Gubernur Dinilai Keliru Tertibkan KP di Kabaena

kendari Ekspres, Sultra Daratan 2010-10-25 / Halaman 16

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana menilai, gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) keliru menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP) bagi PT Anugra Kharisma Barakah untuk melakukan aktifitas produksi tambang nikel di wilayah Kabaena Selatan. Pasalnya, kawasan pertambangan tersebut masih dalam wilayah konsesi PT Inco.

“Saya duga PT Inco masih punya kontrak karya (KK), atas wilayah pertambangan di Kabarna Selatan. Pasalnya, dalam laporan kebijakan umum anggaran dan platform pengelolaan anggaran sementara (KUA/PPAS) perubahan, tahun anggaran (TA) 2010, PT Inco masih memberikan setoran sebesar 400 juta rupiah pada Pemerintah Daerah Bombana”, ungkap Sahrun Gaus, kemarin.

Menurut anggota DPRD yang juga membidani pertambangan dan energi di Bombana ini, KP dan izin Usaha Pertambangan (IUP) Pertambangan yang diterbitkan Gubernur tersebut, selain di duga tumpang tindih, juga dianggap cukup merugikan masyarakat Bombana. Karena, penerimaan daerah Bombana atas hasil tambang tersebut akan berkurang. Sementara, kata Sahrun Gaus, kandungan nikel hanya ditemukan di Kabaena Selatan. Namun faktanya, selain Kabaena Selatan, kawasan KP tersebut juga mencangkup Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton.

“Saya curiga, pemetaan kawasan tambang nikel tersebut hanya akal-akalan Gubernur saja, agar izin pertambangan dikeluarkan Pemprov”, tuturnya.

Politisi Partai Demokrat Bombana juga mensinyalir akal-akalan tersebut juga ditemukan dalam pemetaan kawasan tambang emas di wilayah tambang emas di wilayah Rarowatu Kabupaten Bombana yang dikalkulasikan sampai di wilayah Watunbangga Kabupaten Kolaka.

“Tambang emas itu, hanya ditemukan di wilayah Bombana, mana ada tambang emas di Watubangga. Lagi-lagi ini hanya akal-akalan Gubernur saja”, tekannya.

Menyangkut dugaan tumpang tindih KP di kabaena Selatan, pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri persoalan tersebut. Katanya, kehadiran PT Anugra Kharisma Barakah juga menyulut konflik tapal batas wilayah Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana. Termotivasi oleh kandungan nikel di kabaena Selatan, masyarakat Talaga Raya kemudian termobilitasi ke wilayah Kabaena Selatan untuk mencaplok lahan di wilayah itu sebagai hak milik.

“Kami sudah menerima lapotan dari masyarakat setempat. Selanjutnya kami akan investigasi masalah ini, sekaligus menelusuri eksistensi PT Inco apakah sudah ada penyerahan kontrak karya (KK) ke pemerintah Indonesia atau belum”, ancangnya.

“Kami akan kroscek di perwakilan PT Inco Sultra bahkan di Jakarta. Bilamana sudah ada penyerahan KK itu, tapi saya duga hal itu belum dilakukan”, lanjut anggota komisi satu ini, kemarin. *P3/B/LEX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: