Reklamasi Bahaya bagi InfrastrukturReklamasi Bahaya bagi Infrastruktur

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-07-28 / Halaman 13

Rencana reklamasi pantai utara Jakarta berpotensi merusak infrastruktur pipa gas dan bahan bakar minyak. Komisi VII DPR meminta perencanaan reklamasi diulang dengan membuat kajian lingkungan hidup strategis dan kajian risiko kerusakan infrastruktur energi.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (27/7), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo menjelaskan, lokasi yang akan direklamasi di pantai utara Jakarta merupakan lokasi sejumlah infrastruktur energi.

”Selain menjadi lokasi sirkulasi air sistem pendingin pembangkit Muara Karang, lokasi yang akan direklamasi juga merupakan lokasi pipa gas pemasok lapangan gas Pertamina Hulu Energi, lokasi pipa gas dari Muara Karang ke Tanjung Priok, dan lokasi pipa gas dari lapangan gas Pertamina Hulu Energi ke PLN Muara Karang,” kata Evita.

Menurut dia, lokasi perairan pantai utara yang akan ditimbuni tanah 330 juta meter kubik itu juga merupakan lokasi pipa bahan bakar minyak untuk memasok PLN Muara Karang.

”Jaringan pipa itu tidak dirancang untuk menerima tekanan dari timbunan reklamasi. Reklamasi itu bisa merusak jaringan pipa gas dan bahan bakar minyak serta pasokan listrik untuk Jakarta dan sekitarnya. Jaringan telepon internasional juga bisa terganggu,” kata Evita.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan reklamasi pantai utara Jakarta untuk membentuk daratan baru seluas 2.700 hektar dengan menimbunkan 330 juta meter kubik tanah di lautan berkedalaman 8 meter. Selain itu, 2.500 hektar garis pantai lama juga akan direvitalisasi melalui proyek reklamasi itu.

Pada rapat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tak mengandung larangan untuk melakukan kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta.

”Putusan itu hanya menyatakan, rekomendasi KLH yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara bukan termasuk putusan tata usaha negara. Tidak ada amar putusan yang melarang reklamasi. Jadi, belum ada aturan yang melarang reklamasi pantai utara Jakarta,” kata Fauzi Bowo.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyatakan, pada 2003, pihaknya menyatakan, analisis mengenai dampak lingkungan reklamasi tidak layak karena analisis itu gagal menjawab empat persoalan yang berdampak signifikan.

”Pertama, tanah yang akan dipakai menguruk adalah tanah resapan air. Kedua, jika areal reklamasi menjadi kawasan permukiman, dari mana kebutuhan air penduduknya akan dipenuhi. Ketiga, reklamasi akan mengganggu sirkulasi air pendingin PLN Muara Karang. Keempat, soal pengendalian banjir,” kata Gusti.

Sejumlah anggota Komisi VII DPR meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana reklamasi. Para anggota Dewan menyatakan, dampak proyek Pantai Indah Kapuk harus dijadikan kajian untuk merencanakan reklamasi pantai utara Jakarta.

Komisi VII merekomendasikan perencanaan reklamasi diulang dengan mempertimbangkan perlindungan LH; kajian LH strategis Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat; kajian risiko kerusakan infrastruktur energi; dan kajian risiko kerusakan 13 daerah aliran sungai yang bermuara di pantai utara Jakarta. (ROW/EVY)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: