Sultra Kecolongan Royalti Tambang

Kendari Pos, Ekonomi & Bisnis 2010-09-23 / Halaman 3

Jika dikelola dengan serius, sektor pertambangan di Sultra sangat menjanjikan. Dari minimum expenditure saja atau biaya minimal yang harus dikeluarkan perusahaan tiap tahunnya, pemerintah bisa mendapatkan sekitar Rp 656 miliar dari 328 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sultra.

Jumlah itu menurut Kabid Minerbapabum Dinas ESDM Sultra Burhanuddin, adalah akumulasi dari minimum expenditure Rp 2 miliar tiap IUP. Tapi kenyataannya hal itu luput dari perhatian Pemkab dan Pemprov. “Kita tidak bisa menghitung berapa kontribusi IUP terhadap ekonomi di Sultra karena kita tidak tahu berapa pengeluaran dana perusahaan tiap tahunnya,” ujarnya.

Memang dari 328 IUP, baru belasan yang telah sampai di tahap eksploitasi. Tapi menjadi semakin miris karena ternyata banyak IUP yang melakukan eksploitasi padahal melanggar ketentuan. Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batu bara menegaskan bahwa tiap IUP harus memenuhi seluruh syarat untuk beroperasi.

Kenyataannya, dari 13 IUP yang telah beroperasi di Kolaka, Hanya PT Antam dan Inco yang lengkap. 11 IUP yang dulunya dikenal dengan Kuasa Pertambangan (KP) ternyata ilegal.

Burhanuddin menyebutkan beberapa ketentuan yang tidak dipenuhi IUP di Kolaka seperti tidak memiliki kepala teknik, tidak melakukan presentasi rencana kerja dan anggaran biaya, tidak mempresentasikan rencana tahunan pengelolaan lingkungan dan rencana penutupan tambang, tidak ada pematokan batas, dan tidak menyetorkan jaminan reklamasi. “Jaminan reklamasi ini jumlahnya berbeda, tergantung dari luasan yang akan dieksploitasi,” terangnya.

Selain itu pelanggaran lain yang dilakukan IUP di Kolaka yakni penggunaan pelabuhan bersama dan beberapa melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri. “Seharusnya masing-masing memiliki pelabuhan dan mempunyai izin,” terangnya.

Yang paling parah, kabupaten juga tidak pernah melaporkan berapa banyak ore yang sudah dikapalkan oleh IUP tersebut. Buntutnya, tidak bisa pantau berapa banyak royalti yang harusnya disetorkan ke kas negara, provinsi dan kabupaten. “Terindikasi ada beberapa perusahaan yang belum membayar royalti,” jelas Burhanuddin.

Pria yang disapa Bur ini mengatakan, selain di Kolaka, di Konsel dan Bombana juga terdekteksi kasus yang sama. PT Integra Minning di Konsel misalnya tidak melakukan presentase dan tidak jelas royaltinya. “Di Bombana, sudah ada beberapa IUP yang sudah berproduksi tapi tidak ada datanya di Pemprov,’ ungkapnya. (cr2/awl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: