PAD Minim, Usul Penertiban dan Moratorium IUP

Kendari Pos, Ekonomi & Bisnis 2010-09-29 / Halaman 3

Saat ini di Sultra sebanyak 328 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah dikeluarkan. Dari jumlah tersebut pemerintah bisa mendapatkan biaya minimal (minimum expenditure) yang harus dikeluarkan perusahaan tiap tahunnya sekitar Rp 656 miliar. Namun jumlah itu jauh dari realisasi. Makanya tak salah bila penelitian yang dilakukan Tim Universitas Haluoleo (Unhalu) merekomendasikan agar Pemprov dan Pemkab se-Sultra melakukan penertiban dan moratorium IUP.

Rekomendasi itu diberikan tim peneliti Unhalu pada DPD RI yang dipimpin Satria Muldjabar SH MKn, pekan lalu di Jakarta. Saat dihubungi kemarin, Satria menjelaskan berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Sultra khususnya pertambangan yang meliputi nikel, emas, aspal dan lainnya, belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pembagian dana bagi hasil, dari pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah Sultra. Apalagi katanya kontribusi perusahaan tambang di Sultra yang berupa pemberian dana Comdev/CSR kadang tidak transparan. ”Sesuai Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Sultra tentu sangat dirugikan,” jelasnya.

Hasil penelitian Unhalu kata Satria dari lebih 300 IUP yang dikeluarkan se Sultra, tak cukup 10 persen perusahaan pertambangan yang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. ”Kami menyarankan ke Gubernur dan Bupati agar mengeluarkan IUP sesuai dengan kebutuhan daerah karena eksploitasi perut bumi terbatas. Di negara besar seperti Amerika, Australia dan Cina mereka melakukan penghematan untuk mengeruk perut bumi. Inilah yang harus diwaspadai jangan sampai tahun-tahun ke depan kita malah sangat tergantung pada mereka. Apalagi penambangan yang dilakukan membuat lingkungan sekitar jadi rusak,” tandasnya seraya menyebut penelitian tersebut berisi studi analisis kebijakan hubungan pusat dan daerah tentang pembagian hasil terhadap pengelolaan SDA Pertambangan di Sultra.

Rekomendasi Tim Unhalu yang diberikan pada DPD RI kata Satria Muldjabar dalam rangka kerjasama dengan tim Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD RI dimana di Unhalu akan dibangun Low Centre tepatnya di Fakultas Hukum.

Kerjasama itu diakui anggota DPD RI asal Sultra, Drs Kamaruddin MH. Kebetulan dalam kerjasama tersebut Kamaruddin masuk sebagai Wakil Low Centre Nasional. ”Persentase itu dilakukan Unhalu karena kebetulan mereka dipercayakan melakukan penelitian dalam rangka pengelolaan otonomi daerah dimana Sultra akan menjadi daerah pusat pertambangan nasional,” terangnya kemarin.

Kesimpulan Unhalu itu kata Kamaruddin akan menjadi bahan dalam pertemuan tim DPD RI dengan Menteri Pertambangan dan Menteri Keuangan RI. Katanya ke depan Unhalu juga diharapkan mengeluarkan kajian-kajian akademis terhadap Raperda dan Perda yang dihasilkan Pemprov dan Kabupaten. (cr2/awl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: