IUP PT.AKB Caplok Lahan Inco

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-10-25 / Halaman 6

Pengelolaan tambang emas maupun nikel di Bombana terus menimbulkan masalah yang kian kompleks. Berbagai polemik terus bermunculan. Selain sengketa dengan masyarakat dan pemilik lahan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pun kerap menuai protes. Ironisnya, bukan hanya Bupati Bombana, Atikurahman yang salah mengeluarkan izin, Gubernur Nur Alam pun ternyata mendapat predikat yang sama soal penerbitan IUP.
Kesan kesalahan gubernur itu ketika mengeluarkan IUP Nikel bagi PT. Anugerah Karisma Barakah (AKB) di Kabaena Selatan.

Sebab izin yang diberikan itu ternyata berada dalam areal konsesi PT. Inco. Tidak hanya itu, IUP yang diberikan kepada AKB merupakan akal-akal gubernur saja. ” Izin PT. Anugerah Karisma Barakah di Kabaena Selatan itu bermasalah. Bahkan izinnya keluar karena akal-akalan gubernur,” tuding Anggota DPRD Bombana, Sahrun Gaus. Hal itu terlihat jelas dari peta wilayah yang diberikan. Agar gubernur memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, maka titik koordinat yang menjadi lahan pertambangan PT. Anugrah Karisma Barakah itu diberikan hingga ke perbatasan Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan di Bombana.

Karena letak kawasannya seolah-olah melintas di dua Kabupaten, maka Gubernurlah yang berhak memberikan izin. Padahal, semua masyarakat Kabaena tahu, bahwa tumpukan cadangan nikel semua berada di wilayah Bombana. ” Kalau koordinatnya hanya berada di Kabupaten Bombana, maka Bupatilah yang berhak mengeluarkan izin. Tapi karena lokasinya diberikan sampai masuk Kabupaten Buton, maka Gubernur yang keluarkan izin. Apa ini bukan akal-akalan saja,” anggap Politisi Partai Demokrat tersebut. Masalah lainnya, keberadaan PT. Anugrah Karisma Barakah masih dipolemikan masyarakat di Kabaena Selatan karena kehadirannya mencaplok hak PT. Inco yang nota bene belum menyerahkan kontrak karyanya pada pemerintah. ” Jelas belum ada serah terima. Buktinya, di KUA PPAS, RAPBD-P 2010 piutang daerah kepada PT. Inco masih ada, jumlahnya sebesar 400 juta rupiah. Kalau sudah diserahkan, kan tidak mungkin perusahaan memberikan kontribusi cuma-cuma. Olehnya itu, dengan adanya temuan permasalahan itu, mengindikasikan jika  mafia tambang dimana-mana ada,” beber mantan anggota DPRD Sultra ini. (nur/cok)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: