DPRD Didesak Usut Anggaran Penyedot Lumpur

Media Sultra, Ibukota 2010-12-02 / Halaman 6

Sejumlah massa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pemerhati Hukum (BMPH) Sultra mendatangi DPRD Kendari, Rabu (1/12). Mereka mendesak DPRD Kendari agar mengusut anggaran penyedotan lumpur yang jumlahnya milyaran rupiah namun belum ada realisasi.

Tak hanya itu, massa juga mendesak agar DPRD Kendari menyikapi secara tegas program pemerintah provinsi tentang pembangunan jembatan bahteramas serta masjid Al Alam.

Jenderal lapangan BMPH Sultra, LM Taha Ramadhan, saat menyampaikan aspiranya di Aula DPRD mengatakan, sejak 2008 hingga 2009, pemerintah kota menganggarkan penyedotan lumpur teluk Kendari milyaran rupiah, dengan alasan lumpur di teluk itu sudah mencapai tujuh meter. Tetapi sampai kini, penyedotan lumpur itu belum selesai.

“Sehingga kami menganggap, Pemkot Kendari gagal melaksanakan pencegahan kedangkalan Teluk Kendari”, jelasnya di Aula DPRD Kendari.

BMPH menganggap, program Pemkot Kendari untuk menyedot lumpur di teluk itu sangat bertentangan dengan rencana pemerintah provinsi.

Disatu sisi pemkot Kendari ingin menyedot lumpur, disisi lain Pemerintah Provinsi ingin membangun masjid Al Alam serta jembatan Bahteramas.

“Kondisi inikan sangat bertentangan sekali. Pemerintah Kendari ingin menyedot lumpur di teluk itu, tapi pemerintah provinsi ingin menimbun teluk. Untuk itu, kami mendesak DPRD untuk mengusut penyedotan lumpur itu. Selain itu kami juga mendesak agar dewan menolak rencana pembangunan jembatan serta masjid di teluk itu”, kata LM Taha.

LM Taha menambahkan, untuk apa masjid Al Alam itu dibangun, padahal masjid yang ada di Kota Kendari banyak yang tidak terawat. Sementara untuk pembangunan jembatan Bahteramas merupakan pembangunan yang akan sia-sia dan merugikan masyarakat sekitar yang terkena dampak pembangunan itu.

Berdasarkan investigasi BMPH, pembangunan jembatan Bahteramas akan menghilangkan fakta sejarah budaya di Kota lama, dimana 100 ruko yang dimiliki masyarakat Tionghoa akan digususr. Selain itu, akibat pembangunan jembatan tersebut sekitar 500 kepala keluarga Kelurahan Lapulu akan kehilangan pekerjaan sebagai ojek kapal.

Adapun anggota DPRD Kendari yang menerima masyarakat, masing-masing, Bachrun Konggoasa, Suri Zamzam, Rostina Tarimana, Djayadi Zaid, Bisman Saranani, Hermina Andi Baso, Dewi Sartika serta Zainuddin Monggilo.

Bachrun Konggoasa yang menanggapi pernyataan masa mengaku, jika pembangunan jembatan bahteramas serta masjid Al Alam pihaknya tidak ingin ikut campur. Karena kebijakan pembangunan itu merupakan kebijakan pemerintah provinsi.

Sementara itu, Djayadi Zaid yang menanggapi soal penyedotan lumpur mengatakan, pembahasan pengerukan teluk dilakukan tahun 2008 sebelum mereka menjabat sebagai DPRD Kendari.

Adapun untuk penyedotan lumpur teluk itu, terdapat dua unit mesin penyedot yang sudah dioperasikan, namun biaya operasionalnya belum ada.

“Kalau biaya operasonal mesin itu sudah ada, baru kita akan lanjutkan penyedotannya”, jelasnya. (M-4/Ms-3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: