Tim Advokasi Indonesia Targetkan Ganti Rugi Awal

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-07-27 / Halaman 12

Tim Advokasi Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran di Laut Timor berangkat ke Perth, Australia, Senin (26/7), dengan target kesepakatan tentang ganti rugi awal bagi para nelayan dan petani rumput laut yang merugi akibat pencemaran itu. Tim advokasi akan memulai proses negosiasi hari ini, Selasa (27/7).

Ketua Tim Advokasi Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran di Laut Timor Masnellyarti Hilman menyatakan, PTTEP Australasia, selaku operator sumur Montara di Blok West Atlas yang bocor pada 21 Agustus 2009, bersedia membayar ganti rugi awal tersebut.

”Jika kedua pihak bisa bersepakat tentang adanya kerugian yang dialami Indonesia, kami berharap PTTEP Australasia bersedia memberikan ganti rugi awal bagi masyarakat. Untuk mencapai kesepakatan akhir berupa besaran ganti rugi tidaklah gampang. Di sisi lain, masyarakat sudah menderita,” katanya.

Dia menyatakan, nilai kerugian yang akan diajukan oleh Indonesia masih terus dihitung, mengingat Indonesia terus menemukan bukti baru tentang luasan dan intensitas pencemaran.

Perundingan untuk menyepakati nilai ganti rugi dengan PTTEP Australasia, selaku pencemar, dinilai lebih efektif daripada bersengketa di pengadilan. ”Pembayaran ganti rugi akan lebih cepat dicapai melalui perundingan. Jika kesepakatan nilai ganti rugi tak tercapai, Indonesia telah siap menempuh jalur hukum,” kata Masnellyarti.

Anggota Tim Advokasi Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran di Laut Timor, Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan, tumpahan minyak itu setidaknya mencapai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konvensi Hukum Laut PBB menyatakan, Indonesia berwenang mengontrol, mencegah, dan mengurangi pencemaran seperti diatur hukum Indonesia. ”Hukum Indonesia menyatakan, PTTEP Australasia bertanggung jawab mutlak,” katanya.

Sementara itu, ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal, Kemarin, menegaskan, kasus ini sebangun dengan kasus serupa yang ditimbulkan BP di Teluk Meksiko. Menurut dia, tiga macam kerugian yang bisa diklaim adalah kerugian langsung; kerugian yang menjadi konsekuensi, yaitu biaya untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan; dan kerugian dengan kategori lingkungan hidup, yaitu punahnya keanekaragaman hayati yang berdampak tahunan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan M Riza Damanik meminta Pemerintah Indonesia menuntaskan perbedaan nilai kerugian di berbagai tingkatan pemerintah ”Pemerintah Indonesia harus menegaskan, ganti rugi apa pun tidak menghapuskan kewajiban perusahaan itu untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya,” kata Damanik. (ROW/EDN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: