Bencana Wasior adalah Bencana Ekologis

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-10-08 / Halaman 13

Bencana banjir bandang di Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Senin (4/10) pekan ini, merupakan bencana ekologis akibat dari pembalakan dan pertambangan. Bencana berpotensi berulang di Papua Barat karena hutannya telah dijadikan konsesi industri ekstraktif.

Irhash Ahmady, Manager Desk Bencana Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan, respons pemerintah atas bencana Wasior tidak boleh berhenti pada penanganan bencana dan korban. ”Pemerintah harus tangani penyebab bencana. Hutan rusak akibat pertambangan dan pembalakan, termasuk konsesi HPH,” kata Irhash di Jakarta, Kamis (7/10).

Juru kampanye air dan pangan Eksekutif Nasional Walhi, M Islah, menyatakan, pembalakan hutan di sana dimulai awal 1990-an. Pembalakan sempat terhenti 2001, pascakasus pelanggaran HAM berat di Wasior.

”Pelanggaran HAM berat itu berawal dari konflik akibat penebangan hutan. Kini pembalakan hutan oleh berbagai pihak berlanjut. Akumulasi kerusakan hutan itu yang menyebabkan banjir bandang,” kata Islah.

Irhash menyatakan, sejumlah perusahaan HPH tak aktif, tetapi pembalakan berlanjut karena pemerintah menggulirkan program Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas). ”Praktiknya, Kopermas mengalihkan hak pengelolaan hutan ke perusahaan skala kecil dan pembalakan berlanjut,” ujarnya.

Ketua Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menyatakan, perusakan itu terjadi secara legal melalui penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK). ”Pada 2009, pemerintah menerbitkan IPK di Papua Barat seluas 3,5 juta ha, termasuk izin menebang 196.000 ha di Kabupaten Teluk Wondama,” kata Chalid.

Dia menyatakan, berdasarkan penelitian IHI dan Yappika, awal 2010, deforestasi hutan di Papua Barat pada 2005-2009 mencapai 1 juta hektar atau berkisar 250.000 hektar per tahun. ”Sejumlah 6,6 juta hektar hutan primer dan sekunder Papua Barat terkepung HPH, tambang, dan perkebunan,” kata Chalid.

Dia menegaskan, izin perkebunan mencapai 219.000 hektar. Hutan seluas 3,9 juta hektar dibebani HPH bagi 20 perusahaan, 16 perusahaan tambang mineral (total luasnya 2,7 juta hektar).

”Semua tumpang tindih. Ada izin pertambangan minyak dan gas di darat dan laut seluas 7,2 juta hektar. Bisa dibayangkan 11,54 juta hektar wilayah Papua Barat nyaris habis terbagi. Jika semua aktivitas itu benar-benar dilakukan, bisa terjadi bencana besar karena lingkungan rusak parah,” kata Chalid. (ROW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: