Pencanangan Harus Diikuti Langkah Konkret

kompas, Nusantara 2010-08-04 / Halaman 22

Pencanangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional harus diikuti rencana dan program nyata untuk memajukan sektor perikanan di Provinsi Maluku. Pencanangan program diharapkan tidak sekadar seremonial untuk meramaikan acara Sail Banda.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku John Sutaner dan pengajar di Politeknik Perikanan Negeri Tual, Maluku Celcius Waran, menanggapi pencanangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, Selasa (3/8).

Hal itu juga menjadi permintaan mahasiswa Ambon yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang menggelar unjuk rasa di Tugu Trikora, Ambon.

Pencanangan program itu dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku, Senin malam.

Pada Selasa pagi, dalam acara puncak Sail Banda di tempat yang sama, Presiden kembali mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

”Luas perairan laut Maluku lebih dari 600.000 kilometer persegi. Potensi kumulatif sumber daya ikan Maluku mencapai 1,64 juta ton per tahun,” katanya.

Dalam acara itu hadir, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, serta Gubernur Maluku Albert Karel Ralahalu.

Presiden menginstruksikan para menteri untuk memberikan bantuan dan dorongan serta membangun sektor kelautan di Provinsi Maluku dan di daerah lain. ”Pastikan industrialisasi perikanan dibarengi dengan peningkatan armada kapal perikanan nasional serta pendayagunaan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia,” katanya.

Presiden menyatakan, untuk memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya bahari, pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan dan latihan di dunia maritim dan bahari.

Minim infrastruktur

Menurut Celcius, selama ini sektor perikanan di Maluku tidak berkembang akibat infrastruktur perikanan kurang memadai serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan.

Di Kabupaten Aru dan di Pulau Banda di Kabupaten Maluku Tengah, yang dekat dengan kawasan tangkapan ikan, belum ada pangkalan pendaratan ikan. Banda juga belum punya pabrik es dan ruang pendingin ikan.

”Rencana dan program yang nyata perlu dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada agar Maluku betul-betul menjadi lumbung ikan nasional. Pembuatan rencana dan program harus melibatkan nelayan,” kata Celcius.

John mengingatkan, penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan mendorong pemerintah mempermudah pengeluaran izin bagi pengusaha perikanan skala besar. ”Jika itu yang terjadi, ikan bisa habis diambil oleh mereka, sedangkan nelayan tradisional tidak dapat apa-apa. Nelayan akhirnya makin terpinggirkan,” kata John.

Pada Selasa malam di Ternate, Presiden mendapat gelar adat dari Kesultanan Ternate, Maluku Utara, berupa ”Alam Ma Kokuta”, yang berarti penyangga alam. Gelar adat diberikan Sri Sultan Ternate Mudaffar Syah, didampingi permaisuri Boki Nita Budi Susanti. (APA/LKT/HAR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: