Dirut PDAM Dinilai Gagal

Kendari Ekspres, Kota Kendari 2010-08-19 / Halaman 9

Bulan puasa bukan menjadi penghalang bagi mahasiswa di Kota Kendari untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (18/8), puluhan mahasiswa mengatasnamakan diri Konsorsium Mahasiswa Kota (KMK) Sultra, mendatangi gedung DPRD Kota Kendari. Mereka menyuarakan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari yang saat ini masih memprihatinkan. Kedatangan mereka bertepatan dengan rapat paripurna dewan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2010.

Dalam pernyataan sikapnya, KMK Sultra menganggap, PDAM Kota Kendari sama sekali belum mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan masyarakat Kota Kendari. Disamping distribusi air yang masih tersendat-sendat dan masih jauh seperti yang dijanjikan, juga kualitas air yang alirkan terkesan tidak layak pakai, alias kotor.

“Makanya banyak balitadan anak-anak sekolah dasar dijangkiti penyakit”, kata Presidium KMK Sultra, Salahuddin Loga.

Terkait pembelaan pihak PDAM yang selalu mengkambing hitamkan pipanisasi yang sudah berumur tua atau persoalan-persoalan lain yang sangat komprehensif, bagi KMK, alasan dimaksud terkesan klasik dan sangat irasional. Bahkan, KMK menilai, alasan tersebut hanya sebagai retorika belaka untuk menutupi keselahan yang dilakukan pejabat-pejabat internal PDAM serta pejabat dari instansi lainnya yang bermitra dengan PDAM karena itu, KMK Sultra melalui DPRD Kota Kendari mendesak Walikota untuk segera me-nonjobkan Dirut PDAM Kota Kendari. “Karena kami menilai Dirut PDAM gagal mengemban amanah rakyat serta tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Dirut PDAM”, kata Salahuddin.

Selain itu, KMK Sultra juga meminta DPRD Kota Kendari, khususnya Komisi II untuk mengevaluasi kinerja Dirut PDAM beserta jajarannya dan segera memberikan somasi tertulis terhadap pemerintah Kota Kendari, terutama kepada Dirut PDAM Kota Kendari atas janjinya untuk menormalisasikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Kami juga meminta pihak kejaksaan untuk membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa PDAM Kota Kendari, karena kami menduga ada yang tidak benar di internal PDAM sehingga pelayanan tidak maksimal, padahal suntikan dana ada terus dari pemerintah”, ujar Salahuddin. Ia juga meminta DPRD Kota Kendari untuk tetap komitmen dan konsisten dalam melaksanakan fungsi kontrolnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, H Bachrun Konggoasa, menanggapi tuntutan KMK Sultra, berjanji akan menyerahkan persoalan ini kepada Komisi II sebagai komisi terkait untuk menyikapi apa yang menjadi tuntutan KMK Sultra.

Ia juga menyayangkan kondisi PDAM Kota Kendari yang sampai saat ini belum membaik. Padahal, kata dia, PDAM memiliki target dan pernah menyampaikan bahwa tahun 2010 ini, air mengalir 24 jam. “Katanya, tahun 2010 ini, kita tinggal putar kran saja, dan lansung minum, karena kualitas airnya bagus. Sekarang sudah 2010, tapi kondisinya bukan main. Di rumahku saja, di Puwatu sana, selama satu minggu ini baru satu kali mengalir”, kesal Bachrun.

Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Chulafau Rasyidin, menyampaikan, pihaknya sudah berupaya melakukan langkah-langkah dalam rangka perbaikan pengelolaan PDAM. Bahkan, pihaknya telah berkali-kali memanggil pihak direksi PDAM melalui hearing. Kendalanya. Sarana prasarana PDAM yang harus ditingkatkan. Ditambah lagi utang PDAM sekitar Rp 2 Miliar peninggalan manajemen lama yang menjadi beban manajemen saat ini.

“Tapi kita tetap berupaya, dengan menggunakan hak-hak politik kami sebagai anggota dewan agar PDAM ini bisa bagus. Tahun 2010 ini kita mendorong terealisasinya penyertaan modal bagi PDAM sebesar Rp 1 Miliar. Kita berharap, dengan dana sebesar itu bisa, persoalan PDAM sedikit bisa teratasi”, kata Chulafau Rasyidin.

Terpisah, Walikota Kendari, Ir Asrun MEng Sc, cukup prihatin juga dengan kondisi PDAM saat ini. Kendati demikian, dia tidak serta merta mengintervensi perusahaan itu. “Saya ingin mereka indenpenden. Ini kan perusahaan, saya tidak boleh benyak intervensi di sana”, kata Asrun saat dicegat usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Kamis (18/8).

Walikota sangat mengharapkan agar PDAM bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Cuma satu sebenarnya yang saya minta pada PDAM, melayani masyarakat dengan baik. Makanya, saya selalu memberikan support kepada mereka”, lanjut Asrun.

support dimaksud dalam bentuk kebijakan penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar pada 2010 ini. Belum lagi, kata dia, pada 2009 PDAM mendapat suntikan kebijakan penyertaan modal sebesar Rp 1 Miliar pada 2010 ini. Belum lagi, kata dia, pada 2009 PDAM mendapat suntikan dana hampir Rp 15 miliar. Tapi toh, kata dia, ternyata belum optimal juga.

“Kalau misalnya persoalan air ini hanya gara-gara kualitas pegawainya yang minim atau prestasinya tidak sama sekali, kasih keluar saja. Kalau perlu 300 pegawainya kasi keluar saja semua ganti dengan yang baru. Buat apa kita pertahankan yang 300 orang dengan mengorbankan puluhan ribu masyarakat kota”, tegas Asrun. *CR4/B/HEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: