Segera Terapkan Perda Tambang

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-10-08 / Halaman 4

Carut marut sistem pengelolaan tambang di Kolaka diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya peraturan daerah (perda) baru bernomor 11 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kemarin, sejumlah mahasiswa Universitas 19 November (USN) Kolaka mendesak pemerintah agar Perda tersebut segera diaplikasikan. “Selama ini Pemkab selalu beralasan tidak optimalnya PAD dari sektor pertambangan karena payung hukum berupa Perda belum ada. Sekarang aturannya sudah ada, jadi bukan alasan lagi bila kita mengalami defisit anggaran karena PAD sektor itu tidak tercapai”, tentang Muhasdin Nur, orator aksi tersebut.

Mahasiswa juga mendesak agar sanksi hukum yang ada dalam Perda bagi para pemegang IUP benar-benar ditegakkan jika terbukti melakukan pelanggaran. “Jangan lagi hanya karena pengusaha menyumbang seng atau semen di Bedah Kecamatan, lantas diberikan toleransi jika terjadi pelanggaran dibidang pertambangan”, sindir pendemo. Dalam aksi tersebut mahasiswa yang berupaya masuk kantor Bupati Kolaka untuk menyampaikan aspirasi terhalang barikade polisi. Tawaran polisi agar mahasiswa mengutus perwakilan bertemu pejabat terkait di Pemkab, ditolak. Gagal bertemu bupati, Buhari Matta, mahasiswa lalu mengalihkan aksinya ke gedung DPRD Kolaka dan ditemui wakil Ketua DPRD, Tajudin Nur bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Kepada mahasiswa, Tajudin mengatakan setelah Perda tambang ditetapkan maka tugas aksekutif untuk menjalankan sebagaimana mestinya.

“Saya berharap mahasiswa bersama DPRD dan seluruh komponen masyarakat ikut membantu pelaksanaan Perda pertambangan tersebut”, terang politisi partai demokrat ini. Ditemui terpisah. Asisten I Setkab Kolaka, Andi Ahmad berkilah, desakan penerapan Perda tambang itu teralu dini. Sebab produk hukum daerah itu baru sepekan ditetapkan. “Tentunya butuh waktu untuk disosialisasikan pada masyarakat maupun para pengusaha pertambangan. Kita juga masih mengkaji mana yang perlu ditindaklanjuti dengan keputusan bupati, agar penerapannya efektif”, argumennya, ia menambahkannya, dalam perda pertambangan tersebut sudah sangat ketat mengatur persyaratan izin usaha pertambangan umum maupun rakyat, termasuk sanksi hukum bagi yang melanggar.

Andi mencotohkan, untuk mendapatkan IUP, pengusaha harus melewati tahap konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, termasuk keselatan kerja dan kesehatan. “Bila pemegang IUP melanggar ketentuan ini maka akan dikenakan pidana penjara 10 tahun atau denda 10 miliar rupiah, ancaman pidana serupa juga berlaku bagi pengusaha yang membuat laporan palsu tentang aktivitas pertambangan mereka”, terang Andi Ahmad. Sementara bagi perusahaan yang tidak memiliki IUP namun melakukan aktivitas pertmabangan ancaman hukumnya lebih ringan, hany pidana penjara satu tahun atau denda minimal Rp 200 juta. Sedangkan bagi perusahaan yang memegang izin eksplorasi namun melakukan produksi juga akan diancam 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

“Bagi pengusaha tambang yang saat ini tengah melakukan aktivitas tambang yang saat ini tengah melakukan aktivitas juga akan diminta menyesuaikan dengan aturan baru. Pemkab menargetkan aturan itu akan mulai efektif diberlakukan nanti 2011”, pungkas mantan Kabag Hukum Setkab Kolaka ini. (cr3/cok)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: