RTRW 2010-2030 Hanya Mencakup Rencana Makro

Kompas, Nusantara 2010-09-28 / Halaman 25

Draf Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW DKI Jakarta 2010-2030 hanya memuat rencana makro mengenai arah perkembangan Jakarta. Masyarakat yang ingin memberi masukan mengenai detail rencana tata kota diharapkan menunggu proses penyusunan rencana detail tata ruang kota atau RDTRK.

Asisten Sekretaris Daerah DKI Bidang Perekonomian Hasan Basri, Senin (27/9) di Jakarta Pusat, mengatakan, dalam RTRW 2010-2030 dimuat mengenai arah pengembangan transportasi, luasan lahan untuk permukiman, komersial, dan ruang terbuka hijau (RTH), acuan jumlah penduduk, dan rencana yang bersifat makro lainnya.

Salah satu substansi penting dalam RTRW 2010-2030 adalah transportasi massal. Angkutan massal cepat (MRT) akan dibangun dari selatan ke utara dan dari barat ke timur.

Kehadiran angkutan massal akan mengubah lokasi pusat bisnis. Stasiun MRT akan menjadi magnet tersendiri bagi aktivitas komersial.

Pemerintah akan mendorong konsolidasi lahan di sekitar stasiun MRT. Banyak bangunan di sekitar stasiun menjadi bangunan tinggi dan pemilik usaha komersial di bangunan horizontal akan bergabung di bangunan tinggi tersebut.

Dengan demikian, sebagian bangunan horizontal dapat diubah menjadi ruang terbuka hijau. Sistem ini juga dapat diterapkan untuk melakukan peremajaan permukiman, dari horizontal menjadi vertikal.

Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang Ahmad Hariadi mengatakan, Pemprov DKI mempersilakan DPRD untuk membahas draf RTRW bersama masyarakat. Masukan dari masyarakat juga dapat didengarkan dan ditampung.

Namun, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam RTRW karena produk tata ruang ini bersifat makro, bukan detail.

”Proses dengar pendapat publik dapat dilakukan DPRD karena fase pembahasan ini sudah diserahkan ke DPRD. Namun, saran saya, masyarakat yang ingin memberi masukan secara detail sebaiknya menghemat energi dan memberi masukan saat pembahasan RDTRK,” kata Hariadi.

Hasan Basri mengatakan, perubahan draf RTRW 2010-2030 harus diikuti dengan penyesuaian langkah dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya.

”Jika DPRD menetapkan luas RTH dalam RTRW mencapai 30 persen, hal itu dapat saja diakomodasi dalam RTRW 2030. Namun, DPRD juga perlu menetapkan lahan yang akan dijadikan RTH, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan, dan waktu untuk mencapainya,” kata Hasan. (ECA)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: