Dishut Muna Tak Mau Disalahkan

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-09-27 / Halaman 5

Sorotan anggota Komisi II DPRD Muna terkait kian terdegradasinya kawasan hutan jati dan tak diikuti dengan tercapainya target pendapatan dari sektor tersebut membuat pejabat di institusi pimpinan Mukadimah tersebut, kebakaran jenggot. Mereka berupaya membela diri dengan argumen yang ada. Lagi-lagi peran Kepala Dinas Kehutanan Muna, Mukadimah diambil alih Kabid Produksi Dishut, Nestor Jono untuk memberi penjelasan.

Versi Nestor, pencapaian murni Dishut yang ditargetkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dikaitkan dengan kawasan hutan yang terus digunduli. ” Kami tak memungut pajak penjualan kayu dari kawasan hutan lindung. Distribusi yang ditarik Dishut berasal dari IPKTR. Sementara hasil tangkapan kayu kawasan lindung, hasil lelangnya langsung masuk kas negara. Kita dapat royalti 20 persen dari situ, tapi dananya langsung masuk ke Dinas Pendapatan tanpa lewat Dishut. Kalau mau dihitung dengan hasil lelang itu, pendapatan Dishut cukup besar,” jawabnya.

Menyangkut kerusakan hutan, Nestor Jono dengan besar hati mengakui jadi tanggung jawab pihaknya. Namun Ia meminta agar Dishut tak menjadi ”kambing hitam”. Sebab menurutnya, kerusakan hutan di Muna telah terjadi sejak 20 tahun lalu. ” Kita ini pejabat baru. Rusaknya hutan itu dimulai dari pejabat sebelumnya. Bahkan saat Paraminsi Rachman (Anggota DPRD Muna) menjadi pejabat di Dishut, perambahan sudah terjadi dimana-mana. Kami bukan mau cuci tangan, tapi mau luruskan sejarah sejak kapan kerusakan hutan itu,” klarifikasinya, panjang lebar.

Soal lemahnya pengawasan hutan, Nestor Jono juga punya alasan. Tenaga polisi kehutanan (Polhut) yang ada saat ini dianggap tak mendukung untuk menjaga 107 ribu hektar kawasan. Ia menyebut, 29 Polhut organik (PNS) semua sudah berusia lanjut dan ada 67 Polhut magang. Aparat dengan status belum jelas itu tak bisa bekerja maksimal. Uang jasa mereka dibayarkan Rp 300 ribu per triwulan. ” Mau turun melakukan pengawasan saja, Kita harus jemput di rumah. Mereka bertingkah seperti itu wajar, karena sudah lima tahun mengabdi belum juga diangkat, “jelasnya.

Pembelaan serupa juga datang dari mantan Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan,  Sahiruddin Ganda. Polhut yang mengabdi di kehutanan adalah tenaga terlatih, mengikuti pendidikan khusus di Makassar selama enam bulan. ” Sudah lima angkatan, belum ada juga yang diangkat menjadi PNS. Malah yang tiap tahun diangkat Pol PP,” irinya. Bila Pemkab berkeinginan meningkatkan pengawasan hutan, maka harus mengorganikkan 67 tenaga Polhut magang tersebut. Setelah itu, dilakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan. ” Rapat muspida empat hari lalu mengeluarkan kesimpulan mempertahankan kawasan hutan jati. Yang masih tegak, Kita jaga. Yang terlanjur gundul, akan dilakukan penghijauan. Kemudian peninjauam kembali IPKTR, karena ada korelasi kerusakan hutan dengan terbitnya IPKTR,” timpal Nestor Jono, lagi.  (awn/cok)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: