Pemerintah Jangan Lepas Tangan

Kompas, Bisnis & Keuangan 2010-10-07 / Halaman 18

Pengusaha perikanan meminta pemerintah tidak lepas tangan terhadap persoalan minimnya investasi perikanan dalam negeri. Diperlukan langkah terobosan untuk memecahkan persoalan investasi sektor perikanan.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo dan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya secara terpisah di Jakarta, Rabu (6/10).

Herwindo menilai minimnya investasi perikanan menunjukkan iklim investasi perikanan di Indonesia tidak menarik. Thailand lebih tertarik memilih investasi usaha pengolahan ikan di Serawak, Malaysia.

Ia menambahkan, minimnya fasilitas kredit dari perbankan selama ini menjadi momok bagi pengembangan investasi perikanan. Paradigma perbankan selama ini menganggap usaha perikanan berisiko tinggi.

Sehari sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (bukan Direktur Usaha dan Investasi) Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Nikijuluw, mengemukakan, realisasi industri perikanan, khususnya pengolahan, masih sangat minim. Oleh karena itu, Indonesia harus bergantung pada penanaman modal asing (Kompas, 6/10).

Minimnya investasi perikanan dalam negeri antara lain dipicu ketidaktahuan pengusaha tentang prospek usaha perikanan. Minimnya fasilitas kredit dari perbankan untuk usaha perikanan juga menghambat investasi.

Tahun 2010, pemerintah menargetkan total investasi industri perikanan mencapai Rp 2,5 triliun. Namun, target investasi itu diperkirakan sulit dikejar.

Ady mengemukakan, pemerintah perlu bersikap adil dalam memfasilitasi dan memberikan peluang yang kondusif bagi investor perikanan.

”Jangan sampai investor dalam negeri yang sudah ada tidak difasilitasi untuk berkembang, sedangkan investor asing terus didorong,” ujarnya.

Selama ini investor asing mendapatkan kemudahan berupa tax holiday, sedangkan investor dalam negeri menghadapi kesulitan dalam akses permodalan, kendala infrastruktur, hingga suku bunga kredit yang tinggi.

Industri pengolahan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara, misalnya, hingga kini kesulitan listrik dan air bersih.

Ia mengingatkan, selama ini usaha kecil dan menengah menjadi penggerak penyerapan lapangan kerja dan menopang usaha perikanan nasional. Oleh karena itu, keberadaan UKM perikanan harus terus diperkuat melalui terobosan kebijakan fiskal dan permodalan. (LKT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: