Dana Pendidikan Dipangkas, RTRP Naik Rp 1,7 Miliar

Media Sultra, 2010-11-09 / Halaman 1

Komitmen Gubernur Sultra Nur Alam untuk memperhatikan dunia pendidikan patut dipertanyakan. Pasalnya, dana pendidikan yang masuk program prioritas utama gubernur dipangkas hingga Rp 72 miliar lebih. Sementara dana untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTWP) dinaikkan hingga Rp 1,7 miliar.

Hal tersebut terungkap pada sidang mendengarkan pemandangan fraksi-fraksi DPRD Sultra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2010 di ruang rapat gedung DPRD Sultra, Senin (8/11).

Fraksi Bangun Sultra dan Fraksi Demokrat Indonesia paling menyoroti soal pendidikan dan RTWP. Fraksi Bangun Sultra dalam pandangannya yang dibacakan juru bicaranya Abdul Rasyd Syawal, mengungkapkan berkurangnya plafon anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada Diknas sebesar Rp 72 miliar lebih yang semula Rp 89 miliar lebih, kini tersisa Rp 17 miliar lebih.

Selanjutnya, dana Rp 72 miliar lebih tersebut ditarik ke sekertariat daerah Provinsi sesuai rekomendasi BPK dan Permendagri No. 13/2006. Namun dalam perubahan, penambahan di sekertariat daerah hanya berkisar Rp 58 miliar lebih.

“Dengan demikian, masih ada selisih Rp 14 miliar lebih dana BOP yang tidak bergeser ke sekertariat daerah, mohon penjelasannya”,kata Rasyd Syawal.

Sementara itu, fraksi Demokrat Indonesia yang dibacakan juru bicaranya Syamsul Ibrahim pengurangan alokasi dana pendidikan menandakan pemerintah daerah masih kurang maksimal terhadap sektor pendidikan sebagaimana yang diamanatkan UU sebesar 20 persen.

“Sementara disatu sisi gratis yang didengungkan selama ini oleh eksekutif, baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota se-Sultra perlu dikoordinasikan agar tidak saling tumpang tindih dan saling klaim”, kata Syamsul.

Khusus, penambahan anggaran ravisi RTWP yang melekat pada Bapeda Provinsi sebesar Rp 1,7 miliar lebih atau naik 107,9 % dari sebelum perubahan sebesar Rp 178.232.500, setelah perubahan menjadi Rp 1.922.982.500.

“Hal tersebut tidak rasional. Ini perlu ditinjau ulang, apalagi jika dibandingkan dengan program pendidikan sekolah yang semula anggarannya Rp 367.945.000, setelah dikurangi tersisa Rp 26.725.000. Apakah dengan anggaran ini kita masih bisa mendapatkan pendidikan bertaraf internasional”, paparnya.

Secara umum, semua fraksi menyoroti keterlambatan penyerahan APBD-P dan beberapa hal penting terkait pencapaian target PAD dan pergeseran anggaran.

Rencananya, Gubernur Sultra Nur Alam akan menyampaikan tanggapannya terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Kamis mendtang. (R-1/M-10/tam)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: