapkan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Karena pada prinsipnya potensi wisata yang dikelola dengan baik, semakin lama semakin menguntungkan, mengingat pariwisata berhubungan dengan pemenuhan konsumsi dan tempat penginapan,” harapnya.

Untuk diketahui, air dari TNRAW mengalir lewat Sungai Sampara yang merupakan sumber air bersih bagi 245.000 jiwa penduduk Kendari. Jika TNRAW dibuka untuk pertambangan, penduduk akan kesulitan air bersih.

Tidak kalah penting, daerah tangkapan air berada di Pegunungan Watumohai dan Mendoke. Dimana aliran air dalam TNRAW melewati ekosistem padang rumput dan mangrove. Padang rumput berfungsi sebagai daerah resapan air, sedangkan mangrove sepanjang 24 kilo meter di Konsel dan Bombana menghidupi para nelayan. Bayangkan saja jika kawasan TNRAW mengalami perubahan fungsi. Dampak apa yang akan diterima masyarakat sekitar. Tentunya hal ini tidak diinginkan bersama.
>>Ulfah Sari Sakti

Lingkungan 2010-07-31 Perbanyakan Vegetatif Segera Untuk Jati Muna

Perbanyakan Vegetatif Segera Untuk Jati Muna

Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten di Sultra yang pada 1970-an memiliki lebih dari 70 ribu hektar tanaman jati. Tetapi karena aktivitas perambahan darioknumyang tidak bertanggung jawab, menyebabkan jati Muna saat ini hanya tersisa kurang dari 1.000 hektar. Parahnya Jati Malabar Muna hanya tersisa 13 tanaman dan tujuh tunggul bertunas.

Menyikapi fenomena ini, pihak Jurusan Kehutanan Unhalu berkomitmen untuk segera memulihkan kondisi awal jati Muna, misalnya dengan mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswanya untuk jati. Sebagaimana yang diungkapkan Ketua Jurusan Kehutanan Unhalu, La Ode Alimuddin SP MSi.

“Fenomena jati Muna juga merupakan tanggung jawab Jurusan Kehutanan, yang berdasarkan Trip kami dengan wartawan lingkungan Sultra beberapa waktu lalu di Kabupaten Muna, ternyata perlu banyak yang harus dipikirkan dan dilakukan. Sehingga kami berusaha memikirkan solusinya sekaligus strategi pengembangan jati Muna ke depan, sebagaimana road map jurusan yaitu bagaimana mengarahkan praktik lapangan serta penelitian mahasiswa dan dosen sesuai komptensi jurusan, meliputi manajemen hutan, budidaya, dan konservasi,” ungkap Alimuddin.

Alumni S2 IPB ini juga menjelaskan penelitian jati yang pernah dilakukannya, yaitu melalui penggunaan cendawan Mikoriza Arbuskula dalam perbanyakan jati Muna (Tectona grandis Linn.f) melalui stek pucuk. Menurutnya jati Muna sangat potensial sekali, hanya saja kendala utamanya yaitu dormansi. Selain itu jati Muna dapat cepat berkecambah jika diberikan perlakuan khusus. Kalau tidak, maka butuh waktu satu bulan untuk tumbuhnya beberapa kecambah.

“Dengan metode penelitian saya, dalam waktu enam hari jati Muna dapat berkecambah yaitu dengan metode selang-seling antara pemanasan dan perendaman disertai dengan pengeraman. Penjemuran dilakukan selama setengah hari dan malamnya direndam, proses ini dilakukan terus menerus selama empat
hari, serta hari kelima dimasukkan ke dalam karung goni dan diperam, hasilnya dapat terlihat pada hari ketujuh ketika kecambahnya mulai tumbuh,” jelasnya.

“Dengan metode penelitian saya, dalam waktu enam hari jati Muna dapat berkecambah yaitu dengan metode selang-seling antara pemanasan dan perendaman disertai dengan pengeraman. Penjemuran dilakukan selama setengah hari dan malamnya direndam, proses ini dilakukan terus menerus selama empat
hari, serta hari kelima dimasukkan ke dalam karung goni dan diperam, hasilnya dapat terlihat pada hari ketujuh ketika kecambahnya mulai tumbuh,” jelasnya.

Lebih lanjut dibeberkan dari hasil penelitian, diperoleh jika jati Muna dapat tumbuh 93 persen tanpa perangsang akar. Metode ini lebih berhasil dibanding jika dikembang biakkan melalui biji sebanyak satu karung, pasalnya melalui biji belum tentu tumbuh 100 bibit, bahkan tumbuh dengan baik dan berakar dalam jangka waktu satu bulan. Penerapan metode ini tidak mahal, hanya membutuhkan bedeng tanah dan sungkup dari plastik transparan berukuran 2 mm per meternya, dengan harga hanya Rp 10 ribu per meter.

“Penelitian ini sangat penting, mengingat alternatif yang dapat dilakukan yaitu perbanyakan secara vegetatif. Apalagipohon-pohonpenghasil biji telah habis dirambah, sehingga sudah saatnya penerapan kultur vegetatif dilakukan, dan untuk komitmen Jurusan Kehutanan dimulai dari Trip ke Muna, berlanjut pada round table discuss (RTD), hingga ke tingkat Fakultas dan universitas,” tambahnya.

Senada dengan Ketua Jurusan Kehutanan, Anggota Komisi B DPRD Muna (La Ode Koso) juga mengingatkan jika masih terdapat areal jati Muna yang harus tetap dilestarikan, seperti daerah Warangga dan Tongkuno karena jangan sampai jati Muna lenyap dari peredaran. Bahkan parahnya jika bibit jati yang di tanam di Muna justru bibit jati dari daerah lain.

“Ingat jika jati Muna punah, tentunya salah satu cara yang digunakan untuk tetap membudidayakannya yaitu melalui rekayasa genetik, yang pastinya membutuhkan biaya cukup tinggi. Karena itu secepatnya legislatif dan eksekutif harus duduk bersama, yang berawal dengan inventarisasi areal hutan milik dan negara, sehingga tidak menimbulkan konflik seperti tragedi Kontu Berdarah beberapa waktu lalu,” ingat La Ode Koso.

Untuk diketahui pentingnya pembiakan stek pucuk pada tanaman jati Muna adalah untuk menyelamatkan gen unggulnya, mengatasi kesulitan pembiakan melalui biji dan kegagalan menghasilkan biji dalam jumlah banyak. Tidak kalah pentingnya mensuplai bibit berkualitas secara cepat dalam jumlah banyak.

Untuk diketahui pentingnya pembiakan stek pucuk pada tanaman jati Muna adalah untuk menyelamatkan gen unggulnya, mengatasi kesulitan pembiakan melalui biji dan kegagalan menghasilkan biji dalam jumlah banyak. Tidak kalah pentingnya mensuplai bibit berkualitas secara cepat dalam jumlah banyak.

Tekhnologi mikoriza merupakan alternatif yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan bibit jati Muna, karena mampu meningkatkan penyerapan hara dan toleransinya terhadap kondisi lahan yang marginal. Cendawan mikoriza juga mampu menginisiasi pembentukan akar adventif pada sebagian spesies tanaman yang dibiakkan melalui stek, tetapi sebagian lainnya tidak sehingga perlu untuk diteliti pengaruhnya terhadap jati Muna.
>>ULFAHSARISAKTI