Area Terdampak Menjadi 70.000 Kilometer Persegi

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-08-24 / Halaman 12

Bukti terbaru menunjukkan, luasan area terdampak pencemaran akibat tumpahan minyak dari kebocoran kilang Montara di Blok West Atlas, perairan Australia, menjadi empat kali lebih luas dari perkiraan awal. Tak diperoleh konfirmasi nilai total tuntutan ganti rugi yang akan diklaim Pemerintah RI, tetapi tuntutan ganti rugi yang diminta Kabupaten Rote Ndao mencapai Rp 7,6 triliun.

Kilang yang dioperasikan PTTEP Australasia (PTTEPAA) di Blok West Atlas, perairan Australia, bocor pada 21 Agustus 2009. Akibat terbawa arus dan gelombang laut, tumpahan minyak itu memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tumpahan minyak itu menurunkan tangkapan ikan nelayan dan merusak rumput laut petani di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua tim advokasi, Masnellyarti Hilman, menjelaskan, dalam negosiasi di Perth, Australia, tim akan menegosiasikan ganti rugi atas dampak lingkungan yang terjadi di areal seluas 70.341,76 km persegi. Semula luasan daerah terdampak terhitung 16.420 km persegi dan telah diperbarui menjadi 26.000 km persegi lebih.

”Luasan area terdampak pencemaran minyak Montara itu memang bertambah menjadi lebih dari 70.000 km persegi. Luasan itu dihitung berdasarkan data tim advokasi, Badan Riset Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah,” kata Masnellyarti.

Tim advokasi juga memanfaatkan foto satelit Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) yang memperlihatkan sebaran tumpahan Montara. ”Luasan tumpahan minyak di wilayah Indonesia mencapai 28.662,1 km persegi. Luasan daerah terdampak meluas akibat dorongan angin sehingga tumpahan bergerak ke mana-mana,” kata Masnellyarti, Senin (23/8) di Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, selaku Wakil Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, menjelaskan, tim advokasi kasus pencemaran minyak Laut Timor akan melanjutkan proses negosiasi ganti rugi kasus itu di Perth, Rabu (25/8).

”Tim advokasi memperbarui data kerugian yang dialami nelayan dan petani rumput laut. Tim juga telah menghitung nilai kerugian lingkungan yang mengalkulasi waktu pemulihan yang dibutuhkan setiap kerusakan lingkungan dan nilai manfaat lingkungan yang hilang selama masa pemulihan. Kerusakan tanaman mangrove atau terumbu karang, misalnya, butuh waktu pemulihan sepuluh tahun,” kata Gusti di Jakarta, Senin.

Gusti juga berharap PTTEPAA segera membayar uang jaminan hidup sebagai ganti rugi bagi para korban, sembari menunggu negosiasi selesai. ”Itu penting untuk meringankan beban para korban,” kata Gusti.

Ia menyatakan, dalam negosiasi belum bisa diumumkan total nilai kerugian yang akan diklaim Pemerintah RI. Secara terpisah, Bupati Rote Ndao Leonard Haning menyatakan, nilai kerugian Rote Ndao saja mencapai Rp 7,6 triliun. ”Itu mencakup kerugian 21.000 lebih warga pesisir yang tersebar di 48 desa, kerusakan terumbu karang, kerusakan padang lamun, kerusakan mangrove, dan pantai pasir wisata. Juga kerugian siswa tidak bersekolah karena orangtua mereka kehilangan mata pencarian,” kata Haning, kemarin di Jakarta.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi, secara terpisah, menyatakan, optimistis ganti rugi yang akan dibayarkan PTTEPAA sekitar Rp 3 triliun lebih. ”Perusahaan itu tak mempermasalahkan besarannya asalkan didukung data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Freddy. (ROW/HAR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: