Kecewa, Warga Rusak Tanaman PT Silva

Kompas, Nusantara 2010-08-23 / Halaman 24

Sekitar 1.000 warga Dusun Pelita Jaya, Desa Talang Batu, Kabupaten Mesuji, Lampung, merusak sekitar 100 hektar tanaman albasia di kawasan hutan Register 45, Mesuji, Sabtu (21/8). Tindakan ini menyusul keluarnya putusan PTUN Jakarta, 12 Agustus lalu.

Perusakan tanaman yang dikelola PT Silva Inhutani ini diduga merupakan puncak kekesalan warga terkait sengketa berkepanjangan atas sebagian kawasan hutan Register 45 yang telah diklaim sebagai tanah adat.

Kepala Desa Talang Batu M Hatta mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, luas areal tanaman albasia yang dirusak mencapai 100 hektar. Warga menebangi tanaman dengan perlengkapan seadanya, mulai dari golok hingga arit. ”Sebagian dari mereka (yang merusak) adalah warga asli di sana,” ujar Hatta yang dihubungi kemarin.

Warga yang dimaksud adalah masyarakat Dusun Pelita Jaya yang menjadi korban penggusuran perluasan area tanaman industri PT Silva Inhutani di Register 45 pada tahun 1986.

Erwansyah (49), tokoh warga Talang Batu, mengatakan, perusakan tanaman industri itu disebabkan oleh kekecewaan warga terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat yang memenangkan Menteri Kehutanan cq PT Silva Inhutani V terkait sengketa tanah di hutan Register 45.

”Hakim menolak gugatan kami karena obyek (sengketa)-nya telah dianggap kedaluwarsa. Atas hal ini, kami mengajukan banding,” kata Erwansyah, salah satu wakil masyarakat Talang Batu yang mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta.

Dicaplok

Sebelum surat keputusan hak pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI) keluar, lanjut Erwansyah, warga Talang Batu, termasuk di dalamnya warga Pelita Jaya, sudah lebih dahulu mendiami kawasan itu. ”Setidaknya 9.600 hektar luas lahan desa dicaplok. Padahal, desa kami ini sudah definitif. Sudah ada sekolah, jalan, masjid, dan kuburan. Lalu, digusur tanpa ada sama sekali ganti rugi,” katanya.

Meski demikian, Erwansyah menyayangkan tindakan anarki warga sebab sengketa ini tengah diselesaikan lewat jalur hukum.

Sengketa tanah ulayat di kawasan HPHTI hutan Register 45 ini sudah diketahui DPRD Lampung. Dua pekan lalu Panitia Khusus Hutan Register di DPRD Lampung menghasilkan rekomendasi, yang isinya antara lain meminta Menteri Kehutanan melepas sebagian (4.700 hektar) area kawasan Register 45 kepada masyarakat adat. (jon)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: