Gubernur Khawatirkan Penyimpangan Amdal

Kendari Ekspres, Kota Kendari 2010-09-27 / Halaman 9

Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan prasarat utama yang harus dilengkapi setiap perusahaan pertambangan sebelum melakukan aktivitas produksi. Namun, dokumen terkadang hanya dijadikan sebagai prasyarat formal untuk meligitimasi aktivitas produksinya.

Tak jarang, setelah fase akhir produksi, sebuah perusahaan meninggalkan lokasi pertambangan tanpa usaha rehabilitasi lingkungan. Kekhawatiran itu disampaikan Nur Alam SE, Gubernur Sulawesi Tenggara, saat mengunjungi lokasi tambang PT Sultra Utama Nikel (SUN) di Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Jumat (24/9) sore.

“Saya Khawatiran jangan sampai setelah melakukan aktivitas produksi, PT SUN meninggalkan lokasi tambang tanpa melakukan rehabilitasi lingkungan”, ucap Nur Alam.

Pernyataan itu disampaikan seiring dengan rencana eksploitasi perusahaan Artha Graha Group ini di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Nur Alam membandingkan, APL tidak selalu mengikat seperti kawasan Hutan Produksi  (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Aktivitas produksi dalam kawasan APL tidak diikat secara formal. Berbeda dengan aktivitas produksi yang dilakukan di kawasan HP dan HPT. Jika muncul persoalan lingkungan di kawasal APL itu setelah aktivitas produksi, pemerintah bakal kesulitan”, tuturnya.

Politikus Partai Anamat Nasional (PAN) ini menyarankan aktivitas produksi pertambangan lebih aman dilakukan di kawasan H jika sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan agar aktivitas tersebut tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.

Selain aspek lingkungan, perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar lokasi pertambangan adalah poin penting berikutnya. Masyarakat setempat kata Nur Alam, idealnya dilembagakan dalam koperasi untuk membantu perekonomian mereka.

Petrus Tjandra Pimpinan Artha Graha Group di hadapan rombongan Gubernur Sultra mengaku, pihaknya sudah mengajukan izi pemakian hutan pada beberapa kawasan HP dan HPT di kementerian Kehutanan. Dari 2.344 hekter areal Kuasa Pertambangan (KP) PT SUN di Bombana, sekitar 700 hekter kawasan APL. Sisanya, kawasan HP, HPT, dan hutan lindung (HL). “Izin pinjam pakai hutan sudah kami ajukan ke Menteri, sementara dalam pengkajian. Namun, aktivitas awal, kami akan gunkan kawasan APL dulu, sambil menunggu izin tersebut diterbitkan”, ancangnya saat memaparkan aktivitas penambangan PT SUN di Bombana.

Sebelumnya, Yuharman Hamzah, manajer Produksi PT SUN menegaskan, pihaknya akan memulai aksi percontohan reklamasi lingkungan di kawasan APL tersebut jika pihaknya sudah mengantongi izin eksploitasi. Dia juga mengaku, pihaknya sudah membangun kesepahaman dengan masyarakat pemilik lahan untuk memberikan kompetisi berupa bagi hasil. Selain itu, pihaknya juga sudah memperbaiki fasilitas jalan desa 14 km di satuan pemukiman (SP) tiga.

Kunjungan gubernur ke Base Camp Karyawan PT SUN diterima Wakil Bupati Bombana M Subhan Tambera SE MSi dan Kapolres Bombana AKBP Drs Yan Sultra Indrajaya. Turut hadir Kapolda Sultra, Brigjen Pol Sigit Sudarmanto dan Danrem 143/Haluoleo. Tomy Bungaran Koordinator Artha Graha Wilayah Sultra tampak bersama rombongan tersebut. Setelah pertemuan berlangsung sekitar 30 menit itu, Gubernur dan rombongan meninggalkan lokasi tambang menggunakan helicopter. *P3/B/HEN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: