Lima Jembatan Ibu Kota Berkonstruksi Batang Kelapa

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-11 / Halaman 5

Banyaknya anggaran yang digelentorkan setiap tahun ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bombana ternyata tak mampu mengubah wajah ibu kota kabupaten di Rumbia menjadi lebih baik. Infrastruktur jalan misalnya, selama tujuh tahun berturut-turut, instansi itu tidak mampu mempermulus jalan lingkar ibu kota, padahal panjangnya tidak lebih dari 15 kilometer. Jembatan pun demikian. Dari sekian banyak jalur transportasi penghubung yang ada di wilayah ibu kota, lima diantaranya ambruk dengan kondisi memiriskan. Meski sudah berbulan-bulan rusak, Dinas Pekerjaan Umum hanya bisa membuat jembatan darurat dari batang kelapa.
Sampai kemarin, sudah ada lima jembatan batang kelapa yang dibuat Dinas PU Bombana. Dua diantaranya terletak di Kelurahan Lampopala dan Talabente, Kecamatan Rumbia. Padahal dua jembatan produk PU ini merupakan jalur utama dari Kasipute menuju Kendari dan ruas yang kerap dilalui Pj Bupati dari rumah jabatan di Kelurahan Lauru menuju kantornya di Kelurahan Lameroro, Rumbia. Dua jembatan batang kelapa lainnya terletak di sekitar rumah jabatan bupati. Sarana itu merupakan jembatan keluar masuk ratusan warga yang tinggal di BTN Pasir Putih. Sedangkan satu jembatan kelapa lainnya dibangun di belakang rujab Bupati. Jembatan itu menjadi jalan alternatif pegawai kantor Agama Bombana serta warga BTN Griya Aksana Indah atau BTN Depag.

Jembatan lain yang menggunakan batang kelapa  terletak di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah. Sarana penghubung itu merupakan produk terakhir yang dikerjakan Dinas PU Bombana setelah jembatan permanen berukuran sekitar  enam kali delapan meter ambruk akibat banjir. ” Kalau musim hujan jembatannya tidak bisa dilalui. Selain tidak terlihat karena tenggelam oleh air sungai, jalannya juga licin. Kalau sudah seperti itu, pasien biasanya diturunkan dari mobil atau motor lalu digendong dengan berjalan kaki menuju RSUD,” kata Pia, salah seorang warga Loea. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bombana, Endang Kilat mengatakan dari lima jembatan yang ambruk itu,  pihaknya hanya bisa mengantisipasi dengan membuat jembatan darurat. Hal ini disebabkan tidak adanya dana yang diporsikan untuk membangun kembali jembatan yang rusak itu. “Dananya baru kami ajukan di 2011 nanti,” katanya. Pj Bupati Bombana, Muhammad Hakku Wahab pun hanya bisa prihatin dengan kondisi jembatan di Bombana. Khusus jembatan masuk di RSUD, Hakku mengaku telah menginstruksikan kepala Dinas PU untuk segera memperbaikinya. (nur)

Advertisements

Kepik Hitam Serang Padi Petani

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-11 / Halaman 5

Dalam musim tanam kali ini, seribuan hektar hamparan sawah di Kecamatan Wonggeduku diserang kepik hitam. Hama yang membuat bulir padi tidak maksimal dan hasil berasnya akan menjadi pahit tersebut memang tergolong baru. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Dinas Pertanian Kecamatan Wonggeduku, Ishak merinci ada sekitar 1900 hektar  sawah penduduk yang terserang hama tersebut dari total 3800 hektar sawah produktif. ” Sementara 1900 hektar lainnya terancam diserang hama yang sama. Oleh karena masa panen petani bervariasi panen, jadi penyerangannya tidak sekaligus kepada padi petani. Yang jelas petani yang telah panen ada indikasi terserang hama itu. Dan sejauh ini baru separuh petani yang telah panen,” ujar Ishak saat ditemui di sawah petani ketika melakukan pemantauan.

Karena tergolong hama baru, Ishak mengaku kesulitan mengidentifikasi dan memprediksi serangan hama ”keluarga” kumbang ini. Tetapi umumnya hama itu biasanya menyerang padi dimalam hari dan dalam kondisi suhu kelembaban tinggi. ” Hama itu dapat terbang dan hinggap ke padi lainnya sehingga sulit untuk diberantas. Jadi kami sarankan petani agar pasca panen segera merontok padi yang telah dipanen. Sebab, apabila disimpan dan ditumpuk maka berpotensi terserang kepik hitam ini,” saran Ishak.

Langkah konkrit yang dilakukannya saat ini adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi sawah-sawah yang telah terserang hama tersebut. Itu setelah pihaknya mendapat laporan dari ketua-ketua kelompok tani dan Petugas Lapangan (PL). ” Selain itu  kami memberikan penyuluhan tentang  penanggulangan hama tersebut secara cepat dan tepat,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Ambotuo, salah seorang petani di Kecamatan Wonggeduku mengatakan hama tersebut mengancam padi di seluruh sawah yang ada. Sebab, serangan hama itu tidak nampak secara visual. “Akan tetapi diketahui setelah padi dipanen dan digiling. Ciri-cirinya, beras menjadi rusak seperti tepung. Selain itu, apabila serangan hama itu intensitasnya tinggi maka hasil produksi menurun hingga 50 persen. Katakanlah hasil produksi normal, sampai lima ton per hektarnya, maka produksi padi sawah yang terserang kepik hitam turun hingga 50 persen dan rendemennya (penurunan kualitas beras) sangat tinggi,” jelas Ambotuo. (din)

Petani Kakao dan Mete Gagal Panen

Kendari Pos, Ekonomi & Bisnis 2010-12-11 / Halaman 3

Musim hujan yang terjadi terus menerus di tahun ini, nampaknya membawa dampak kerugian bagi petani khususnya yang bertanam kakao dan jambu mete. Bukan hanya petani, pedagang yang selama ini menampung komoditi itu juga gigit jari lantaran panen gagal.

Ilyas pemilik UD Sinar 99 Kendari misalnya, selaku usaha pengumpul hasil bumi mengatakan, tahun ini pembelian minim. Untuk kakao masih ada walaupun jumlahnya sedikit. Tapi mete nyaris tidak ada. “Saya dapat mete cuma belasan kilogram. Itupun banyak busuknya. Padahal tahun-tahun sebelumnya saat seperti ini, kami bisa memiliki stok puluhan ton,” terangnya sambil menunjukkan gundukan mete yang tidak layak jual.

Untung saja ada kopra sebagai pengganti jambu mete  dan kakao. Kelapa tidak terpengaruh dengan musim hujan. Ratusan  karung kopra yang siap kirim ke Surabaya kemarin pun dijajar di gudang Sinar 99. “Padahal saat ini harga komoditi dunia sedang bagus-bagusnya. Kopra saja yang dahulu satu kilo gram Rp 3 ribu saat ini bisa mencapai enam ribu setiap kilo gram,” papar Ilyas.

Versi Ilyas selagi musim hujan belum surut, komoditi ke dua produk tersebut belum bisa menghasilkan.Dengan begitu suplay komoditi ke luar daerah maupun luar negeri tentunya berkurang. “Tapi melihat cuaca yang mulai membaik, mudah-mudahan tahun 2011 kondisinya berubah,” ujar Ilyas yang diamini rekan lainnya seperti John yang juga mengalami pengalaman serupa.

La Ito, salah seorang petani jambu mete di Muna mengatakan, di daerahnya rata-rata petani tidak panen. Gagalnya panen ini, karena  saat mete berbunga rontok terkena air hujan. “Seharusnya bulan-bulan seperti ini sedang panen banyak, tapi kini tidak ada,” katanya.

Kadis Perkebunan dan Holtikultura Sultra, Ahmad Chaidir mengatakan, bila gagal panen ini bukan hanya terjadi di Sultra, tapi daerah lain di Indonesia juga merasakan hal serupa. “Akibat curah hujan tinggi merata,memang banyak merugikan petani komoditi. Untuk jambu mete memang rata-rata gagal, tapi kalau kakao masih ada walau sedikit,” terang Chaidir tanpa menyebutkan presentase penurunan produksi dibanding tahun lalu karena data belum ada.
Namun Chaidir yakin pada periode berikutnya panen akan bagus, bila melihat kondisi alam yang semakin membaik. Apalagi kegiatan revitalisasi maupun peremajaan kakao melalui program gerakan nasional (Gernas) yang diselenggarakan,  dalam hitungan tahun tentunya akan menunjukkan hasilnya. “Bila hasil dari gernas ini sudah bisa panen, akan tinggi karena  kami di Sultra juga mengadakan program revitalisasi ini cukup banyak,” pungkasnya saat ditemui dalam sebuah acara. (lis/awl)

Bansus Tambang Konsultasi ke DPRD Sultra

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-11 / Halaman 6

Bansus Pertambangan DPRD Bombana mencoba menjalin komunikasi dengan koleganya di parlemen provinsi untuk bisa menembus kendala berhubungan dengan birokrasi pemerintahan Sultra. Ketua Bansus Pertambangan, Sahrun Gaus mengakui ada banyak masalah yang mereka temui dalam kerja sejak 25 Oktober lalu. Ia memberi contoh soal terbitnya 67 Kuasa Pertambangan (KP) yang ada di Bombana, dua izin pertambangan rakyat, 10 produksi dan sisanya tidak aktif. ” Ini adalah masalah yang dihadapi yakni aspek pengelolaan lingkungan yang timbul dari pertambangan, ganti rugi tanah serta tuntutan masyarakat menyangkut aspek pertambangan itu sendir,” katanya.

Politisi Demokrat itu juga mencoba mengomunikasikan soal tapal batas Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana dengan Kecamatan Talaga Raya di Kabupaten Buton. Sahrun juga menyebutkan, kuasa pertambangan yang tidak produktif akan dievaluasi untuk dicabut izinnya. ” Ada sekitar 10 KP akan direkomendasikan untuk pencabutan izinnya karena tidak pernah membayar kewajibannya. Demikian pula menyangkut 67 KP yang hanya enam diantaranya memiliki dokumen Amdal,” bebernya. Yang sangat disayangkan Sahrun Gaus adalah di Kabena.

Ia meminta perhatian DPRD Sultra untuk menidaklanjutinya. Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang SA yang ditemani Sekretaris Komisi III, H. Syamsul Ibrahim memberikan aspresiasi atas semangat anggota DPRD Bombana yang mau menyikapi persoalan tambang tersebut secara serius. ” Kami akan segera menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang Kami miliki. Tolong data pendukung hasil Bansus juga diberikan kepada Kami sebagai  pembanding untuk melakukan advokasi,” janji Endang terhadap koleganya dari partai yang sama itu, kemarin. (yaf)

Comextra tak Untungkan Petani Sultra

Kendari Pos, Ekonomi & Bisnis 2010-12-10 / Halaman 3

Produk mete di Sultra cukup besar. Sayang selama ini mete dari Sultra hanya diantar pulaukan ke provinsi lain, yang kemudian diekspor melalui daerah tersebut. Contohnya mete dari Lombe, Buton diantarpulaukan ke Makassar, yang membuat eksportirnya bukan atas nama Sultra.

Kadis Perindag Sultra, Saemu Alwi nampaknya mulai gerah dengan proses tersebut. Saat sosialisasi terkait pengolahan mete yang digelar Kementrian Perindustrian dan mendatangkan investor  pengembang mete, kemarin Saemu mewakili pihak Sultra, mewanti-wanti investor untuk mendirikan pabrik dan mengirim lewat Sultra, tidak diantar pulaukan.

PT Comextra Majora, adalah sebuah pabrik pengolahan  mete yang berpusat di Makassar.  Usahanya di Indonesia sudah  25 tahun dengan mengelola  produk mete dari sejumlah daerah semisal Sulsel, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sultra.  Produknya berupa kacang mete goreng kemasan dan dieksepor ke sejumlah negara  dengan label mete dari Sulsel.

Di Sultra khususnya di Kecamatan Lombe Kabupaten Buton, Comextra sudah bermitra dengan petani mete selama 20 tahun.  Mete produk Buton itu sebelumnya dipasok ke Comextra berbentuk gelondong. Namun enam tahun yang lalu, petani setempat sudah diberdayakan  dengan mengirim mete berkulit ari, sehingga memudahkan perushaaan dalam pengolahannya. “Petani memperoleh nilai tambah sekitar Rp 7 – 10 ribu per kilo gramnya,” papar Jimy, Direktur Utama PT Comextra  dalam acara sosialisasi  tentang produk jambu mete itu.

Mendengar penjelasan Jimy, Kadis Perindag Sultra, Saemu Alwi  berang. Pengganti La Ode Khalifah menganggap Comextra hanya mengumpulkan mete dari Sultra tapi tidak memperhatikan petani dan masyarakat di Lombe. “Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat, tentunya sudah berapa banyak mete diserap oleh Comextra, tapi pembelian harga mete  masih murah, kasihan petani. Itu sama sekali tidak berpihak kepada petani,” terang Saemu Alwi dengan nada tinggi dihadapan undangan dan pihak dari Kementrian Perindustrian.

Versi Saemu Alwi, pihaknya sangat mensupport upaya  Comextra  yang sudah mengeskpor mete  dengan proses  berstandar internasional dan diberikan penghargaan oleh sejumlah negara. Namun selayaknya Comextra juga harus memperhatikan daerah penghasil komoditi dimaksud. Selayaknya  perusahaan yang katanya sudah memiliki sejumlah anak perusahaan di beberapa negara itu juga membangun perusahaan di Sultra, sehingga mete yang diekspor Comextra juga berlabel Sultra. ”Yang terpenting hadirnya pabrik di daerah ini, bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga Sultra, khususnya di Lombe. Kasihan warga di Lombe dari  dulu hanya begitu terus,  padahal komoditinya sudah dijual kemana-mana dengan harga yang sangat tinggi. Siapa yang menikmati hasilnya orang lain, daerah lain, negara lain. Padahal sudah jelas-jelas di Sultra itu produksi metenya sangat tinggi. Sudah harus dibuat pabrik di Sultra, jangan hanya diantarpulaukan terus. Kasihan petani tidak dapat apa-apa,” tegas Saemu Alwi.

Saat ditemui secara terpisah, Saemu memaparkan bila pihaknya akan terus memperjuangkan pihak petani. Dalam hal  perdagangan komoditi lokal, selama ini petani sudah sangat disengsarakan. Pasalnya proses produksi dan  biaya yang digunakan  tidak sedikit, tapi harga beli sangat minim. Di daerah lain mete bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Di pasar domestik saja, mete dijual dengan harga yang sangat fantastis. Terlebih di pasar internasional harganya tidak kalah tingginya karena konsumenya adalah orang luar. ”Tapi coba lihat petani di daerah penghasil, mereka hanya menikmati  harga per kilo gram Rp 6 – 8 ribu. Belum lagi kalau sedang musim, pengusaha  maupun tengkulak seenaknya saja memainkan harga. Padahal proses untuk menjadikan mete membutuhkan cost yang tidak sedikit,” urainya.

Sebagai pemilik dan produsen mete, menurut Saemu seharusnya petani kaya, tapi apa yang terjadi,  kehidupan mereka biasa-biasa saja.  Justru penikmat mete adalah mereka  pedagang dan pengusaha perantara  produk tersebut. “Untuk membela petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka kita harus tegas,” papar Saemu.

Sebelumnya pihak kementerian perdagagan dan perindustrian juga memaparkan tentang programnya. Mereka juga menyerukan agar terdapat proses industrialiasasi  pada perdagangan mete. Sudah saatnya pengusaha tidak menjual ataupun mengekspor mete dalam bentuk gelondongan.  Alasannya bila diekspor sudah melalui proses pengolahan,  akan memberikan nilai tambah. “Hal tersebutlah yang selalu kami serukan. Proses industrialisasi yang terjadi juga akan menciptakan lapangan kerja,” papar Aritonang dari kementrian perindustrian RI, saat membawakan materi.

Demikian dari kementrian perkebunan mereka juga memaparkan visinya yang sedang gencar meningkatkan produksi melalui program mereka. Diantaranya program revitalisasi maupun peremajaan pohon mete yang sudah tua. (lis/awl)

Angin Puting Beliung Hancurkan 42 Rumah

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-10 / Halaman 6

Hempasan angin puting beliung memporakporandakan puluhan rumah warga di Wakatobi, Rabu (8/12) lalu. Sore hari itu sekitar pukul 16.00 Wita, warga Desa Waha, Kecamatan Wangiwangi tengah menanti suasana senja yang nyaman. Namun tiba-tiba hujan deras disertai angin langsung merusak suasana hari itu. ” Kami menyaksikan angin itu berputar menghempas rumah-rumah warga yang dilewatinya,” cerita La Rami, seorang warga Waha. Untungnya, kejadian itu dapat dihindari warga yang tanggap melakukan penyelamatan diri dan keluarga masing-masing. Sehingga meski bencana puting beliung itu cukup keras, tidak satupun ada korban jiwa.

Selain rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, dahsyatnya bencana itu juga terlihat dari tumbangnya puluhan pohon kelapa hingga kandang ternak yang hancur berantakan. Akibat hujan deras hari itu juga menyebabkan beberapa wilayah di Kelurahan Mandati digenangi banjir. Namun tekstur jalan yang tertata dengan material bebatuan membuat genangan itu tak berlangsung lama karena terserap ke dalam rongga bebatuan.

Kepala Dinas Sosial Wakatobi, LM Syafiuddin melalui Kabid Bansos, La Djiumu mengungkapkan, setelah kejadian, pihaknya langsung melakukan tanggap darurat dengan kunjungan lapangan  menginventarisir korban serta kerusakan. Kemarin, Dinsos telah menyalurkan bantuan langsung bahan makanan. ” Sesuai data yang kami peroleh di lapangan, tidak ada korban jiwa akibat puting  beliung itu. Namun ada 42 rumah warga yang mengalami kerusakan,” rincinya. Untuk tindak lanjut ke depan, pihaknya juga telah melaporkan kejadian itu ke Dinas Sosial Sultra.

” Pihak provinsi meminta agar ada laporan tertulis terkait data-data kejadian. Secepatnya akan disampaikan sehingga warga yang mengalami bencana segera mendapat penanganan,” tandas Djiumu. .
(cr1)

Hindari Konflik, Ibu Kota Harus ke Buranga

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-12-09 / Halaman 5

Tak pernah berujung. Polemik letak ibu kota Kabupaten Butur yang seharusnya di Buranga, belum juga bisa dituntaskan. Sikap keras kepala Pemkab Butur yang tetap melaksanakan aktivitas pemerintahan dan membuat ”ramai” Kecamatan Kulisusu menjadi pemicu masalah. Padahal, pemekaran Kabupaten Butur dari Muna pada tahun 2007 lalu jelas-jelas telah menyepakati Buranga menjadi induk otorita tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Butur, Muliadin juga mendesak agar Pemkab dalam kendali Ridwan Zakariah tidak main-main dalam menyikapi persoalan ibu kota itu. ” Tidak ada kata terlambat tapi bagaimana Kita harus duduk bersama melakukan kajian ulang.  Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan unsur pemuda harus dilibatkan. Bukan perdebatan soal Kulisusu dan Buranga tapi bagaimana kita harus sekata menyatukan presepsi. Kedepannya yang perlu dihindari adalah terjadinya konflik horisontal,” tegas Muliadin, kemarin.

Ia juga meminta Pemkab Butur harus mengikuti aturan sebenarnya untuk menuju pembangunan Butur. Sebelumnya, Korlap Aliasi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik (AMPKP) Sultra, Ashamy Fatwa saat melakukan demonstrasi di DPRD Sultra, awal pekan ini juga mendesak legislator provinsi turut andil memediasi serta menuntaskan persoalan ibu kota tersebut.

Sebab sejak menjadi otorita mandiri tiga tahun lalu, Buranga tidak pernah dijadikan sebagai ibu kota kabupaten. Banyak gedung yang sudah dibangun tak termanfaatkan. Mulai dari kantor bupati yang saat ini telah dialihfungsikan menjadi kantor camat hingga infrastruktur kantor Catatan Sipil menjadi Kantor Pertanian. Sementara kantor Catatan Sipil di Kulisusu justru mengontrak bangunan milik warga. (yaf)