Ketika Tak Ada Dana untuk Abrasi Pantai…

Kompas, Bisnis & Keuangan 2010-07-22 / Halaman 21

oleh : Haryo Damardono

Pesisir di Bali terluka. Dari 437,70 kilometer panjang garis pantai di Bali, data terakhir pada tahun 2009 menunjukkan, sepanjang 181,70 kilometer pantai terabrasi. Abrasi di Bali sebenarnya potret pantai-pantai di republik ini. Abrasi juga menguji kita, mampukah negara kepulauan ini mengatasinya?

Laboratorium hidup” untuk penanganan abrasi sebenarnya berada di Bali. Puluhan hingga ratusan pegawai pemerintahan, akademisi, terutama yang berlatar belakang teknik, telah mempelajarinya.

Perjalanan pengamanan pantai di Bali pun cukup panjang. Pura di Tanah Lot, misalnya, sejak tahun 1987 dilindungi tetrapod (tipe dua ton). Pengamanan Tanah Lot pun disempurnakan dengan pemecah gelombang yang dibangun Juli 2000-Februari 2003.

Sementara di Pantai Sanur dibangun pengaman pantai dengan utang dari Japan Bank of International Cooperation (JBIC). Proyek di Sanur dibangun pada tahun 2001-2003 meski survei abrasi dimulai akhir 1970 hingga 1980 oleh Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Mengapa pantai di Bali direhabilitasi? Karena pesisir di Bali selatan (26 kilometer) di Sanur, Nusa Dua, dan Kuta merupakan pusat pariwisata. Belasan hingga puluhan meter dari garis pantai berjejer ratusan hotel dan pusat turisme.

”Ada satu alasan lagi, pantai di Bali adalah salah satu lokasi pemujaan terkait religi sehingga jangan sampai rusak,” kata Tjok Bagus Purnawarman, Pejabat Pembuat Komitmen Pengamanan Pantai PU di Bali.

Bulan lalu, Tjok mengajak wartawan dan beberapa teman dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan PU yang sedang belajar ”International Training On Integrated Water Resources Management” ke penampungan stok pasir di Pantai Mertasari, Sanur.

Pasirnya diambil di perairan selatan Bali dari lepas pantai Nikko Bali Resort. Penampungan batu armor dan andesit ada di Pelabuhan Benoa karena didatangkan dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Manusia merusak

Perubahan garis pantai sesungguhnya hal alami. Pantai tergerus di satu sisi, tetapi menjorok di sisi lain karena gelombang laut atau embusan angin. Masalahnya kini, perubahan dipercepat oleh faktor manusia.

Penambangan pasir di sungai, misalnya, dapat memicu abrasi karena tak ada lagi pasir yang dibawa air ke pesisir. Dulu, batu karang di pesisir juga diambil untuk kapur dinding.

Abrasi parah di Kuta juga diduga akibat pemanjangan landasan pacu Bandara Ngurah Rai.

Perubahan tata guna lahan dan tumbuhnya pusat perekonomian juga ”memangsa” mangrove. ”Tak hanya di Bali, mangrove rusak di banyak pesisir,” kata Sasmitohadi, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, yang ditemui di Pusat Informasi Mangrove di Sanur.

Dari 9,3 juta hektar mangrove di Indonesia, kini hanya tersisa 2,5 juta hektar yang berkondisi baik. ”Kami tak melarang aktivitas ekonomi, seperti tambak. Namun, sesungguhnya dapat berkompromi sebab mangrove dapat ditanam di pematang tambak,” ujarnya.

Mangrove pun bernilai. Kayunya dapat untuk bahan baku bangunan, perahu, kayu bakar, dan arang. Hutan mangrove dapat menjadi lokasi pembiakan lebah madu serta buahnya dapat diproduksi menjadi sirup dan sabun. Bila sosialisasi diperkuat, rakyat seharusnya berpikir dua kali untuk menebang mangrove.

Ratusan miliar rupiah kini telah digelontorkan untuk mempertahankan pantai di Bali. Uangnya dari utang. Pekerjanya dari bangsa ini, tetapi konsultannya sebagian masih dari negara kreditor.

Pemerintah mungkin tak keberatan mengutang karena ada kepentingan ekonomi lebih besar di Bali, yang harus dilindungi. Mungkin juga infrastruktur dianggap hal mendasar yang harus disediakan negara untuk warganya. Tetapi, mungkin juga penahan pantai sekadar proyek!

Faktanya, hotel di sepanjang pesisir tak berkontribusi langsung. ”Hotel tidak dimintai dana, tapi mereka wajib memasang lampu untuk walkway, koridor pejalan kaki di proyek itu. Kebersihan juga harus dijaga,” kata Tjok. Namun, dari pengamatan, banyak lampu di walkway tak menyala dan motor bebas melaju meski dilarang.

Jadi, terungkap, integrasi di antara pemangku kepentingan untuk melindungi infrastruktur yang telah terbangun dapat ditingkatkan. Desa-desa adat juga mesti dibujuk agar lebih berperan menjaga bentuk garis pantai dengan ”meratakan” garis pantai.

Pertanyaan besar lainnya adalah haruskah selalu dibangun infrastruktur pengaman pantai?

Direktur Rawa dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Djajamurni Warga Dalam menegaskan, harus dipahami dulu bahwa anggaran negara terbatas untuk abrasi.

”Untuk tahun 2011, alokasi dana penanganan pantai hanya Rp 240 miliar. Dana itu hanya dapat menangani 30 kilometer garis pantai di seluruh Indonesia. Padahal, 20 persen dari 95.000 kilometer panjang pantai di Indonesia telah rusak.

Ironisnya, dana penanganan abrasi tahun 2010 di Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya Rp 200 juta. Sangat- sangat minim.

”Karena dana terbatas, keselamatan warga lebih diprioritaskan. Jadi, bila di pantai lain, bangunan dapat digeser ya cukup digeser. Takkan dibangun pengaman pantai,” ujar Djajamurni. Penanganan pantai di Kuta dan Sanur adalah pengecualian karena dua pantai itu etalase Indonesia di dunia.

Ketika anggaran negara telah dinyatakan terbatas, takkan pernah cukup dana untuk membangun infrastruktur, baik tahun ini, tahun depan, maupun 10 tahun mendatang.

Dengan demikian, pengamanan pantai harus diprogramkan melibatkan warga pesisir. Abrasi tak harus ”dilawan” dengan infrastruktur, tetapi adaptasi tata ruang. Warga pesisir diajak menanam mangrove dengan pertimbangan imbalan ekonomi jangka panjang.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Sudar D Atmanto, tim penanganan pantai guna atasi abrasi harus dibentuk.

”Tanpa ada tim, rehabilitasi pantai oleh satu sektor akan sia-sia. Apalagi, program kerja tiap kementerian biasanya tidak terintegrasi,” kata Sudar.

Sudar menyarankan tim itu dipimpin Bappenas. ”Bappenas atau Bappeda di tingkat daerah harus jadi penawar ego sektoral, penghambat penanganan pantai,” ujarnya.

Pemangku kepentingan di pantai harus duduk merumuskan wilayah pantai. ”Perumusan juga penting agar tiap jengkal pantai diketahui penanggung jawabnya,” kata Sudar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: