KP Perusak Lingkungan akan Dihearing

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-10-13 / Halaman 13

Fakta yang telah menyebutkan bila  sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ternyata tak menaati kewajiban dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam melakukan kegiatan penambangan, baru mendapat sorotan dari DPRD Kolaka. Ketua Komisi II DPRD Kolaka, Syarifuddin mengatakan tidak adanya itikad baik dari para pemegang Kuasa Pertambangan (KP) untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan menunjukan jika investor itu KP hanya mengejar keuntungan semata dan mengabaikan aspek dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Politisi PDK ini juga menyayangkan kurang tegasnya pemerintah daerah dalam memberikan sanksi bagi pengusaha KP yang jelas-jelas telah melanggar dokumen Amdal. ” Aturannya sudah jelas. Ini juga yang menjadi pertanyaan,” herannya. Menurut Syarifuddin, kerusakan lingkungan akibat penambangan yang tidak mengikuti kaidah Amdal, tak bisa diberi tolerensi karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah. ” Jangan nanti sudah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan korban jiwa seperti di Wasior Papua, baru Kita mau mencari siapa yang salah. Untuk itu sebelum memberikan dampak yang lebih parah, langkah strategis harus dilakukan,” tambahnya.

Apalagi menurut mantan politisi Golkar ini, dari laporan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kolaka juga menunjukan jika sebagian besar pemegang KP tidak mematuhi kewajiban menyediakan jaminan reklamasi. Di tempat yang sama Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir berjanji, pihaknya akan memanggil instansi terkait, termasuk perusahaan tambang yang mengabaikan laporan pengelolaan lingkungan untuk dimintai keterangan.

” Kita kumpulkan data dulu, setelah itu akan meminta penjelasan mereka, sekaligus ketegasan untuk mentaati prosedur penambangan yang ada,” timpal Parmin. Kepala Bidang Tata Lingkungan BLHK, Agus Andhy yang ditemui terpisah juga mengatakan pada dasarnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL) merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Amdal. Hanya saja dalam implementasinya, perusahaan tambang tidak mengacu pada dokumen RKL-RPL tersebut.

” Jadi dokumen itu sudah ada, hanya saja tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Itu ditandai tak adanya laporan secara berkala yang disampaikan ke Kami,” terang Andy. Menurutnya dari 17 pemegang izin usaha pertambangan  (bukan 12) dan satu perusahaan perkebunan sawit, hanya PT. Inco dan PT. Antam yang berkategori baik dalam memberikan laporan pengelolaan lingkungan. Sementara PT. Damai Jaya Lestari menyampaikan dua kali laporan, PT Antam unit penambangan di Pulau Maniang Kecamatan Wundulako dan PT Putra Mekongga Sejahtera  berkategori sedang karena baru satu kali memberikan laporan. ” Sudah ada kesepakatan bersama, bahwa ke depan bagi perusahaan yang tidak taat dan mangkir dengan kewajibanya akan direkomendasikan untuk pembekuan aktivitas dan diproses secara hukum,” tegas Agus. (cr3/cok)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: