Penanganan Montara Harus Sinergis

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-08-03 / Halaman 12

Kepala Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Agus Hidayat mengatakan, pencemaran di Laut Timor akibat tumpahan minyak mencapai kawasan paling luas sekitar 26.000 kilometer persegi. Ini berdasarkan data citra satelit Modis dan Landsat antara 21 Agustus 2009 dan 9 November 2009.

”Hasil analisis itu sudah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Agus Hidayat saat dihubungi, Senin (2/8). Menurut Agus, pemantauan selesai 9 November 2009 setelah tumpahan minyak menyusut. Saat itu, dalam data citra, tumpahan minyak menghilang.

Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Masnellyarti Hilman, selaku Ketua Tim Advokasi Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran di Laut Timor, menyatakan, telah menerima data dari Lapan. ”Dari data itu, luasan daerah tercemari diperkirakan mencapai 26.000 kilometer persegi,” kata Masnellyarti di Jakarta, Senin.

Dari survei citra satelit oleh Balai Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) per 4 November 2009, luas terdampak pencemaran adalah 16.420 km. Menurut Kepala BRKP Gellwyn Yusuf, Pemerintah Indonesia bersepakat untuk tetap menggunakan data temuan November 2009.

Terkait kesimpangsiuran luasan daerah terdampak, Masnellyarti menyatakan, luasan daerah yang harus dihitung adalah 26.000 kilometer persegi.

”Yang mengkaji berapa luasan daerah yang harus dihitung nilai kerugiannya adalah Tim Advokasi Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran di Laut Timor. Tentang penghitungan nilai kerugian, dilakukan berbagai pihak. Pihak KLH menghitung kerugian lingkungan, BRKP membantu penghitungan biaya restorasi biota laut. Pada akhirnya hitungan kerugian oleh BRKP juga akan meliputi luasan 26.000 kilometer persegi,” kata Masnellyarti.

Sinergikan kementerian

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, meminta Presiden segera menyinergikan sejumlah kementerian dan lembaga negara yang menangani kasus pencemaran minyak di Laut Timor itu. Satya mengkritik penanganan kasus yang lambat dan sektoral sehingga pengumpulan bukti dan penaksiran nilai kerugian tidak kunjung selesai.

”Proses pembuktian menjadi lebih sulit karena bukti-bukti lambat dikumpulkan, sementara tumpahan minyak tak lagi terlihat secara kasatmata. Respons pemerintah sangat lambat, tim advokasi saja baru dibentuk 15 Juli, hampir satu tahun setelah kebocoran sumur Montara terjadi,” kata Satya saat dihubungi, Minggu (1/8).

Dia juga mengkritik lambatnya proses penggabungan berbagai bukti yang didapat sejumlah kementerian dan lembaga negara. ”Penghitungan nilai kerugian BRKP yang belum memasukkan luasan tumpahan minyak temuan Lapan menunjukkan ego-sektoral dan kelambanan itu. Sudah saatnya Presiden turun tangan menyinergikan penanganan kasus itu,” katanya.(NAW/ROW/LKT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: