Lembar Informasi 2010-06 Jati Komoditas Unggulan Sulawesi Tenggara

Jati Komoditas Unggulan Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna identik dengan Kayu Jati. Orang menyebut Muna, pasti ingat kayu jati. Sebaliknya, menyebut kayu jati, orang ingat pulau Muna. Hal itu dikarenakan hampir seluruh wilayah kabupaten Muna seluas 4.887 kilometer persegi dan penduduk sekitar 300 ribu jiwa lebih itu, ditumbuhi hutan jati. Menurut Data Dinas Kehutanan SULTRA, sebelum Zaman Penjajahan Belanda luas Hutan Jati di Muna mencapai 70% Ha. Di era tahun 1970-an, luas kawasan hutan jati masih tersisa sekitar 30.000 Ha. Akhir Maret 2005, saat Menteri Kehutanan MS Kaban mengunjungi Kabupaten penghasil jati itu, luas areal jati dilaporkan tinggal sekitar 1.000 Ha. Itupun lokasinya tidak terkosentrasi pada satu kawasan, melainkan tersebar dibeberapa titik lokasi. Hasil dari Hutan Jati Kabupaten Muna tersebut dibawah keluar daerah. 70% penguasa maubel Kota Kendari menggunakan bahan baku jati Muna, 90% perabot kantor, rumah-rumah mewah milik pejabat Pemkab Muna, Buton, Kolaka, Kota Kendari, menggunakan bahan baku jati alam Muna.

Muna merupakan kawasan Hutan milik Rakyat sejak tahun 1530 M yang secara turun temurun dikelola pemerintah local swapraja/swatantra Tingkat II  Muna. Khusus pengelolaan didasarkan PP NO. 64 tahun 1957 Pasal 8 pemangkuan hutan, baik hutan yang ditunjuk menteri pertanian sebagai hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan, maupun hasil hutan lainnya, diserahkan kepada pemerintah  Daerah Swatantra TK I selanjutnya dalam peraturan das disebut pemerintah daerah, terkecuali untuk bekas NIT dimana kehutanan telah berada pada daerah TK II.

Kabupaten Muna bangga dengan adanya jati Muna dulu jati muna dikenal dengan Kawasan Hutan Papantiri, Zaman Pak La Enda (1986) sebagai Kepala Kehutanan Daerah hutan memiliki luas sekitar 70 Ha. Akan tetapi hujan jati sudah hampir punah, kita tidak akan berfikir untuk melakukan penanaman kembali agar tercipta suatu kesinambungan akan adanya hutan jati tersebut. Dengan adanya pemikiran tersebut sehingga ditemukan sekitar 943 Petani yang ikut menanam jati diatas tanah milik sendiri. Walaupun sebelumnya, ternyata dibeberapa tempat sudah menanam jati sejak tahun 1949 atau sekitar 60 tahun sebelumnya Kabupaten Muna memiliki luas 2,493.218,98 Ha atau 62,97 % dari 3.814.000.00 Ha Luas wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
• Hutan  konservasi seluas 298.468,50 Ha atau sama dengan 7,83 persen dari luas keseluruhan wilayah sultra mengalami pergeseran atas usulan revisi seluas 38.972,85 Ha  atau sama dengan 13,05 % penurunan status dengan tiga usulan perubahan dan peruntukan menjadi Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi dan Areal peruntukan lain.
• Hutan Lindung memiliki luas 1.105.778.35 Ha atau sama dengan 28,99 % dari luas wilayah sultra  mengalami penurunan status mencakup hutan produksi terbatas, hutan produksi dan Areal peruntukan lain seluas 188.668,73 Ha atau sama dengan 17,06 %   dari luas hutan sebelumnya.
• Untuk kawasan hutan lindung (HL) meski mengalami penurunan presentase status namun dari status peruntukan dan difungsi kawasan yang lain (hutan produksi) mengalami penambahan seluas 37.249,46 Ha atau sama dengan 3,36 % total perubahan yang diusulkan menjadi 13,30 %. Telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk Kriteria penetapan kawasan hutan lindung Pasal 55 ayat 1 menyatakan Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas  hujan yang  jumlah  hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.
b) Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
c) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
• Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas 463.498,43 Ha atau sama dengan 12,15 % dari luas wilayah mengalami kenaikan fungsi seluas 130.523,42 Ha atau sama dengan 28,16 % sehingga luas total Status HPT menjadi 591.474,87 Ha, kenaiakan ini merupakan kontribusi dari penuruanan status kawasan konservasi 0,69 % dan Hutan Lindung 27,64 % namun disisi lain mengalami penurunan status untuk Areal Peruntukan Lain (APL) seluar 2.546,98 atau sama dengan 0,54 %. Hutan Produksi (HP) memiliki luas 490.849,45 Ha atau sama dengan 12,87 % dari luas wilayah sultra mengalami kenaikan fungsi menjadi 521.071,20, Ha atau sama dengan 13,74 %, penambahan luasan adalah kontribusi dari penurunan fungsi wilayah Konservasi seluas 6.748,35 Ha atau sama dengan 1,37 % dan penurunan fungsi Hutan Lindung seluas 60.722,86 Ha atau sama dengan 12,37 % kendati mengalami kenaikan status fungsi namun di sisis lain mengalami penurunan fungsi yang diperuntukan untuk Areal Peruntukan Lain (APL) dalam usulan revisi ini seluas 57.609,44 Ha atau sama dengan 11.73 % sehingga dapat dipastikan total  kenaikan status mencapai 2,01 %. Hutan Produksi Konversi sebelum revisi memiliki luas wilayah 134.624,25 Ha atau sama dengan 3,53 % dari luas wilayah mengalami penurunan status  sebagian menjadi Areal Peruntuakan Lain seluas 59.460,62 Ha atau sama dengan 44,16 %.
• Sementara luas Areal Peruntukan lain yang tersedia saat ditetapkannya luas wilayah Sulawesi Tenggara seluas 1.320.781,02 Ha atau sama dengan 34,63 % mengalami kenaikan seluas 149.263,48 atau sama dengan 11,30 % dari penurunan fungsi hutan Konservasi seluas 28.987,03 Ha (2,19 %), Hutan Lindung seluas 659,41 Ha (0,04 %), Hutan Produksi Terbatas 2.546,98 Ha (0,19 %), Hutan Produksi seluas 57.609,44 Ha (4,36 %) dan Hutan Produksi Konversi seluas 59.460,62 Ha (4.50 %).

Pemberian izin pengelolaan hutan tanah milik melalui Perda No. 04 Tahun 2001 kemudian disalah gunakan pengusaha untuk membuat kayu jati milik rakyat, proses pengawasan terhadap proses implementasi Perda oleh instansi terkait pun sangat lemah, pemegang IPKTM dibiarkan bebas menentukan lokasi dan jumlah kubikasinya. Akibat penyalagunaan Perda terjadi baik pada aspek keluarnya proses IPKTM maupun aspek implementasi izin yang diberikan. Setelah itu lahir lagi kebijakan baru dengan nama IPKR yang hadir mengancam petani/pemilik hujan jati milik.

INFORMASI SELANJUTNYA HUBUNGI

S U K U R
Devisi Advokasi Komisi Pengaduan Rakyat (KPR)
Perkumpulan SwaMi

e-mail: sukur_swami@yahoo.co.id
Alamat: Jl. Paelangkuta No. 37 Raha Kab. Muna Sultra

Jati Komoditas Unggulan Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna identik dengan Kayu Jati. Orang menyebut Muna, pasti ingat kayu jati. Sebaliknya, menyebut kayu jati, orang ingat pulau Muna. Hal itu dikarenakan hampir seluruh wilayah kabupaten Muna seluas 4.887 kilometer persegi dan penduduk sekitar 300 ribu jiwa lebih itu, ditumbuhi hutan jati. Menurut Data Dinas Kehutanan SULTRA, sebelum Zaman Penjajahan Belanda luas Hutan Jati di Muna mencapai 70% Ha. Di era tahun 1970-an, luas kawasan hutan jati masih tersisa sekitar 30.000 Ha. Akhir Maret 2005, saat Menteri Kehutanan MS Kaban mengunjungi Kabupaten penghasil jati itu, luas areal jati dilaporkan tinggal sekitar 1.000 Ha. Itupun lokasinya tidak terkosentrasi pada satu kawasan, melainkan tersebar dibeberapa titik lokasi. Hasil dari Hutan Jati Kabupaten Muna tersebut dibawah keluar daerah. 70% penguasa maubel Kota Kendari menggunakan bahan baku jati Muna, 90% perabot kantor, rumah-rumah mewah milik pejabat Pemkab Muna, Buton, Kolaka, Kota Kendari, menggunakan bahan baku jati alam Muna.

Muna merupakan kawasan Hutan milik Rakyat sejak tahun 1530 M yang secara turun temurun dikelola pemerintah local swapraja/swatantra Tingkat II  Muna. Khusus pengelolaan didasarkan PP NO. 64 tahun 1957 Pasal 8 pemangkuan hutan, baik hutan yang ditunjuk menteri pertanian sebagai hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan, maupun hasil hutan lainnya, diserahkan kepada pemerintah  Daerah Swatantra TK I selanjutnya dalam peraturan das disebut pemerintah daerah, terkecuali untuk bekas NIT dimana kehutanan telah berada pada daerah TK II.

Kabupaten Muna bangga dengan adanya jati Muna dulu jati muna dikenal dengan Kawasan Hutan Papantiri, Zaman Pak La Enda (1986) sebagai Kepala Kehutanan Daerah hutan memiliki luas sekitar 70 Ha. Akan tetapi hujan jati sudah hampir punah, kita tidak akan berfikir untuk melakukan penanaman kembali agar tercipta suatu kesinambungan akan adanya hutan jati tersebut. Dengan adanya pemikiran tersebut sehingga ditemukan sekitar 943 Petani yang ikut menanam jati diatas tanah milik sendiri. Walaupun sebelumnya, ternyata dibeberapa tempat sudah menanam jati sejak tahun 1949 atau sekitar 60 tahun sebelumnya Kabupaten Muna memiliki luas 2,493.218,98 Ha atau 62,97 % dari 3.814.000.00 Ha Luas wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
• Hutan  konservasi seluas 298.468,50 Ha atau sama dengan 7,83 persen dari luas keseluruhan wilayah sultra mengalami pergeseran atas usulan revisi seluas 38.972,85 Ha  atau sama dengan 13,05 % penurunan status dengan tiga usulan perubahan dan peruntukan menjadi Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi dan Areal peruntukan lain.
• Hutan Lindung memiliki luas 1.105.778.35 Ha atau sama dengan 28,99 % dari luas wilayah sultra  mengalami penurunan status mencakup hutan produksi terbatas, hutan produksi dan Areal peruntukan lain seluas 188.668,73 Ha atau sama dengan 17,06 %   dari luas hutan sebelumnya.
• Untuk kawasan hutan lindung (HL) meski mengalami penurunan presentase status namun dari status peruntukan dan difungsi kawasan yang lain (hutan produksi) mengalami penambahan seluas 37.249,46 Ha atau sama dengan 3,36 % total perubahan yang diusulkan menjadi 13,30 %. Telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk Kriteria penetapan kawasan hutan lindung Pasal 55 ayat 1 menyatakan Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas  hujan yang  jumlah  hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.
b) Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
c) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
• Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas 463.498,43 Ha atau sama dengan 12,15 % dari luas wilayah mengalami kenaikan fungsi seluas 130.523,42 Ha atau sama dengan 28,16 % sehingga luas total Status HPT menjadi 591.474,87 Ha, kenaiakan ini merupakan kontribusi dari penuruanan status kawasan konservasi 0,69 % dan Hutan Lindung 27,64 % namun disisi lain mengalami penurunan status untuk Areal Peruntukan Lain (APL) seluar 2.546,98 atau sama dengan 0,54 %. Hutan Produksi (HP) memiliki luas 490.849,45 Ha atau sama dengan 12,87 % dari luas wilayah sultra mengalami kenaikan fungsi menjadi 521.071,20, Ha atau sama dengan 13,74 %, penambahan luasan adalah kontribusi dari penurunan fungsi wilayah Konservasi seluas 6.748,35 Ha atau sama dengan 1,37 % dan penurunan fungsi Hutan Lindung seluas 60.722,86 Ha atau sama dengan 12,37 % kendati mengalami kenaikan status fungsi namun di sisis lain mengalami penurunan fungsi yang diperuntukan untuk Areal Peruntukan Lain (APL) dalam usulan revisi ini seluas 57.609,44 Ha atau sama dengan 11.73 % sehingga dapat dipastikan total  kenaikan status mencapai 2,01 %. Hutan Produksi Konversi sebelum revisi memiliki luas wilayah 134.624,25 Ha atau sama dengan 3,53 % dari luas wilayah mengalami penurunan status  sebagian menjadi Areal Peruntuakan Lain seluas 59.460,62 Ha atau sama dengan 44,16 %.
• Sementara luas Areal Peruntukan lain yang tersedia saat ditetapkannya luas wilayah Sulawesi Tenggara seluas 1.320.781,02 Ha atau sama dengan 34,63 % mengalami kenaikan seluas 149.263,48 atau sama dengan 11,30 % dari penurunan fungsi hutan Konservasi seluas 28.987,03 Ha (2,19 %), Hutan Lindung seluas 659,41 Ha (0,04 %), Hutan Produksi Terbatas 2.546,98 Ha (0,19 %), Hutan Produksi seluas 57.609,44 Ha (4,36 %) dan Hutan Produksi Konversi seluas 59.460,62 Ha (4.50 %).

Pemberian izin pengelolaan hutan tanah milik melalui Perda No. 04 Tahun 2001 kemudian disalah gunakan pengusaha untuk membuat kayu jati milik rakyat, proses pengawasan terhadap proses implementasi Perda oleh instansi terkait pun sangat lemah, pemegang IPKTM dibiarkan bebas menentukan lokasi dan jumlah kubikasinya. Akibat penyalagunaan Perda terjadi baik pada aspek keluarnya proses IPKTM maupun aspek implementasi izin yang diberikan. Setelah itu lahir lagi kebijakan baru dengan nama IPKR yang hadir mengancam petani/pemilik hujan jati milik.

Lembar Informasi 2010-05 Mengembangkan Potensi Rumput Laut Di Wakatobi, Jantung Segi tiga Karang Dunia

Mengembangkan Potensi Rumput Laut Di Wakatobi,

Jantung Segi tiga Karang Dunia

Wakatobi memiliki  beragam   jenis  rumput laut dan ada dua jenis yang ekonomis penting yaitu Eucheuma cottonii dan Gracillaria spp. Masyarakat   lebih   memilih  membudidayakan   jenis E. cottoni   (dalam bahasa lokal di Wakatobi  disebut Garangga) dengan metode metode longline (tali panjang) karena masa pemeliharaannya cepat, hanya sekitar 42 hari, dan produksinya juga banyak. Dalam satu tahun masyarakat dapat memanen 2-4 kali. Musim puncak pemeliharaan rumput laut  pada musim timur atau sekitar bulan Juni-September. Jumlah produksi pada musim ini dapat mencapai 2 ton rumput laut kering, sedangkan pada bulan Oktober-November, produksi rumput laut cenderung menurun (sekitar 500 kg rumput laut kering).

Wakatobi yang terdiri atas 8 (delapan Kecamatan memiliki produksi rumput laut basah pada tahun 2008-2009 berkisar pada 13.054-13.137,8 ton (Sumber: Dinas Kelautan dan  Perikanan  Wakatobi, 2010). Bila   perbandingan   berat  kering dan basah menggunakan rasio 1: 6 maka jumlah produksi berat kering rumput laut  per tahun dari Wakatobi sekitar 2.100 ton.

Dari data yang kami peroleh, kesejahteraan pada masayarakat petani rumput laut sebagai dampak dari usaha budidaya  ini di Wakatobi pelan pelan telah dinikmati oleh masyarakat.   Hitungan simpelnya mereka adalah dengan produksi rumput laut kering 4 ton dimana harga sekarang mencapai Rp. 10.000,-  maka  dapat dihasilkan pendapatan sekitar Rp. 40 juta.

Ada sekitar 4 (empat) masalah yang masih dihadapi oleh para Petani Rumput Laut di Wakatobi  hingga saat ini adalah :
1. Tata ruang  pemanfaatan lahan budidaya  yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pembudidaya rumput laut sehingga berpotensi menimbulkan masalah kepemilikan lahan.
2. Stabilitas harga sehingga berdampak pada  harga rumput laut kering  cenderung fluktuatif.
3. Ketersediaan bibit  baik dalam kuantitas dan kualitas secara kontinyu serta munculnya  penyakit putih putih (ice –  ice)  dan lumut.
4. Keterbatasan modal usaha. Minimal Rp. 5-6 juta  modal yang  dibutuhkan dalam setiap kali penanaman

Untuk mengatasi keempat masalah di atas, langkah yang perlu diambil adalah :
1. Tata ruang kawasan budidaya rumput laut di Wakatobi harus disusun (bila memang belum ada), di sosialisasikan sehingga tata ruang yang telah disusun melalui Peraturan Daerah (PERDA) hingga Peraturan Desa (PERDES) yang melibatkan semua fihak dapat  dipahami oleh masyarakat khususnya petani rumput laut. PERDA atau PERDES tersebut seyogyanya mempertimbangkan sektor lain utamanya sektor perhubungan laut sehingga penggunaan kawasan dapat berkelanjutan dan meminimalisir konflik penggunaan lahan. Dalam kawasan budidaya sudah saatnya membuat kawasan kebun bibit yang dilindungi secara multi pihak agar kelestarian kawasan kebun bibit terjamin.
2. Stabilitas harga dapat dipertahankan dengan perlunya koordinasi antara pedagang, petani dan pengusaha. Peran pemerintah sangat penting agar penentuan harga bukan hanya domain pedagang. Mungkin sudah saatnya wacana pendirian lembaga pemantau dan stabilisator  harga  semacam BULOG  yang didirikan pemerintah perlu dipertimbangkan. Bulog ini nantinya dapat menjadi semacam “Pedagang Pengumpul” yang dikelola bersama oleh pemerintah, petani dan pedagang agar harga dapat stabil dan kurang fluktuatif. Di sisi lain, peran pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk rutin mewartakan harga pasar secara kontinyu agar petani mengetahui harga riil yang ada di pasaran dan tidak dipermainkan oleh pedagang pengumpul.  Para petani sudah saatnya membentuk kelompok Petani atau semacam Asosiasi petani Rumput Laut Indonesia (ASPERLI) di setiap Kecamatan di Wakatobi yang dapat memperkuat jaringan kerja sama dan informasi sesama petani rumput laut.
3. Kendala Ketersediaan bibit rumput laut sudah harus menggunakan pendekatan teknologi kultur jaringan yang dapat meminimalisir kendala penurunan kualitas bibit yang akan ditanam. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari para petani adalah perlunya menghilangkan kebiasaan menggunakan bibit yang sudah digunakan lebih dari 10 kali penanaman ulang. Dari hasil investigasi kami di Sultra, petani rumput laut bahkan sudah ada yang menggunakan bibit yang berasal dari indukan  rumput laut yang sudah ditanam berulang lebih dari 70 kali. Hal inilah perlunya ada suatu kawasan untuk pendirian kebun bibit minimal di tiap kecamatan, agar petani dapat  secara rutin mengganti bibit yang  sudah menurun kualitasnya akibat sudah berulang kali ditanam ulang.  Kendala minimnya penyuluh yang mampu membimbing petani dan sering  dikeluhkan oleh para petani  dapat diatasi dengan melibatkan para alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UNHALU yang penelitian skripsinya di bidang budidaya rumput laut.
4. Keterbatasan modal usaha memang perlu dipikirkan oleh semua pihak termasuk para pengusaha yang menikmati hasil panen rumput laut para petani. Selama ini pihak pemerintah sudah mengucurkan dana, namun keterbatasan modal ini dapat diatasi manakala pihak swasta  terlibat di dalam membantu pendanaan petani secara seimbang dan transparan khususnya harga jual yang sesuai harga pasar agar dari hasil penjualan yang memadai dari segi harga rumput laut kering, modal petani rumput laut dapat meningkat.

INFORMASI SELANJUTNYA HUBUNGI

LAODE  M. ASLAN
Dekan Fakutas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Haluoleo

Mobile Phone : 081 341 514 869
e-mail: aslaod66@yahoo.com

Alamat :
Gedung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhalu.
Kampus Bumi Hijau, Tridarma, Anduonohu, kendari 93232

Lembar Informasi 2010-04 Mendorong Implementasi Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat, melalui Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Di Kabupaten Konawe Selatan

Mendorong Implementasi Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat, melalui Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Di Kabupaten Konawe Selatan

Program pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari merupakan hal penting untuk dilaksanakan.  Mengingat sampai dengan saat ini pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari masih sangat kurang.  Pada era sekarang ini pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan merupakan salah satu program prioritas dari departemen Kehutanan.  Hal ini tercermin dalam PP 06 tahun 2007 yang membuka peluang bagi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.  Model-model pengelolaan hutan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat yang tercantum dalam PP tersebut, antara lain: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

DiKabupaten Konawe Selatan, upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan negara telah dimulai sejak tahun 2003 melalui program Social Forestry yang dicanangkan oleh Presiden RI di masa itu.  Sayangnya, akibat tidak adanya kepastian hukum karena tidak adanya ijin pengelolaan AKSF dari Menteri Kehutanan (alasannya karena social forestry tidak memiliki payung  hukum), sehingga semua upaya yang telah dilakukan tersebut belum memberikan manfaat, khususnya yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan.  Akibat tidak adanya ijin pengelolaan sebagai legalitas formal bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan negara, upaya kelompok masyarakat dalam melakukan pengamanan partisipatif menjadi sia-sia.  Kegiatan illegal logging pun semakin marak.  Dari luas kawasan hutan produksi ±96.000 ha, sekitar 65% telah rusak akibat illegal logging. Ketidakjelasan status pengelolaan hutan merupakan faktor utama terjadinya illegal logging.

Dengan dukungan multipihak, JAUH dan KHJL menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan serta melakukan konsultasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait (instansi kehutanan) termasuk Pemda Konawe Selatan.  Hasilnya, pada tanggal 26 November 2008, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan SK Pencadangan HTR di Kabupaten Konawe Selatan seluas ± 9.835 ha sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI No: SK.435/Menhut-II/2008.  Surat Keputusan dan peta pencadangan HTR tersebut selanjutnya diserahkan secara langsung oleh Menteri Kehutanan RI kepada Bupati Konawe Selatan pada tanggal 10 Desember 2008, bertempat  di  Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Proses pengurusan IUPHHK HTR KHJL pun terus bergulir. Pasca terbitnya SK pencadangan tersebut, KHJL segera mengajukan permohonan IUPHHK HTR kepada Bupati Konawe Selatan seluas ±9.835 ha. Selanjutnya BPKH dan BP2HP sebagai UPT Departemen Kehutanan melakukan verifikasi lokasi HTR yang diusulkan KHJL.  Hasilnya BPKH dan BP2HP Makassar merekomendasikan ±4.727, 81 ha untuk diberikan IUPHHK HTR.  Sedangkan sisanya, seluas ±5.107,19 ha, masih dianggap bermasalah dan harus dilakukan inventarisasi ulang oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sultra.  Selanjutnya, hasil dari inventarisasi tersebutlah yang akan dijadikan dasar skema pengelolaan selanjutnya, apakah menggunakan skema HTR, HTHR atau HKM. Saat ini KHJL telah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR) dari Bupati Konawe Selatan seluas ±4.639,95 ha, sesuai SK Bupati No: 1353 tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009 dan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Konawe Selatan kepada Ketua KHJL pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di Aula Praja Kantor Bupati Konawe Selatan.  Keluarnya IUPHHK HTR bagi KHJL bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi baru merupakan titik awal untuk mengimplementasikan program HTR di tingkat lapangan.  Justru inilah tantangan besar dan pertaruhan bagi perjuangan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat.

Untuk itu masih diperlukan pendampingan yang intensif kepada kelompok tani HTR dan KHJL sebagai sasaran program dan pelaksana operasional di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar momentum terbukanya akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dapat memberi manfaat yang sebesar sebesarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan menyukseskan program HTR di lapangan.  Saat ini, KHJL dengan difasilitasi oleh JAUH dan parapihak lainnya sedang menyusun Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam pelaksanaan HTR di tingkat lapangan. Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan implementasi program HTR, maka perlu dilakukan:
a. konsultasi ke berbagai pihak seperti Dephut, Dishut, donor dan penjajakan peluang pendanaan program HTR
b. fasilitasi model pengelolaan HTR oleh KHJL
c. sosialisasi model pengelolaan HTR kepada masyarakat (anggota KHJL)
d. verifikasi dan penetapan anggota kelompok tani pengelola HTR; dan
e. pembuatan tapal batas dan papan nama poligon.

Strategi Implementasi Program
Tujuan dari kegiatan ini adalah berkembangnya pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui skema HTR  di  Kabupaten  Konawe   Selatan.  Tujuan ini dapat tercapai jika program HTR KHJL sudah operasional. Untuk mengoperasionalkan program HTR KHJL, diperlukan dukungan parapihak dalam penyiapan dan pelaksanaan program HTR, adanya dokumen RKU dan RKT IUPHHK HTR KHJL yang sudah disetujui oleh Dishut Konsel, siapnya/kuatnya kelembagaan kelompok tani HTR dan KHJL untuk mengelola program HTR, serta adanya pemahaman kelompok tani dan KHJL dalam melaksanakan dan menerapkan pola pengelolaan HTR yang mengacu pada aturan yang berlaku. Strategi intervensi yang digunakan adalah :
1. Fasilitasi dan lobi ke berbagai pihak, yaitu : Direktorat HTR, BLU P2H, lembaga donor dan lembaga kreditor nasional maupun internasional
2. Pembuataan Tata Batas poligon lokasi IUPHHK HTR
3. Penyusunan  dokumen Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan pengelolaan HTR bagi KHJL
4. Perumusan/Pemantapan model pengelolaan HTR oleh KHJL
5. Sosialisasi Model pengelolaan HTR KHJL kepada Aparat Kecamatan, aparat Desa, Ketua Kelompok Tani HTR dan anggota kelompok tani HTR
6. Verifikasi dan penetapan anggota kelompok tani HTR definitif; dan
7. Pendampingan / asistensi kelompok tani HTR dan KHJL dalam pengelolaan HTR.
Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan output program ini adalah fasilitasi dan pendampingan di tingkat kelompok tani HTR, pengurus Koperasi KHJL serta para pihak yang berkepentingan dengan program.


Penerima Manfaat Langsung

Penerima manfaat langsung dari program ini adalah Kelompok tani HTR dan KHJL.  Saat ini jumlah anggota KHJL yang sudah diidentifikasi sebanyak 1.352 KK yang tersebar di 39 desa sesuai dengan daftar yang diusulkan dalam permohonan IUPHHK HTR KHJL.  Namun jumlah ini belum definitif dan masih ada kemungkinan bertambah atau berkurang.  Jumlah anggota definitif akan diperoleh setelah dilakukan verifikasi dan penetapan anggota defintif pasca sosialisasi model pengelolaan HTR KHJL.  Manfaat tersebut dapat diperoleh melalui :
– Terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan negara
– Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang fungsi hutan dan pengelolaan hutan secara lestari
– Terbukanya lapangan kerja
– Peningkatan pendapatan masyarakat
– Terbentuknya kebersamaan dalam masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari

Swasta
– Adanya supply kayu yang berkelanjutan dan legal di masa yang akan datang (bagi pihak swasta yang menjadi pembeli kayu)
– Adanya kerjasama antara masyarakat dan swasta yang saling menguntungkan (bagi pihak swasta yang mau menanamkan investasi dalam pengelolaan HTR)

Lingkungan
– Terciptanya iklim mikro yang stabil
– Terjaganya habitat satwa
– Menjaga sistem tata air

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI


La Ode Mangki

Telp: 081 245 618 881
e-mai: mangkilaode@yahoo.co.id

JARINGAN   UNTUK   HUTAN
(JAUH  – SULTRA)

Jl. Abunawas VII No. 19
Telp./Fax.(0401) 3124966 Kota Kendari
e-mail: jauhsultra@ymail.com

Lembar Informasi 2010-03 Menengok Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Watershed Management)

Menengok Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

(Watershed Management)

Kondisi Daerah Aliran Sungai, khusunya DAS Konaweha pada saat ini semakin memprihatinkan, dengan indicator fluktuasi debit sungai yang semakin tajam, sehingga kurangnya ketersediaan air irigasi untuk Pertanian. Maraknya perambahan hutan dan praktek illegal logging telah menyebabkan terjadinya kelangkaan air dimusim Kemarau.

Secara geografi DAS Konaweha terhampar dari Wilayah Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka, Kab. Konsel dan Kota Kendari. Adakah yang salah dalam pengeloaan DAS Konaweha..?

Untuk dapat memahami Pengelolaan DAS secara umum ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari terminology Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengertian menurut UU 41/1999 tentang kehutanan adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke Danau atau ke Laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruhn aktifitas daratan. Berdasarkan definisi tersebut berarti seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam daerah aliran sungai. Selanjutnya dalam 1 (satu) DAS boleh jadi terhimpun Atas beberapa Sub DAS. Dengan demikian dalam suatu DAS terbentuk sebuah ekosistem yang unik. Hutan, lahan dan air, merupakan sumber daya alam yang terkandung berbagai macam kekayaan yang tidak ternilai dan sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan manusia, misalnya berbagai macam Tambang seperti logam mulia, batu mulia, minyak, kayu-kayuan dan yang tidak kalah penting adalah air itu sendiri. Dari semua sumber tersebut hanya air sajalah yang bersifat dinamis, karena yang lain bersifat tetap atau tidak bergerak, proses dinamika air inilah yang dikenal dengan proses hodrologi.

Adapun yang dimaksud dengan Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara Pengelolaan DAS upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Dalam pengelolaan DAS kita mengenal istilah hulu hilir. Dari daratan yang paling tinggi (gunung) sampai ke tempat yang paling rendah dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian yang palin tinggi dinamai dengan hulu atau daerah tangkapan air (Cactmen area) dan bagian bawah adalah daerah hilir atau daerah pemamfaatan. Berdasarkan proses hidrologi di atas bagian bawah tidak berpengaruh terhadap daerah atas, namun sebaliknya bagian atas (hulu) sangat berpengaruh terhadap daerah pemamfaatan (hilir), sesuai dengan sifat air yang mengalir dari atas menuju daerah yang labih rendah. Misalnya keberadaan hutan di daerah atas (hulu) telah rusak atau berubah menjadi kebun atau lahan pertanian, maka daerah penyangga/pelindung, karena salah satu fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan penyimpan air tidak lagi dapat bekerja secara optimal. Dan akan semakin parah sekiranya hutan di daerah hulu telah berubah menjadi lahan krisis, akibat penggundulan hutan atau dibuka menjadi areal pertambangan.

Dapat dipahami bahwa adanya hubungan antara daerah hilir (daearah pemanfaatan) dan segala aktivitas manusia tidak ada yang berada didaerah hulu (daerah perlindungan). Boleh jadi kita tidak pernah mendengar istilah Banjir atau kekeringan. Namun faktanya adalah beberapa penduduk tinggal di daerah hulu, dan mereka pun mengeksploitasi sumber daya alam hutan tanah dan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kawasan yang sebelumnya berupa hutan sedikit demi sedikit berubah menjadi kawasan pemukiman, perkebunan, pertanian, pertambangan, maka akibat pemanfataan yang berlebih, dan mengabaikan kaidah konservasi dan azas kelestarian, maka akan berdampak negative pada daerah hilir. Timbul fluktuasi debit sungai yang sangat tajam, banjir dimusim hujan dan kekeringan di musim kemarau merupakan akibat langsung dari rusaknya hutan didaerah hulu.

Boleh jadi tidak semua ekploitasi sumber daya alam yang dilakukan di bagian hulu berdampak negative pada daerah hilir, jika dikelolah dengan baik, mengikuti azas kelestarian dan kaidah konservasi yang benar dan mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya lahan. Pemanfaatan dilakukan hanya padakawasan non lindung seperti daerah yang datar dan bukan lahan miring, dan yang lebih penting adalah mempertahanakan kawasan hutan pada setiap DAS minimal 30 % (UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 18). Sekiranya pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan di daerah hulu dapat dilakukan secara lestari dan tidak melampaui batas daya dukung lahan, maka alam akan menjamin adanya kelestarian air pada daerah hilir. Karena tidak mata air yang kering di musim hujan, tidak ada anak sungai yang tanpa air mengalir, curah hujan yang tinggi demikian untuk mewujudkan impian Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera tidak lah mudah. Banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan hutan. Para pemangku kepentingan (stake holder) terhadap hutan antara lain : Pemerintah Daerah, dinas Kehutanan, Dinas Pertanian/ Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas PU, Masyarakat di sekitar hutan, Pengusaha di bidang Kehutanan, Perusahaan di bidang Pertambangan, Permerhati Lingkungan, Balai Taman Nasional, BKSDA, BPDAS, Perguruan Tinggi, Bappeda, Perusahaan Air Minum, LSM bidang Lingkungan.

Peran Kementrian Kehutanan melalui BPDAS Sampara antara lain memfasilitasi terwujudnya komunikasi dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan terhadap hutan dalam wadah Forum Koordinasi DAS Konaweha. Forum DAS merupakan sebuah organisasi terbuka yang beranggotakan baik perorangan maupun yang mewakili lembaga atau institusi terkait. Ada baiknya kita belajar pada daerah lain yang lebih maju dalam hal koordinasi hulu-hilir sebagai cantoh adalah, di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat di Provinsi NTB. Masyarakat Pelanggan Perusahaan Air Minum bersedia menyumbang uang secara suka rela untuk dana konservasi  hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Filisofinya adalah sebagai berikut, masyarakat kota yang pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik disbanding dengan masyarakat di sekitar hutan daerah hulu.

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI
H. Henry Yono
e-mail: henryyonobpdas@ymail.com
BP DAS Sampara

Lembar Informasi 2010-03 Usaha Penyelamatan Hutan Melalui Pengembangan Usaha Madu Hutan

Usaha Penyelamatan Hutan Melalui Pengembangan Usaha Madu Hutan

Di Kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai Konaweha Sulawesi Tenggara

PROFIL PETANI MADU DESA UESI
Secara administrarif, Desa Uesi berada di Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka. Daerah ini dihuni oleh lebih sekitar 1620 jiwa atau sekitar 234 kepala keluarga. Desa ini berada di kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai Konaweha yang kawasan Hutannya masih cukup terjaga kelestariannya. Kawasan ini dikelilingi empat pegunungan, di sebelah Utara Peg. Tangkelemboke. Selatan: Peg. Tamosi. Timur: Peg. Latoma. Barat: Peg. Mekongga. Madu merupakan satu dari sekian komoditi unggulan Desa Uesi, produksi madu terbaik (berkualitas dan kental) dipanen pada bulan Oktober  hingga November yaitu musim kemarau. Pada musim ini, petani bisa memanen   hingga   10 – 20  ton  madu.   Sedang   produksi menjadi menurun   kualitasnya  (encer)   pada  bulan  Maret  hingga  April,  karena curah hujan tinggi sehingga lebah tidak rajin mengumpulklan sari dari bunga-bunga di sekelilingnya. Umumnya petani tidak begitu antusias memanen madu pada musim ini, sehingga produksi madu juga turun drastis, tidak mencapai 1 ton. Karena kualitas madu yang begitu rendahnya tersebut, harga dipasaran juga menjadi anjlok dibandingkan dengan madu kental yang dihasilkan pada musim panen Oktober – Desember.

PERKEMBANGAN USAHA PENGELOLAAN MADU.
Usaha pengelolaan Madu didesa Uesi telah berlangsung turun temurun sejak dulu namun pada saat itu usaha tersebut hanya menjadi usaha sambilan yang dilakukan sebatas untuk keperluan pribadi saja. Selanjutnya setelah komoditi madu tersebut telah memiliki nilai jual barulah kemudian sebagian besar masyarakat desa Uesi mulai masuk ke Hutan khusus untuk mencari sarang-sarang lebah. Sejak dilakukannya proses pendampingan oleh LSM pada tahun 2003 praktek pengolahan Madu Hutan di desa telah mengalami perkembangan setahap demi setahap.

PROSES PANEN MADU LESTARI

Bahan dan alat yang digunakan oleh masyarakat Uesi dalam mengolah madu masih tergolong sederhana seperti:
1.    Bambu kering berdiameter 10 – 15 cm, atau dapat diganti dengan 4 batang bambu kering  berdiameter 5 cm.
2.    Daun secukupnya, untuk membungkus bambu.
3.    Rotan kecil secukupnya yang akan digunakan sebagai pengikat
4.    Jerigen/ember untuk menampung madu.
5.    Jaring berdiamter 1 mm, yang akan digunakan sebagai penyaring.
6.    Parang, api kecil, kapas dan minyak tanah secukupnya.

Cara merakit bambu dan memanen madu :

1.    Bambu kering di bungkus daun hingga tertutup rapat tanpa celah. Bambu dan daun kemudian dikencangkan dengan dililitkan tali dari bahan rotan tersebut.
2.    Salah satu ujung bambu di berikan kapas yang sudah dicelupkan dalam minyak tanah untuk menstimulan api untuk menghasilkan asap secukupnya. Asap yang sudah banyak tanpa api lagi itu, akan dijadikan sebagai pengumpan pengusir lebah dari sarangnya.
3.    Jika kepulan asap sudah cukup banyak, bambu kemudian dibalik arah, dengan bagian yang terbakar itu di bawah dan bagian yang tidak terbakar itu diatas. Hal ini dimaksudkan, agar kepulan asap bisa naik ke bagian atas bambo dan distribusi asap juga merata.
4.    Jarak 30 cm dari bibir bambu bagian atas (yang ada kepulan asapnya) ,  diberi tali dari rotan sebagai pegangan untuk nanti bambu akan dibawah naik ke atas pohon untuk mengusir lebah dewasa yang masih tersisa saat petani memanen.
5.    Petani kemudian mendekatkan bambu yang ujungnya telah menghasilkan banyak asap ke sarang lebah untuk mengusir lebah dewasa.
6.    Jika lebah-lebah dewasa telah meninggalan sarangnya, petani lalu memanjat pohon tempat sarang lebah berada dengan membawa jerigen/ember untuk menampung madu.
7.    Sebagian sarang lebah yang biasa disebut lilin (beeswax), di buang dan sebagian lainnya di masukan ke jerigen. Bagian yang dibuang adalah bagian tempat huni bayi lebah yang tidak menghasilkan madu. Sedangkan bagian yang dimasukan ke jeregn adalah bagian tempat huni lebah dewasa yang menghasilkan banyak madu.
8.    Jika telah selesai memanen dari pohon, petani turun untuk kemudian di tadah oleh petani lain untuk dipisahkan lilin dan madunya.
9.    Setelah terpisah, madu disaring dengan penyaring dari jaring.

Madu kemudian siap di pasok ke distributor-distributor yang siap tadah untuk dipasarkan lebih lanjut.

INFORMASI SELANJUTNYA HUBUNGI
Yayasan Cinta Alam (YASCITA)
Jl. Laute III NO. 9 Kendari, 93111
SULAWESI TENGGARA
INDONESIA
Telp/Fax : +62401 322381, 327860
Mail : yascita@kendari.wasantara.net.id
http://www.yascita.or.id

Pendidikan Lingkungan Di Kota Kendari dan Wakatobi

Baktinews, Desember-Januari 2010 Edisi 52/ Halaman 13

Oleh : Indarwati Aminuddin

Bila anda mengajukan pertanyaan tentang apa yang membedakan pendidikan keterampilan lingkungan hidup dengan mata pelajaran lain, pada Asbar (32 th), maka dengan sigap ia akan menjawab, “keterampilan”.  Yah itu bedanya.  Asbar memilih menjadi pendidik dan mengajar sejak tahun 2004 di SMPN 17 Kendari.  Pada tahun 2005, ia mendapat tantangan dari kepala sekolahnya, Milwan dan Focil indonesia-sebuah lembaga yang konsen dengan pendidikan lingkungan hidup-untuk memulai mata pelajaran bermuatan lokal di SMP 17.  sekolah ini memiliki semua hal yang diimpikan ; halaman luas, gedung yang bersih, pepohonan yang menjulang dan tanaman-tanaman rambat ditiap sudutnya.  terpenting ada dua guru yang menyadari bahwa pendidikan lingkungan hidup sudah harus diterapkan dalam sistem pendidikan.

Secara bertahap, sejak tahun 2005 hingga 2006 asbar dan kepala sekolahnya mengikuti belasan workshop dan diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh focil dan disupport WWF-Lestari-CIDA.  Belasan guru lainnya dari berbagai sekolah serta tim dari kantor pendidikan nasional ikut serta.  “Kami membahas mata pelajaran apa yang cocok? lalu kota kita ini akan membangun kearah mana?” katanya.  Ide lain juga keluar dari guru-guru lain, intinya mereka dibutuhkan muatan lokal yang bercerita tentang isu lingkungan ; terjadi dilingkungan sekitar; dan diarahkan untuk mencegah kerusakan atau memulihkannya.

Aspek-aspek ini menjadi kunci dimulainya pembahasan materi muatan lokaluntuk kota Kendari.  Pada saat yang sama diisyaratkan pula bahwa muatan lokal pendidikan lingkungan hidup sebaiknya memiliki jam pelajaran sendiri, tidak terintegrasi, sejalan dengan visi dan misi daerah, ada lokasi budget yang jelas dari pemerintah serta terdapat muatan keterampilan yang bisa mendorong motorik siswa siswi.

“Kami lalu melihat bahwa matei yang diajarkan adalah materi tentang pengelolaan sampah, sumber energi, pemanasan global, tentang taman hutan rakyat dan mangrove.  sedang diwakatobi, semua muatan lokal terkait dengan visi misi daerah yang mengarah pada konservasi laut”, kata Asbar.  Tahap pertama ini, para guru berhasil menyelesaikan silabus dan bahan ajar, termasuk diantaranya panduan pengajaran bagi guru tingkat SD dan SMP.  Proses yang sama juga berlaku bagi guru-guru yang mengajar di Wakatobi. Tahap selanjutnya seluruh materi ajar di sosialisasikan, direview dan akhirnya di uji cobakan di sejumlah sekolah.

Pada tahun-tahun tersebut hanya terdapat 12 sekolah di kota Kendari dan 21 sekolah di Wakatobi yang bersedia mengimplementasikan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup.  Surat keputusan Bupati Wakatobi keluar pada tahun 2006, membuat guru-guru pendidikan lingkungan hidup di sana menarik napas lega.  “Akhirnya kami punya pegangan untuk membuat muatan lokal ini benar-benar berjalan,” kata pak Usri, guru di Tomia.

tiga serangkai guru ini, pak Asbar, pak Milwan dan pak Usri bahkan mempromosikan materi lokal mereka pada sejumlah rekan guru dari Sulawesi Utara dan Surabaya saat workshop pendidikan lingkungan hidup dilakukan disana.  “Saya merasa lega, seperti menemukan adanya hal baru yang memotivasi kami untuk membuat alam ini tetap terjaga,” kata pak Usri.

Pak Asbar juga menyimpan semangat yang sama, ia memperbaiki metode ajarnya, mengurangi teori dan memperbanyak pelajaran diluar kelas.  Siswa-siswinya bisa belajar langsung dari alam.  “Ini yang kami sebut keterampilan, mereka bisa berpikir oh ya..ini bagus, ini buruk,”jelasnya.  “Mereka yang paham tentang dampak buruk sampah, menjadi lebih cermat untuk mengurangi angka sampah, bukan lagi berbicara tentang membuang sampahnya, tapi sudah pada tahap berpikir mengkonsumsi sesuatu yang menimbulkan sampah.”

Perjalanan tidak selalu mulus.  Para guru juga menghadapi kendala metode ajar yang tak mudah dilakukan oleh guru-guru lain, belum lagi, tak semua guru pendidikan keterampilan lingkungan hidup mampu mentransfer kemampuannya pada guru-guru lain yang berminat.  “Termasuk budget,” katanya.

Pada tahun 2008, Walikota Kendari mengeluarkan surat keputusan untuk menjadikan muatan lokal ini sebagai muatan yang perlu diterapkan pada 100 sekolah tingkat SD dan 24 tingkat SMP.  “Kami merasa sangat dihargai atas hal ini,” kata Asbar.

Tim kantor Dinas  pendidikan nasional kota kendari juga menawarkan untuk mencetak semua buku-buku muatan lokal yang dibutuhkan para siswa dan guru.  Selesai? belum, karena kini para guru yang tergabung dalam jaringan guru hijau, menyadari bahwa tiap pelajaran perlu diintegrasi, artinya guru lain pun wajib memiliki kemampuan dan kualitas yang sama untuk mendidik generasi muda sadar dan peduli akan lingkungannya.  “Bila bicara soal biologi, maka kita bicara tentang kesatuan alam, demikian halnya fisika atau bahkan agama.  Kami selalu sadari bahwa muatan lokal pendidikan lingkungan hidup tak berdiri sendiri,” kata Pak Usri.

Tim kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari juga menawarkan untuk mencetak semua buku-buku muatan lokal yang dibutuhkan para siswa dan guru.  Selesai? Belum, karena kini para guru yang tergabung dalam jaringan Guru Hijau, menyadari bahwa tiap mata pelajaran perlu diintegrasikan, artinya guru lain pun wajib memiliki kemampuan dan kualitas yang sama untuk mendidik generasi muda sadar dan peduli akan lingkungannya.  “Bila bicara soal biologi, maka kita bicara tentang kesatuan alam, demikian halnya fisika atau bahkan agama.  Kami lalu sadari  bahwa muatan lokal pendidikan lingkungan hidup tak berdiri sendiri,” kata Pak Usri

Lembar Informasi 2010-02 Lumbung Beras Di Konawe, Butuh Keterjaminan Air

Lumbung Beras Di Konawe, Butuh Keterjaminan Air

Kabupaten Konawe adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan ibukota Unaaha. Dulu kabupaten Konawe ini bernama Kabupaten Kendari. Luas wilayahnya 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 265.646 jiwa. Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di Propinsi Sulawesi Tenggara. Lebih dari separuh produksi beras dari propinsi Sultra berasal dari Kabupaten Konawe. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tk. II di Sulawesi Tenggara, dengan nama Kabupaten Kendari dan ibukota Kendari. Ketika pertama diberlakukan UU No. 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Kendari, Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari 19 kecamatan. Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah Kecamatan. Bagian selatan kabupaten ini terbentuk menjadi kabupaten Konawe Selatan meliputi 11 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah   Nomor   26   tahun   2004, berubah nama menjadi Kabupaten Konawe.

PDRB per kapita. Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.649.411,35 tahun 2003 menjadi Rp. 5.405.481,73 tahun 2004 atau meningkat sebesar 16,26 persen, sementara atas dasar harga konstan naik dari Rp.3.138.605,59 menjadi 3.341.617,29 atau meningkat 6,47 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe tahun 2004 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.361.067,87 juta atau naik 6,50 persen dibanding tahun 2003 sebesar Rp 1.168.266,89 juta. Atas dasar harga konstan 2000, PDRB tahun 2004 adalah sebesar Rp. 841.399,18 juta atau naik sekitar 6,69 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 788.643,71 juta. Kontribusi pertanian mencapai 48,18 persen dari total PDRB, kontribusi kedua dari bangunan dan kontruksi 14,76 persen dan jasa jasa lainnya mencapai 14,29 persen.

Besarnya kontribusi pertanian karena sebagian besar masyarakat Konawe bercocok tanam. Total produksi beras Konawe       mencapai     1.020.606    ton. Hamparan  tanaman  beras  merata di 22 Kecamatan. Adapun hasil produksi palawija    relatif    sama dibandingkan dengan kabupaten lain. Produk jagung mencapai 4.554 ton, kedelai 202 ton, kacang tanah 4.043 ton, kacang hijau 579 ton, ubi kayu 21.902 ton dan ubi jalar 4.759 ton.

Selain bertani, masyarakat Konawe Konawe juga penghasil sayur-sayuran. Total panen sayuran rata-rata pertahun mencapai 75.898 ton sedangkan hasil buah mencapai 81.355 ton. Untuk produk perkebunan, total panen hasil kebun mencapai 24.367 ton. Untuk hasil perikanan, konawe mampu menghasilkan rata-rata 5926,2 ton yang berasal dari hasil penggaramana, pembekuan, pindang, pengasapan, terasi dan lainya. Ke depan, daerah ini harus fokus pada pembangunan pertanian dan peternakan, serta membangun ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Selain itu, industri pengolahan dan perdagangan harus didorong lebih maju lagi, untuk menambah pendapat daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. (Kabupaten Konawe-map of local economy)

Periode 2010-2014 (pembangunan jangka menengah) 2010-2014 BPDAS Sampara Kendari memprioritaskan 3 DAS, masing-masing DAS Layangwanggu, DAS Konaweha dan Lasolo. Hal itu dikatakan Kasi Program DAS Propinsi BPDAS Sampara, Utep Syafruddin kepada Media Sultra pekan lalu. “Kebijakan ini sesuai dengan PERMENHUT Nomor 32 tenatang Wilayah Pengelolaan DAS”, ujar Utep. 3 DAS yang menjadi proritas ini biaya pengelolaan yang diambil dari dana pusat dan untuk DAS yang lainnya akan dikelola oelh masyarakat masing kabupaten melalui dana bagi hasil dan DAK. “Kami harus commit, karena belum tentu dalam 5 tahun mendatang program 3 DAS ini semua akan berhasil”, Ujar Utep.

Sultra memiliki 18 DAS yang terdapat di kepuluan daratan. Khusus wilayah kepuluan yang rata-rata bersifat tendon air yang sangat tergantung pada hujan, terbukti pada musim kemarau seperti sekarang banyak yang kering. Sama hal  yang dengan DAS yang berada di daratan walaupun tidak bersifat tendon namun dengan keadaan vegetasi pada bagian hulu yang rusak membuat debit airnya menjadi menurun. Kerusakan pada bagian hulu paling banyak disebabkan oleh pembalakan liar, okupasi lahan oleh masyarakat dn konversi hutan untuk berbagai kepentingan.

Lebih lanjut Utep menjelaskan arah 3 DAS meliputi rehabilitasi hutan kawasan konservasi di Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margawasatwa, Kawasan Lindung yang karena keadaan topografinya peka terhadap erosi dan berfungsi sebagai daerah penyangga. Rehabilitasi sumber mata air dengan prioritas daerah yang dulunya terdapat sumber mata air sepanjang tahun tapi karena kondisi catchman area rusak akhirnya tidak bisa berfungsi sebagaimna mestinya. Kemudian mengembangkan hutan kemasyarakatan seperti memberikan pembinaan pada masyarakat dalam konteks pengelolaan DAS. Memberikan kegiatan bersifat pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bamboo, ataupun madu, rencana pengolahan hutan, dan lahan kabupaten dan memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang bersifat stimulan dalam kerangka pengelolaan DAS (seperti memfasilitasi forum DAS Konaweha). “Diharapkan masyarakat jadi mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola air serta lingkungan”, tandasnya. (BPDAS Sampara Prioritas 3 Das-Media Sultra 2009-11-09/Halaman 6 Ibukota)

Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha terancam. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan lahan kering yang tidak konservatif dan pengembanan wilayah otonomi menyebabkan bagian hulu DAS Konaweha mengalami kritis.  Bagian tengah dan hilir DAS juga mengalami tekanan yang sama. Tengah dan hilir ditekan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, tambang pasir, pertanian lahan kering tidak konservatif, sedimentasi tinggi, kekeringan sumber mata air, tekanan penduduk yang tinggi, banjir  hingga lahan tidur dan irigasi sawah yang terganggu.

DAS sangat menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk membangkitkan energi listrik, irigasi, industri, pertanian, perikanan dan wisata. Bila DAS tak terkelol baik, maka ancaman krisis pangan akan terjadi di wilayah kita. Air yang tak stabil akan menyebabkan irigasi-irigasi tak mampu mengairi sawah petani, panen akan mengalami kegagalan atau penurunan jumlah panen.  Tengok tiga tahun lalu, petani  panen 2-3 kali setahun, kini hanya sekali. Ketika pihak pemerintah mengumumkan adanya surplus beras, maka itu timbul karena percetakan sawah baru, bukan berasal dari sawah-sawah yang telah ada.

Pertanyaanya, sampai kapan percetakan sawah baru terus dilakukan? Ancaman DAS di Konaweha berasal dari degradasi hutan dan lahan yang terjadi tiap tahun. Diiringi banjir, tanah longsor dan kekeringan. Erosi dan sedimentasi juga mengancam waduk-waduk yang telah ada. Koordinasi yang lemah antar daerah pengguna DAS menyebabkan program pembangunan tak terpadu.   Sampai kapan hal ini terus terjadi? DAS adalah : Suatu bentang lahan yang dibatasi oleh punggung bukit pemisah aliran yang menerima, menyimpan dan mengalirkan air hujan melaluan di sungai utamai jaringan sungai dan bermuara di satu patusan di sungai utama menuju danau atau laut. Seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam DAS-DAS, setiap DAS terbagi dalam sub DAS.

INFORMASI UMUM DAS KONAWEHA
Luas DAS : 715.067,81 Ha. Panjang Sungai : 341,55 Km. Berhulu di G. Wiau dan G. Nekudu Kec. Alahan .bermuara di Kecamatan Pohara Curah Hujan Tahunan – Bagian Hulu : 1708,06 mm/tahun – Bagian Tengah : 1604,75 mm/tahun  Bagian Hilir  : 1469,56 mm /tahun. Wilayah Administrasi : – Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Utara – Konawe Selatan,Kota Kendari Bentuk DAS = Memanjang , Pola Aliran = …. Land Use Bagian Hulu dominan Hutan Lahan Kering Sekunder dan Perkebunan, Bagian Tengah dominan Pemukiman, Pertanian Lahan Kering, Sawah, Perkebunan, dan rawa, Bagian Hulu dominan, pertanian, (Lembar Informasi 2008-05 Jaga DAS untuk ketahanan Pangan SULTRA)

INFORMASI SELANJUTNYA HUBUNGI :
Nursalam Saranani
Yayasan Pengembangan, Studi Hukum dan Kebijakan
(YPSHK SULTRA)
Jl. Kolopua No. 3 kel. Tipulu Kec. Kendari Barat
Telp/Fax : 0401-3124403 – Flexy : 0401-3008200