Jati Muna Butuh Kejelasan Regulasi

Kendari Pos, Lingkungan 2010-07 -24 / Halaman 6

Oleh : Ulfah Sari Sakti

Kabupaten Muna yang dikenal dengan komoditas jatinya, tampaknya akan mengalami fase kebangkitan dan regenerasi, setelah sempat mengalami keterpurukan pasca habisnya sebagian besar hutan jatinya, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditangdai dengan terdapatnya kelompok masyarakat yang menanam jati secara swadaya, dan tergabung dalam petani hutan jati milik (PHJM) Wuna lestari di Desa Wakumoro dan Sawerigading, dengan luas kawasan penanaman jati mencapai 130 ribu hekter.

Tetapi perlu disadari meskipun kesadaran masyarakat telah tumbuh, untuk mengembalikan jati diri Muna sebagai penghasil kayu jati berkualitas, perlu juga didukung dengan adanya keberpihakan pemerintah kebupaten (Pemkab), misalnya dalam hal regulasi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terhadap kelompok hutan jaya lestari (KHJL).

Disamping itu perlu pula terdapat kebijakan pengurangan retribusi dan pemotongan mata rantai yang berbelit-belit, dalam penjualan hasil jati yang juga membutuhkan jaminan pasar, stabilitas harga dan teknologi pasca panen. Tidak kalah pentingnya yaitu kejelasan status kepemilikan lahan, atau pun tapal batas antara hutan yang dapat diolah masyarakat dengan hutan yang dapat diolah masyarakat dengan hutan negara. Jangan sampai tragedi Kontu Berdarah dapat terulang lagi.

“Kami mengharapkan agar Pemkab dapat meninjau kembali ritribusi kayu jati, mengingat masih mahalnya retribusi jati misalnya tipe A1 9diameter 20-29 cm) sebesar Rp 300 ribu dan A3 (diameter 20cm kebawah) Rp 750 ribu. Parahnya akibat banyaknya pungutan membuat pendapatan petani jati berkurang, misalnya seharusnya dapat diperoleh Rp 2 juta lebih per kubik, tetapi hanya bersisa Rp 800 ribu”, beber Ketua Kelompok Wuna Lestari, Muh. Asri.

Menurut Kabid Bina HUtan Dishut Sultra, Suhendro sebenarnya tapal batas atau kejelasan status hutan di Muna sudah jelas karena telah diterbitkan SK Menhutbun No 454 Tahun 1999. Selain itu untuk tata batas hutan Sultra, sudah temu galang artinya semuanya sudah dibahas. Tinggal Pemkab dan Dishut setempat yang harus aktif melakukan sosialisasi.

“Tapal batas Kabupaten Muna telah dibahas sejak 1996-1998 dan dikukuhkan pada 1999 sesuai SK Menhutbun No 454 Tahun 1999. Menyangkut regulasi yang telah ada sesungguhnya untuk di hutan negara, Pemda Muna telah mengajukan pencadangan hutan tanaman rakyat (HTR) dan telah ditetapkan Menhut Tahun 2010, yaitu sekitar 12 ribu hekter untuk masyarakat dalam rangka pemanfaatan tanaman rakyat, sehingga masyarakat bebas memilih model pengelolaannya”, kata Suhendro.

Pengelolaan yang bebas dipilih masyarakat meliputi bentuk pengelolaan perorangan atau koperasi (Lembaga yang mengajukan izin), dengan pilihan pola pengelolaan baik mandiri, kemitraan maupun developer. Dirinya kembali menegaskan juka masyarakat tidak boleh diintervensi untuk memilih bentuk pengelolaannya, misalnya Kabupaten Kolaka lebih memilih pengelolaan secara perorangan, dan telah diberikan izin lahan oleh Bupati seluas 800 hekter. Sedangkan Konsel labih memilih pengelolaan secara koperasi. Sehingga jika masyarakat mengajukan izin kepada bupati, maka akan langsung diferivikasi unit pelaksana teknis BP2HP Makassar.

“Jika diferivikasi menunjukkan izin pengelolaan boleh dapat langsung menerbitkan izinnya. Sebaliknya jika terdapat masyarakat yang menanam jati di tanah milik, maka kewenangan mutlak ada ditangan masing-masing masyarakat pemilik lahan, yang untuk Muna izin HTR dari Bupati belum keluar mengingat izin pencadangannya baru keluar 2010 lalu”, jelasnya.

Tetapi jika penanaman jati oleh masyarakat sudah terlanjur dilakukan di hutan negara, maka dirinya menyarankan karena sudah terlanjur menanam di hutan negara, tetapi bukan dalam areal pencadangan HTR maka sebaiknya dicanangkan, atau dimohon kembali oleh Bupati ke Menhut untuk dicadangkan menjadi HTR.

“Dengan begitu bupati tinggal menerbitkan izin HTR kembali, yang mana izin ini berlaku selama 60 tahun dan dapat diperpenjang selama 35 tahun. Setelah itu masyarakat tinggal memilih, kalau hutan produksi maka HTR atau hutan kemasyarakatan (HKm) yang izinnya diterbitkan oleh Bupati, tetapi pencadangan oleh Menhut, dengan kelebihan HKM bisa di hutan lindung. Sebaliknya juka memilih HTR maka hanya dapat menanam di hutan produksi yang tidak produktif lagi”, sarannya.

Berkenaan dengan regulasi, Suhendro menuturkan dengan regulasi bisa penting sekali bisa juga tidak, misalnya KHJL yang belum ada regulasi dari Pemkab tetapi sudah jalan. Karena itu jika Pemkab Muna mau membantu masyarakat dengan HTR, maka regulasi retribusi dapat diterbitkan. Contohnya Pemda akan menyiapkan bibit secara gratis sehingga ketika panen masyarakat dapat memberikan retribusi 25 hingga 50 persen dari hasil produksi.

“Tentunya regulasi ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang menguntungkan, pasalnya menanam di HTR harus butuh hitung-hitungan yang jelas. Sedangkan untuk lahan milik, kalaupun ada retribusi maka harus diperhatikan kontribusi pemerintah terhadap pemilik lahan. Mengingat rata-rata masyarakat menanam sejak 1970-an tetapi ketika panen, tiba-tiba pemerintah menarik retribusi”, ingatnya.

Berdasarkan penelitian dari seorang Dosen UGM, Prof Sofyan ternyata margin dari menanam kayu hanya 10 persen, yang berarti jika retribusi jangan hanya dipungut dari kayu lock masyarakat tetapi juga dari industri sebesar 40 persen. Hal ini penting dilakukan mengingat jika masyarakat menanam kayu dan dianggap menguntungkan, maka mereka akan berpacu, sehingga Pemkab harus konsisten dengan penentuan regulasi retribusi. Tentunya dengan tetap berpihak pada masyarakat.

Jika Pemkab Muna mau konsisten mengelola jatinya, tidak menutup kemungkinan jati Muna akan mengalami regenerasi untuk kembali menjadi penghasil kayu jati berkualitas . Mengingat konsep regulasi dari pemerintah pusat sudah jelas yaitu terdapat KHM, hutan desa (HD) dan HTR, yang masing-masing izinnya diterbitkan Bupati kecuali HD yang lahannya sengketa antar kabupaten, maka sebaiknya jika di hutan masyarakat tidak membutuhkan izin bupati.

Untuk diketahui se-Sultra terdapat lima kabupaten yang telah mendapatkan SK pencadangan dari Menhut RI, masing-masing Kabupaten Konsel, Kolaka, Buton Utara (Butur), Muna dan Konawe. Untuk areal pencadangan HTR di Kabupaten Muna seluas 13.415 hekter dengan SK Menhut No.226/Menhut-II/2010 tanggal 14 April 2010.

Adapun data luas kawasan hutan Kabupaten Muna berdasarkan SK Menhut No 454/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999, memiliki lias wilayah kawasan hutan daratan seluas 107.120 hekter. masing-masing hutan lindung (HL) seluas 36.899,28 hekter, hutan produksi (HP) seluas 33.163,97 hekter, hutan produksi terbatas (HPT) 1.157,84 hekter, dan hutan produksi konservasi (HPK) 29.418,29 hekter. karena itu sudah saatnya kesadaran masyarakat untuk menanam jati, didukung Pemkab Muna demi terwujudnya kembali jati, sebagai komoditi unggulan sektir kehutanan Muna. hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kesejateraan masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: