Dinas Tata Kota Tak Berkutik

Kendari Ekspres, Kota Kendari 2010-11-25 / Halaman 9

Kepala Dinas Tata Kota, Ir H Andi Adam Patawari MSi tampaknya dibuat tak berkutik saat menghadapi cercaan pertanyaan dan sorotan anggota DPRD Kota Kendari saat hearing yang berlangsung Rabu (24/11).

Kadis Tata Kota dinilai sangat lemah dalam melakukan pengawasan, sehingga banyak bangunan yang menyalahi peraturan, seperti lewati garis sepadan jalan, sepadan sungai, meyalahi izin pengalihan fungsi, dan tidak memiliki drainase.

Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Aladin, secara gamplang membeberkan data-data bangunan yang menyalahi peraturan tersebut. “Bagaimana fungsi pengawasan bangunan-bangunan yang menyalahi aturan itu tetap berdiri dan dibiarkan berlanjut pembangunannya”, kata Aladin.

Senada dengan Aladin, anggota DPRD dari Partai Gerindra, Djayadi Zaid, ikut menyampaikan sorotannya. Dia mencotohkan, ada gudang yang berdiri di depan Dactraco, lokasinya tepat diatas sungai, sehingga menghalangi aliran air sungai.

Dia juga menyebut, banyak ditemukan izinnya adalah rumah toko (ruko), tapi kenyataannya sudah berubah menjadi hotel, atau ada juga rumah yang kini disulap menjadi ruko. “Kondisi seperti ini hampir semua ditemukan di sepanjang jalan dalam Kota Kendari”, ujarnya.

Bahkan Djayadi menyoroti salah satu hotel kenamaan Kota Kendari yakni Swissbel Hotel, dimana pagarnya menyalahi garis sepadan jalan, tapi tak pernah ada penindakan dari Dinas Tata Kota.

Anggota DPRD lainnya, Hamsah menduga jika banyaknya bangunan yang menyalahi aturan karena ada mafia di instansi Dinas Tata Kota dan kantor Perizinan.

“Saya yakin ada oknum yang bermain dalam pemberian izin bangunan, itu adalah mafia”, tuduhnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Tata Kota Kendari, Ir Andi Adam MSi, menggap tudingan tersebut baru sebatas dugaan. Namun jika benar adanya maka pihaknya akan segera melakukan sangsi tegas kepada oknum PNS yang sudah dipastikan terlibat dalam kejahatan administrasi pemerintahan.

Mendengar jawaban Kadis Tata Kota tersebut, Ketua Komisi III, Aladin, tampak tegang. Dia memerintahkan Kadis Tata Kota, agar segera melakukan pemantauan di lapangan, serta lebih meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah bangunan.

“Segera turun lapangan, kami DPR siap mendampingi pemerintah, jika ada ditemukan pelanggaran segera kita tindaki”, pinta Aladin.

Aladin juga menghimbau kepada Kadis Tata Kota, untuk meningkatkan koordinasi terhadap instansi terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perizinan Kota Kendari.

Selain Dinas Tata Kota, Dinas Perizinan Kota Kendari pun turut dihearing dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Namun hearing dengan Kantor Perizinan hanya dihadiri Kepala bidang Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat, La Ode Syam Noer.

“Jangan berikan IMB nya, jika masing-masing pemilik ruko tidak membuat draenase terlebih dahulu”, perintah Hamsah kepada Syam Noer.

Perintah kemudian dianggukan oleh Syam Sembari berujar “Kami berjanji akan segera menindak lanjuti hal ini pak”, akunya.

Usai mendengar pernyataan dua pejabat instansi tersebut, hearing kemudian ditutup dengan resmi Ketua Komisi III, Aladin.*P6/B/LEX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: