Tim Sepakati Luas Terdampak

Kompas, Nusantara 2010-08-05 / Halaman 22

Tim gabungan pemerintah menyepakati dampak pencemaran minyak di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Laut Timor dari PTTEP Australasia mencapai 26.000 kilometer persegi. Luas terdampak itu meningkat dari hitungan awal seluas 16.420 kilometer persegi.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Nasional Penanggulangan Pencemaran Laut Timor Freddy Numberi, yang juga Menteri Perhubungan, di Makassar, Rabu (4/8) malam. PTTEP Australasia adalah perusahaan patungan Thailand dan Australia yang mengelola ladang minyak Montara.

Menurut Freddy, meluasnya dampak pencemaran itu berpotensi meningkatkan nilai total kerugian dua kali lipat dari perhitungan awal sebesar Rp 247 miliar dan nilai kerugian langsung Rp 42,1 miliar.

Freddy menyatakan, pemerintah baru menghitung kerugian langsung yang dialami masyarakat. Sedangkan kerugian lingkungan perairan yang rusak akibat pencemaran dan biaya pemulihan masih dihitung. ”Itu jangka panjang,” katanya.

Di Kupang, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni menyatakan telah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendesak PTTEP Australasia agar mendanai penelitian independen, menyeluruh, dan ilmiah terkait dampak pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak dari ladang Montara di perairan Australia, 21 Agustus 2009.

Hal itu disampaikan kepada Presiden melalui surat elektronik kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Rabu.

Penyelidikan dimaksud melibatkan tim ahli gabungan dari Pemerintah Indonesia, Australia, dan perwakilan dari PTTEP Australasia. Tim juga melibatkan perwakilan masyarakat terdampak.

YPTB juga minta Presiden menolak rencana penukaran data pencemaran Laut Timor antara pihak Indonesia dan pengelola ladang minyak Montara, sebagaimana disepakati antara tim nasional dan PTTEP. Hal itu mengingat timnas belum memiliki data cukup kuat dibandingkan data PTTEP Australasia.

Pada November 2009, Pemerintah Australia mengumumkan pembentukan tim komisi untuk Laut Timor, yang dikenal dengan Montara Commision of Inquiry. Menurut Ferddy hingga masa tugas komisi berakhir Juni lalu, tercatat 251 lembaga dan perorangan yang mengajukan pengaduan terkait pencemaran Laut Timor. ”Dari 251 pengaduan itu, 250 dari Australia. Dari Indonesia hanya satu, yaitu YPTB, yang resmi mengajukan pengaduan,” katanya.

Menurut Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor Alfonsus Ukat, hasil tangkapan nelayan TTU tahun 2008 mencapai 637,67 ton. Tahun berikutnya turun menjadi 589,25 ton. ”Januari hingga Juni tahun ini, hasilnya hanya 147,31 ton,” katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Timor Tengah Selatan Maxi D Missa menyatakan, tahun 2008 hasil tangkapan ikan 18.541 ton. Tahun 2009 turun menjadi 7.020 ton dan Januari-Juni 2010 hanya 1.063 ton.

Manajer Program Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Heribertus Naif mengingatkan pemerintah untuk tidak membarter kepentingan apa pun di luar kepentingan rakyat dalam menangani pencemaran Laut Timor. Sebagian besar masyarakat pesisir selatan Nusa Tenggara Timur kini kehilangan lahan usaha sebagai petani rumput laut dan nelayan. (ANS/KOR/LKT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: