Empat Perusahaan Tambang di Sultra Garap Kawasan Hutan Tanpa Izin

Media Sultra, 2010-08-07 / Halaman 1

Hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra menemukan empat perusahaan tambang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

Walhi juga menemukan perusahaan perkebunan milik PT Damai Jaya Lestari (DJL) yang membuka perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Konawe Utara seluas kurang lebih 3.700 hekter.

Sementara empat perusahaan tambang yang telah melakukan aktivitas pertambangan pada kawasan hutan produksi yaitu PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS), PT. Damai Rosadi Internasional (DRI), PD. Aneka Usaha, masing-masing di Kabupaten Kolaka, dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia/PT. AABI (Group dari PT. Panca Logam) di Kabupaten Bombana.

Eksekutif daerah (ED) Walhi Sultra, Hartono, menjelaskan, PT. PMS hingga kini belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut, tapi telah melakukan kegiatan eksploitasi nikel di areal hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah melakukan pengapalan sebanyak 1 kali.

Sementara PT. DRI baru memiliki izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut namun belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan, tetapi telah melakukan eksploitasi penambangan nikel di areal hutan produksi terbatas dan telah melakukan pengapalan sebanyak 26 kali.

“Hal yang sama juga dilakukan PD. Aneka Usaha. Belum memiliki izin prinsip maupun izin pinjam pakai kawasan hutan namun telah melakukan kegiatan eksploitasi tambang di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonservasi tetapi telah melakukan pengapalan sebanyak 8 kali. Sedangkan PT Anugerah Alam buana Indonesia yang juga belum memiliki izin prinsip maupun izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut diduga telah melakukan eksploitasi tambang emas, mendirikan Pos jaga dan membangun sarana jalan. “Kata Hartono kepada Media Sultra, Jumat (6/8).

Terkait kasus ini, Walhi mendesak Polda dan Kejati Sultra untuk melakukan penyelidikan kepada lima perusahaan tersebut karena telah memanfaatkan kawasan hutan tanpa memiliki dasar hukum.

“Kami juga meminta Polda dan Kejati Sultra melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan Bombana, Kolaka, dan Konawe Utara, karena diduga ikut bermain mata dengan pihak perusahaan”, terangnya. (tam)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: