Pengusaha Pariwisata Harus Merawat Pantai

Kompas, 2010-07-21 / Halaman 1

Penanganan abrasi secara menyeluruh di Pulau Bali akan dimasukkan dalam program Road Map Bali Green Province atau Program Bali Provinsi Hijau 2013 yang saat ini tengah dibahas sebagai acuan pembuatan peraturan daerah. Kalangan perhotelan dan pengusaha pariwisata akan didorong untuk merawat pantai.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada pembukaan ”Workshop Bali Green Province” di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (20/7). ”Kami perlu segera membuat peraturan agar perhotelan, khususnya yang sudah atau akan membangun di pantai, harus menanam sejumlah pohon atau mangrove,” katanya.

Ia juga akan memasukkan abrasi sebagai poin pembahasan penting dalam penyusunan Program Bali Provinsi Hijau menuju 2013 yang saat ini tengah dibahas sebagai acuan untuk pembuatan peraturan daerah.

Menurut Pastika, pantai yang belum tererosi juga perlu dipertahankan karena itu perlu dibangun kesadaran semua untuk tidak lagi memperparah kondisi pantai. Ia memberi contoh penggunaan banyak pestisida di persawahan Bali selatan yang mematikan terumbu karang dan memperparah abrasi pantai di bagian selatan.

Kewenangan pusat

Terkait masalah dana penanganan abrasi, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, mengaku tidak memiliki dana khusus untuk menangani abrasi di wilayahnya.

Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Jembrana Satuhuning Tyas Winarti mengatakan, setiap kali terjadi dampak abrasi terhadap lahan warga, Pemerintah Kabupaten hanya mendata korban dan kerusakan sekaligus meminta proposal bantuan dari pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan penanganan abrasi. Padahal, pantai di kabupaten itu relatif panjang, yakni 19,70 kilometer.

Saat ini pihaknya pun tengah menunggu jawaban Badan Nasional Penanganan Bencana Alam sebagai wakil pemerintah pusat di bidang penanganan bencana abrasi di Bali, serta ke Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk bantuan pascabencana. Dana itu ditujukan untuk menanggulangi kerusakan parah pantai Candikesuma, Melaya, Kabupaten Jembrana, Februari-Juli 2010.

Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati juga mengakui sulit menganggarkan dana untuk penanganan abrasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari pajak hotel dan restoran karena penanganan abrasi tidak bisa sepotong-sepotong.

Direktur Rawa dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Djajamurni Warga mengemukakan terbatasnya anggaran negara untuk menangani abrasi pantai. Tahun 2011, untuk penanganan pantai hanya dialokasikan dana Rp 240 miliar. Jumlah itu hanya dapat untuk menangani 30 kilometer panjang pantai di seluruh Indonesia. Padahal, 20 persen dari 95.000 kilometer panjang pantai di Indonesia rusak parah.

Proyek Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan abrasi di Bali tahun 2010 bernilai Rp 2,5 miliar berupa pembuatan tanggul di Armour Andesite di Pantai Pemaron (Buleleng), Rp 1,5 miliar untuk pembuatan tanggul di Pantai Klating (Tabanan), dan Rp 0,78 miliar untuk pembuatan tanggul di Pantai Karang Sanur (Denpasar).

Secara terpisah, ahli geomorfologi yang juga peneliti pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana R Suyarto di Denpasar mengingatkan, sembari menunggu realisasi pembuatan tanggul atau pengamanan pantai, warga agar mencari alternatif solusi masalah di Candikesuma. Salah satunya penguatan vegetasi atau tutupan tumbuhan di sepanjang pesisir kawasan itu. (AYS/BEN/SUT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: