Belum Punya Amdal, Aktivotas PT MUT Dihentikan

Kendari Ekspres, 2010-08-26 / Halaman 1

Investor kelapa sawit PT Mega Utama Tani (MUT) yang berinvestasi di Kabupaten Konawe terbukti melanggar aturan. Bukti pelanggaran tersebut nampak jelas pada kepemilikan dokumen-dokumen izin PT MUT.

Dalam hearing atau dengar pendapat di gedung DPRD antara PT MUT dengan masyarakat Desa Lalomera dan Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Rabu (25/8) yang dihadiri instansi terkait dari Dinas Pertanian, Bapedalda, dan Pemerintah Desa Lalomera, terungkap bahwa PT MUT telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan  (IUP) sebelum mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Konawe, Drs H Mustakin MSi Konawe dan Ketua Komisi B, Gusli Topan Sabara menyimpulkan, menghentikan aktivitas PT MUT di Besulutu dan sekitarnya sampai mengantongi izin Amdal. Mengenai kekeliruan proses perizinan PT MUT akan ditindak lanjuti dengan hearing lanjutan dengan instansi terkait.

Dalam hearing tersebut, Kadis Pertanian Kab. Konawe, Ir Muh Natsir MS, menegaskan bahwa PT MUT telah mengantongi izin lokasi dari bupati Konawe dan IUP, namun perusahaan itu belum mengantongi dokumen Amdal.

“kalau merujuk pada mekanisme aturan yang ada, IUP keluar setelah ada izin Amdal. Melalui momentum hearing hari ini, mari kita koreksi diri masing-masing, untuk teman-teman di instansi dinas terkait untuk bisa menempatkan diri dalam menjalankan tugas. Untuk proses perizinan yang akan datang harus benar-benar ada kajian, apakah komoditas itu layak atau tidak untuk dikembangkan di daerah tersebut”, ujar Natsir yang saat keluarnya IUP PT MUT dia belum menjabat sebagai Kadis Pertanian.

Natsir juga mengungkapkan kejanggalan dalam dokumen izin yang telah dikantongi PT MUT. Dia mengatakan, dalam dokumen izin lokasi milik PT MUT tertera luas areal 3.500 hekter, sementara dalam dokumen IUP lokasi pengudaha sawit milik PT MUT seluas 6 ribu hekter.

Pernyataan Kadis Pertanian kembali dipertegas Kepala Bapedalda Kabupaten Konawe, Safruddin Pasuia bahwa benar PT MUT belum melakukan permohonan izin Amdal sesuai amanah UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Safruddin, pihak perusahaan yang akan melakukan aktivitas yang berdampak besar terhadap masyarakat, wajib hukumnya mengantongi Amdal untuk mengetahui kelayakan usaha tersebut baik dari aspek sosial, kesehatan, politik,dan budaya.

Sejak mengantongi izin lokasi 2008, selang beberapa bulan kemudian PT MUT telah mengantongi IUP. Masyarakat di Kecamatan Besulutu khususnya masyarakat yang mengatasnamakan tokoh masyarakat, pemuda, tokoh adat dan tokoh wanita di Desa Silea dan Lalomera menolak kehadiran PT DJL.

Dalam tuntutannya yang disampaikan kepada DPRD masyarakat Desa Silea dan Lalomera menolak kehadiran PT DJL dengan alasan pihak perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kehadiran perusahaan perkebunan sawit Besulutu diketahui masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan bukan secara langsung dari investor.

Kedua, masyarakat menilai ada kejanggalan aktivitas PT MUT dan aktivitas tersebut dinilai tidak prosedural. Apalagi menurut kacamata mereka, aktivitas PT MUT akan menimbulkan kerusakan lingkungan karena lokasi pengusahaan PT MUT berada dalam lokasi daerah serapan air DAS Konaweha.

Bahkan pengakuan salah seorang tokoh masyarakat Desa Lalomera, Agus, PT MUT langsung melakukan pematokan di lokasi kebun milik masyarakat tanpa ada sosialisasi sebelumnya.

Menanggapi pernayataan tersebut, Direktur PT MUT, Karso Batubara menjelaskan, aktivitas yang saat ini dilakukan PT MUT di Desa Silea dan Lalomera adalah tahap merintis kawasan untuk mengetahu luasan riil lokasi perencanaan pengusahaan sawit di Kecamatan Besulutu.

Dia menambahkan, rintisan kawasan itu juga dimaksudkan untuk mengetahui batas-batas wilayah desa dan areal milik masyarakat sehingga ke depan tak memunculkan polemik. “Kami tidak akan pernah masuk dalam kawasan hutan. Patok itu hanya sementara, kalau masyarakat tidak sepakat dengan patok itu, bisa dicabut kapan saja”, ungkap Karso.

Kades Lalomera, Endang S, mengakui dia telah melakukan tahap sosialisasi kehadiran PT MUT di Desa Lalomera kepada masyarakatnya. “Agustus 2009 saya lakukan sosialisasi pertama, kedua Oktober 2009, terakhir Mei 2010 dan mendapatkan penolakan dari masyarakat”, ujar Endang.

Dia menawarkan kepada perwakilan selurh satkeholder di Desa Lalomera untuk menjadi fasilitator masuknya investor di Desa Lalomera. Namun, kata dia, tawaran tersebut ditolak juga masyarakat. *CR1/B/MAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: