Saksi Penyerobotan Hutan Konservasi Diperiksa

Kompas, Metropolitan 2010-07-22 / Halaman 26

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan dan Mabes Polri baru memeriksa 20 saksi perkara dugaan penyerobotan hutan konservasi di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS di Kecamatan Pamijahan dan Gunung Pancar di Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor. Setelah semua saksi diperiksa, penyidik akan melakukan penyitaan barang bukti, termasuk perobohan bangunan di kawasan hutan konservasi tersebut.

Hal tersebut dinyatakan Direktur Jenderal Pelindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori di sela rapat kerja teknis direktoratnya di Cisarua, Bogor, Rabu (21/7) siang.

”Perkara penyerobotan hutan di TNGHS dan Gunung Pancar itu bagi kami masalah kecil. Paling-paling nilai bangunan di situ ratusan juta rupiah. Perkara penyerobotan lahan hutan di kabupaten atau provinsi lain besar-besar. Kerugian yang diderita negara juga besar, miliaran sampai triliunan rupiah. Penangkapan tersangka perkara kakap ini yang menjadi perhatian utama kami,” katanya.

Walaupun demikian, lanjut Darori, perkara penyerobotan lahan hutan di TNGHS dan Gunung Pancar diharapkan tuntas secepatnya. Sebab, perkara tersebut termasuk dalam program kerja tahun 2010, yang lima bulan lagi akan berakhir.

”Tim penyidik yang menangani TNGHS dan Gunung Pancar terus bekerja. Sekarang ini mereka masih memeriksa saksi. Tim penyidik terdiri dari 10 penyidik PNS kami dan 5 penyidik dari Mabes Polri. Tim juga melibatkan kejaksaan sehingga berkas perkaranya nanti bisa langsung P-21,” katanya.

Penyitaan

Darori tidak bersedia menyebutkan nama tersangka perkara itu, dengan alasan bukan bagian kewenangannya, tetapi tim penyidik. Dia memastikan, setelah melakukan pemeriksaan semua saksi, pihaknya segera melakukan penyitaan dan pembongkaran bangunan di kawasan hutan konservasi, tanpa perlu menunggu hasil persidangan para tersangkanya.

”Wong jelas, bangunan itu ada di hutan konservasi, ya harus dibongkar dulu. Enggak perlu menunggu sidang. Sidang itu kan proses mengadili dan menghukum orang-orang yang bersalah karena telah menyerobot dan mendirikan bangunan di hutan konservasi. Itu juga yang dibawa ke persidangan, yaitu para pemilik usaha dan bangunan vila. Kalau hanya warga biasa, cukup mereka harus keluar saja dari kawasan hutan,” katanya.

Darori menyatakan tidak ambil pusing jika ada yang menilai proses penyelesaian perkara tersebut lamban.

Selain itu, lanjut Darori, pihaknya pun masih menunggu revisi Undang-Undang Kehutanan yang tengah dibicarakan di DPR. Ada usul inisiatif anggota Dewan agar ada sanksi pidana minimal 10 tahun bagi perusak hutan. ”Sanksi pada undang-undang yang ada sekarang tidak ada batas minimalnya. Kami menunggu sekali perubahan undang-undang ini,” ujarnya. (RTS)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: