Harapan dari Lumbung Ikan Nasional

Kompas, Bisnis & Keuangan 2010-08-06 / Halaman 25

Oleh : BM Lukita Grahadyarini

Tanggal 3 Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam peresmian berlangsungnya Sail Banda 2010, mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Sebuah kebanggaan sekaligus beban di tengah sumber daya ikan Maluku yang terus menurun akhir-akhir ini.

Pada masa lalu, kepulauan di belahan timur Indonesia itu adalah gudangnya ikan. Dikelilingi Laut Banda, Laut Arafura, Laut Maluku, dan Teluk Tomini, total luas perairan di Maluku mencapai 100.731,44 kilometer persegi atau 76,28 persen dari keseluruhan wilayahnya.

Perairan Maluku disebut-sebut memiliki produktivitas perikanan yang tinggi dengan potensi perikanan 1,64 juta ton atau 32 persen dari potensi tangkapan ikan nasional, yakni 5,12 juta ton.

Kekayaan ikan telah melekat dalam masyarakat Maluku yang gemar makan ikan. Tingkat konsumsi ikan penduduk Maluku mencapai 54 kg per kapita per tahun. Jauh lebih tinggi daripada rata-rata konsumsi nasional 30,17 kg per kapita per tahun. Itu juga terlihat dari kecenderungan masyarakat untuk menyajikan lauk ikan dalam ritual dan acara-acara resmi.

Mulai dari warung tenda pinggir jalan dengan menu nasi kuning dan lauk-pauk ikan rajabau dan ikan kembung sampai restoran besar dengan beragam menu ikan laut goreng atau bakar.

Hanya saja, harga masakan ikan laut di provinsi lumbung ikan itu relatif mahal. Harga satu ekor ikan goreng atau ikan bakar di restoran, misalnya, mencapai Rp 30.000-Rp 50.000. Di kaki lima, harga seekor ikan kecil berkisar Rp 10.000.

Fadly, pengelola Restoran Ratu Gurih, di Ambon, menuturkan, tidak mudah mendapatkan pasokan ikan secara kontinu di Ambon. Sebab, ikan segar harus didatangkan dari perairan laut luar Ambon, seperti Laut Banda, Pulau Buru, dan Pulau Seram.

”Karena permintaan ikan tinggi, berapa pun ikan yang dipasok nelayan pasti terserap. Itu pun tidak bisa mencukupi kebutuhan,” ujarnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, wilayah pengelolaan perikanan Laut Arafura sudah menunjukkan penangkapan berlebih sehingga tidak dapat dieksploitasi lebih banyak lagi.

Namun, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyatakan, dari potensi ikan di Maluku 1,64 juta ton per tahun, yang termanfaatkan baru 300.000 ton per tahun atau kurang dari 20 persen. Ada 12 pelabuhan perikanan milik pemerintah di Laut Arafura, Banda, dan Seram.

Faktanya, selama puluhan tahun, potensi wilayah kaya ikan ini ”terjajah” oleh pencurian ikan, penangkapan ilegal, ataupun praktik pemindahan ikan secara ilegal di laut lepas (transshipment) untuk diangkut dan diolah ke negara lain.

Sementara itu, banyak kapal besar berbobot mati lebih dari 100 ton yang menangkap ikan di Laut Arafura dan Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Maluku mendaratkan ikannya di pabrik pengolahan di Surabaya, Bali, dan Kendari. Dibawanya hasil tangkapan dari Maluku ke wilayah lain membuat volume riil tangkapan ikan sulit terdata.

Minimnya ikan yang didaratkan juga membuat 15 pabrik pengolahan ikan di Maluku kekurangan bahan baku. Kendala bertambah pelik akibat minimnya sarana listrik di sana. Hampir semua industri perikanan saat ini mengandalkan generator diesel.

”Sebelum Sail Banda, listrik hampir setiap hari padam. Saat Sail Banda, pemadaman listrik jauh berkurang. Kami khawatir sesudah Sail Banda, listrik kembali byarpet,” tutur Fadly.

Direktur Standardisasi dan Akreditasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nazori Djazuli mengemukakan, kapasitas terpakai unit pengolahan ikan di Maluku baru 50 persen. Listrik dan air bersih menjadi hambatan utama pengembangan investasi industri perikanan.

Kluster perikanan

Di tengah kendala sektor perikanan itu, pemerintah mencanangkan Kota Tual di tenggara Maluku sebagai kawasan minapolitan perikanan pada 31 Juli 2010. Lokasi minapolitan di Tual mencakup kawasan berikat PT Maritim Timur Jaya (MTJ) milik swasta dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual milik pemerintah.

Kawasan minapolitan menuntut adanya integrasi aktivitas perikanan hulu-hilir dalam satu kawasan, mencakup proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran produk perikanan.

Di MTJ, luas kawasan yang akan dikembangkan menjadi industri 75 hektar. Saat ini, MTJ memiliki pabrik pengolahan ikan surimi, tepung ikan, dan pabrik olahan lain dengan kebutuhan bahan baku setiap pabrik rata-rata 300 ton per hari.

Namun, pasokan bahan baku ikan ke setiap pabrik saat ini hanya 10 ton-50 ton per hari. Sebagian besar ikan itu didapat dari hasil tangkapan kapal milik perusahaan, yakni 20 kapal berbobot mati di atas 100 ton.

Menurut Direktur PT MTJ Rumy Kreshna Wibowo, pihaknya membutuhkan tambahan 450 unit kapal besar berbobot mati 150 ton-250 ton untuk pemenuhan bahan baku. Pengadaan kapal rencananya diadakan sendiri atau dipasok melalui kerja sama investasi dengan Thailand dan China, di samping pola kemitraan dengan 200 nelayan lokal untuk mendapatkan 400 ton ikan per bulan.

Akan tetapi, jumlah nelayan di Kota Tual saat ini 3.000 orang dengan bobot mati kapal rata-rata di bawah 5 ton. Berdampingan dengan Kota Tual, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, jumlah nelayan lebih banyak lagi mencapai 6.325 orang dengan kapasitas produksi 317 ton per bulan.

Di tengah minimnya pasokan bahan baku industri, pemberdayaan nelayan lokal adalah solusi. Apalagi, banyak nelayan lokal yang belum terjangkau akses pemasaran dengan harga layak.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengingatkan, pencanangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional perlu dijadikan momentum bangkitnya ekonomi perikanan rakyat dan industri pengolahan. Saat ini, manfaatnya baru dinikmati secara politik berupa pencitraan sektor kelautan.

Di sisi lain, lumbung ikan nasional harus dipahami secara arif bukan dengan menggenjot penangkapan ikan karena tingkat eksploitasi sudah berlebih, melainkan dengan menjaga stok sumber daya ikan dan penanganan serius praktik pencurian ikan yang menguras sumber daya.

Pada akhirnya, penanganan lumbung ikan nasional sudah saatnya diarahkan untuk mengembalikan kejayaan Maluku sebagai penghasil ikan. Bukan dengan memperbanyak armada, melainkan mengelola ikan melalui pemberdayaan nelayan lokal dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan dengan keseriusan penyediaan infrastruktur. Semoga. (APA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: