Infrastruktur yang Timpang

Kompas, Politik & Hukum 2010-07-31 / Halaman 5

Oleh : Susana Rita dan Ambrosius Harto

Kalimantan Timur adalah sebuah ironi. Negeri ini kaya potensi migas, batu bara, hasil hutan, dan perkebunan. Tak terhitung berapa jumlah kayu, minyak, dan batu bara yang keluar dari sana. Namun, potensi ini belum mampu mengantarkan warganya bebas krisis. Krisis energi dan juga infrastruktur lainnya.

Ragu sempat menggelayuti hati ketika akhirnya kami memutuskan meninggalkan Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saat itu, jarum jam sudah menunjuk pukul 22.00. Jalan gelap gulita. Satu-satunya penerangan hanya penerangan alam. Sayangnya, kala itu (pertengahan Juli lalu) langit mendung. Kabut pun mulai turun.

Jalan sudah pasti masih licin setelah diguyur hujan sore tadi. Tak cuma penuh lubang. Di beberapa titik, kondisi jalan masih berupa jalan tanah, yang menyulitkan untuk dilewati. Di beberapa titik, bahu jalan terlihat longsor pun terlihat di beberapa ruas. Tanahnya berjatuhan ke jurang yang berada di kanan-kiri jalan.

Sepanjang perjalanan kami menuju Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutai Timur, memang diliputi kegelapan. Tak ada lampu penerangan jalan. Lampu listrik baru ada di kelompok-kelompok rumah penduduk, yang jaraknya bisa berkilo-kilo meter satu sama lain.

Kondisi yang sepertinya merupakan hal yang sangat biasa. Hampir sebagian besar jalan di Kaltim memang gelap. Setidaknya hal ini terlihat dari hasil survei Potensi Desa yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008. Persentase desa yang sudah mendapat penerangan jalan utama sangat minim, baru sekitar 295 desa dari total 1.421 desa di Kaltim atau sekitar 20,7 persen.

Jangankan untuk penerangan jalan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pelanggan, pun belum memadai.

Di Kaltim masih terdapat sekitar 102 desa belum tersentuh listrik. Lokasi ini terbanyak di Kabupaten Nunukan (60 desa)—Kaltim paling utara berbatasan dengan Malaysia—dan Malinau (17 desa).

Memang sebagian besar desa di Kaltim sudah berlistrik. Hasil survei Potensi Desa BPS menunjukkan sebanyak 1.319 desa sudah tersentuh layanan tersebut. Namun, tak seluruhnya diusahakan oleh PT PLN. Sebagian penduduk menggunakan fasilitas listrik yang dibangun perusahaan tambang terdekat atau mengupayakan secara swadaya melalui penggunaan diesel.

Sedikit berbeda dengan data BPS, data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim yang mengutip makalah presentasi Gubernur Awang Faroek di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Januari 2009, Kaltim melalui Sistem Mahakam hanya memiliki daya terpasang 262 megawatt (MW) dan daya mampu 203 MW dengan beban puncak 196 MW. Hanya 610 desa (43,26 persen) yang mampu dilayani perusahaan listrik pemerintah.

Cerita ini sebenarnya ironis sebab Kaltim ditengarai memiliki sumber daya mineral dan energi minyak sebanyak 1,17 million metric stock tank barrel (MMSTB), gas bumi 48.680 billion standard cubic feet (BSCF), bata bara 21 miliar ton, dan emas 60,5 juta ton.

Masih ada lagi sumber daya alam hutan (lindung, produksi, dan konservasi) seluas 14,67 juta hektar. Lahan untuk kawasan budidaya nonkehutanan sebanyak 5,2 juta hektar yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit 4,09 juta hektar dan komoditas lainnya 0,61 juta hektar. Sementara lahan pertanian 0,6 juta hektar.

Data ini diambil dari bahan presentasi mantan Wali Kota Tarakan Yusuf SK terkait rencana pemekaran Kalimantan Utara di Komisi II DPR.

Kaltim kaya sumber alam dan sumber energi. Penghasilan di sektor tambang batu bara yang telah dikeruk seharusnya cukup memadai untuk menerangi seluruh Kaltim. Namun, faktanya penduduk Kaltim di daerah yang menjadi sentra pengerukan, seperti Kutai Timur, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Samarinda, masih kesulitan sumber energi.

Transportasi

Mariana, warga Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, agak lega hati. Ia tak lagi kesulitan memperoleh kendaraan jika sewaktu-waktu harus menjenguk anaknya yang kuliah di Tarakan. Ia bisa mengandalkan kapal cepat (speedboat) jurusan Tideng Pale-Tarakan dengan ongkos Rp 155.000 sekali jalan. Sejak dua tahun lalu, tepatnya sejak Tanah Tidung dimekarkan sebagai kabupaten, trayek khusus dari Tideng Pale diadakan.

”Dulu, sebelum ada trayek ini, rasanya setengah mati kalau mau ke Tarakan. Saya harus menunggu speedboat dari Malinau. Itu pun kalau tidak penuh. Kalau penuh, ya tidak bisa naik,” katanya.

Angin perubahan memang tengah berembus di Kabupaten Tanah Tidung. Ini sungguh terasa ketika melintas di jalan utama Tideng Pale. Banyak bangunan baru di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman: toko, warung makan, kos-kosan, dan penginapan.

Lurah Tideng Pale, Bakti, mengakui, wilayahnya saat ini lebih ramai dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Banyak pendatang baru. Jumlah penduduk yang semula hanya 500 keluarga telah naik hingga enam kali lipat. Saat ini, kata dia, jumlah penduduk kelurahan seluas 30.000 kilometer persegi itu mencapai 3.000 keluarga.

Bagi Mariana, transportasi dan keramaian di jalan utama adalah kabar gembira. Kabupaten Tanah Tidung, buat dia, cukup menjanjikan harapan, apalagi jika terjadi percepatan pembangunan. Selama ini, warga Kabupaten Tanah Tidung masih menjadikan Tarakan sebagai tujuan utama berbelanja dan berjalan-jalan. Hanya, masih ada satu hal yang membuatnya merasa mengganjal sebagai orang Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten Tanah Tidung belum memiliki rumah sakit.

Layanan kesehatan baru dapat diperoleh warga di puskesmas, yang memiliki dua dokter jaga. Untuk jenis penyakit yang tidak terlalu berat, puskesmas memang memadai. Namun, kata Mariana, warga harus dilarikan ke Tarakan jika sakit berat. Tarakan bisa ditempuh dengan mengarungi Sungai Sesayap di atas speedboat selama 2,5 jam.

Soal minimnya akses kesehatan juga diceritakan Awang Amirudin, warga Tepian Langsat, Kutai Timur. Di desa itu hanya ada gedung puskesmas, sedangkan dokter datang dua kali seminggu. Warga yang sakit ketika dokter tak ada harus dilarikan ke Bengalon, yang berjarak 30 kilometer melalui jalan darat. Jalan itu masih berupa jalan tanah yang dipastikan tak dapat dilewati begitu diguyur hujan. Jalan satu-satunya adalah menggunakan ketinting (perahu kecil) menyusuri Sungai Bengalon yang dihuni buaya.

Jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan di Kaltim memang masih belum memadai. Hal ini juga tampak dalam data Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kaltim per 2009. Di puskesmas, misalnya, hingga saat ini masih kekurangan 519 tenaga kesehatan. Kekurangan paling banyak adalah tenaga bidan (298 orang) dan asisten apoteker (77 orang). Dokter umum di puskesmas baru tersedia 423 orang (kurang 35 orang). Tenaga kesehatan di rumah sakit juga masih kekurangan sekitar 945 orang. Kekurangan paling banyak adalah tenaga perawat (537 orang) dan dokter spesialis.

Ketimpangan pembangunan infrastruktur diakui oleh Yusuf SK serta Khairin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tarakan, Khairin.

Otonomi daerah diakui membuat pembangunan di Kaltim berjalan pesat. Namun, pembangunan tersebut tidak menyentuh beberapa kawasan, terutama kawasan perbatasan dan pedalaman.

Padahal, luas wilayah perbatasan cukup besar, mencapai 57.731,64 kilometer persegi atau 23,54 persen dari total wilayah Kaltim, dan membentang sepanjang 1.038 kilometer.

Pemekaran provinsi, kata keduanya, menjadi salah satu solusi mengatasi ketertinggalan kawasan perbatasan. ”Rentang kendali menjadi lebih pendek,” ungkapnya.

Belum ada jawaban pasti untuk solusi itu. Namun, bahwa ada yang tertinggal, itu benar adanya. Dan ini tidak hanya di perbatasan. Inilah pekerjaan rumah Kaltim selanjutnya.

(Yuliana Rini HY/Litbang Kompas)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: