Akibat Tak Konsisten Tetapkan Ruang Terbuka Hijau

Kendari Ekspres, 2010-11-08 / Halaman 1

Oleh : Ishak Junaidy

Teluk Kendari Terus mengalami pendangkalan dari hari ke hari. Asal muasalnya, kadang-kadang persoalan berasal dari pemerintah sendiri. Menciptakan ruang terbuka hijau, tapi memberi ruang bagi terbangunnya sebuah bangunan. Misalnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bundaran Tapak kuda Kendari. Di lain sisi, masyarakat diburu, tergusur, dan harus tehukum jika melakukan hal yang sama.

Mangrove dengan berbagai model akar yang berbentuk cakar dan pensil secara alami mampu menjebak sedimen, menjerat limbah kimia, di samping tempat pemijahan ikan dan kepiting. Teluk Kendari di kepung 19 muara sungai baik besar maupun kecil. Dari hulu sungai Tahura Murhum, Nanga-nanga, dan Sungai Wanggu.

Muara Wanggu sendiri merupakan pertemuan tiga daerah aliran sungai (DAS), yakni Amoito Maraya, Teplan, dan Amarilis.

Sungai membawa sedimen, menyebabkan pendangkalan teluk. Dari sampah rumah tangga, industri, sampai kimia RSUD Sultra, diperparah lagi dengan pengundulan hutan, pengerukan bukit untuk pembangunan jalan, ruko, serta perumahan, makin memperbesar sumbangan pendangkalan Teluk Kendari.

Sekitar 30 tahun yang lalu, Teluk Kendari dikelilingi sabuk mangrove seluas kurang lebih 543 hekter. Hasil penelitian pada 1995 mencatat hutan bakau itu tinggal 69 hekter lebih. Laporan terkahir mencatat tinggal tersisa 40 persen lagi. Beginilah, kerusakan habitat mangrove berbanding lurus dengan tingkat pendangkalan teluk.

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unhalu, melaporkan sedimentasi dari tiga sungai Wanggu, Kambu, dan Mandonga, menyumbang 1.330.281 meter kubik per tahun. Itu baru penelitian di tiga sungai.

Unhalu mencatat laju pendangkalan sebesar 0,207 meter per tahun. Diprediksi 10 tahun mendatang kontur kedalaman 1-3 meter bakal berubah menjadi daratan seluas 923 hekter. Pada saat itu, luas teluk tinggal 197 hekter.

Hasil penetian Balai Penelitian daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Sampara, Sultra, mendapati sedimentasi selama kurun 13 tahun terakhir telah menyusutkan luas teluk dari semula 1.186 hekter pada 2000.

Seorang nelayan, H Raupung, mengungkapkan pada 2002 pendangkalan teluk mencapai titik kritis. Para nelayan kemudian keluar dari teluk menuju laut besar untuk bisa mendapatkan tangkapan ikan. Di samping kesulitan hasil tangkapan, Raupung, mengatakan dulu kedalaman 20 meter, namun sekitar 10 tahun lalu, titik paling dalam di teluk sekitar 10 meter.

Masalah teluk tidak pernah selesai. Sudah berbagai macam diskusi, workshop, seminar, dan semacamnya. Terakhir kali, pada 2009, pemerintah meluncurkan proyek penyedotan. Proyek pengerukan teluk senilai kurang lebih Rp 500 miliar, melibatkan teknologi mutahir dari Jepang dan Belnda, Mengeruk tanpa mengatasi biang pendangkalan lebih mirip cara kerja Inhaler, melegakan pernapasan, tapi tidak menyembuhkan sumber penyakitnya.

“Kecuali memperbaiki hutan atau merimbunkan kembali mengrove di sabuk teluk, lima tahun ke depan Kendari butuh sedikitnya Rp 500 miliar lagi untuk melakukan pengerukan teluk. Begitu seterusnya”, kata Lery Iskandar, koordinator Program Cides. Menurutnya, masalah teluk sebenarnya lebih banyak berasal dari pemerintah sendiri.

“Pemerintah sendiri tidak konsisten. Menetapkan ruang terbuka hijau, tapi memberi kesempatan berdirinya SPBU. Begitu SPBU dibuka. Otomatis yang lain ikut. Mestinya di situ tidak boleh lagi dibangun apa pun. Semakin dibuat sesuatu, misalnya membangun masjid di teluk, semakin memberi ruang dan kesempatan bagi yang lain ikut meramaikan pembangunan di situ. Konsekuensinya mengrove akan dipapas habis”, warningnya.

Diakui Lery, ketidak konsistenan ini disebabkan perbedaan pendapat antara Pemkot dan Badan Pertanahan. “Tidak  singkron antara Dinas Tata Ruang Kota Kendari dan Badan Pertanahan. Tata Ruang menetapkan sabuk mangrove sebagai ruang hijau terbuka. Mulai dari bundaran tapak Kuda, SPBU, lahan Tomy Winata di samping sungai Wanggu, terus memanjang hingga Anduonohu. Di sisi lain, Dinas Pertanahan mengakui kepemilikan warga atas lahan tersebut”, ungkapnya.

Kendati demikian, Cides menganggap itu juga bisa terjadi karena ketidakmampuan Pemkot melakukan komunikasi. “Mestinya pertanahan dan tata ruang duduk bersama. Selama ini, keduanya belum pernah bertemu entah dalam ruang diskusi atau agenda nama pun. Hanya ada dua pilihan, relokasi atau petakan kembali ruang terbuka hijau”, usulnya.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: