Pemerintah Belum Punya Konsep Penataan

Kompas, Nusantara 2010-07-21 / Halaman 23

Meski banjir tahunan terus melanda kawasan Bandung Selatan dan sekitarnya, pemerintah pusat belum memiliki konsep jelas soal penataan Daerah Aliran Sungai Citarum. Penataan yang ada masih bersifat parsial.

Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum Imam S Ernawi, Selasa (20/7) di Bandung, pemerintah pusat sedang berupaya membuat desain penataan sungai di seluruh Indonesia, termasuk Sungai Citarum yang kondisinya kritis.

”Penanganan Citarum sangat sulit karena persoalannya kompleks. Untuk menangani banjir di wilayah Dayeuhkolot, misalnya, pemerintah terkendala oleh kondisi daerah yang dipadati penduduk,” katanya di sela-sela kegiatan Media Gathering bertajuk ”Hindari Bencana dengan Tata Ruang”.

Idealnya, Dayeuhkolot dan Baleendah, yang merupakan daerah resapan air, tidak ditinggali penduduk. Namun, daerah itu justru berkembang sebagai kawasan industri yang menjadi tempat ratusan ribu orang mencari penghidupan. Karena usulan relokasi cenderung ditolak dengan alasan ekonomi, solusi yang dikemukakan adalah mengembangkan kemampuan adaptasi masyarakat sekitar terhadap banjir.

Imam mengatakan, persoalan Citarum seharusnya ditangani secara terintegrasi, yakni pembenahan dari hulu ke hilir. Upaya itu terus dilakukan dengan pembuatan konsep penataan ruang kawasan sungai. Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain, melibatkan Kementerian Kehutanan dalam menggagas hal itu. ”Sampai sekarang kami belum menghasilkan rumusannya dan belum ada solusi mengatasi banjir di Citarum,” katanya.

Penataan ruang buruk

Imam menyatakan, bencana banjir yang melanda Bandung Selatan adalah buah dari penataan ruang yang buruk di DAS Citarum.

Kondisi serupa rentan terjadi di daerah lain di Pulau Jawa. Pertumbuhan penduduk yang terpusat di Jawa dinilai sebagai salah satu pemicu amburadulnya tata ruang dan wilayah.

Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa dihuni 130-150 juta jiwa (60 persen) total penduduk Indonesia. Pertambahan penduduk itu tidak diimbangi dengan penambahan luasan kawasan.

Akibatnya, penduduk cenderung merambah hutan guna mencari penghidupan dan sebagai lokasi tempat tinggal.

”Penanganan bencana alam tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau dengan metode teknis semata. Salah satu cara adalah mendorong pembangunan di Jawa agar semakin ringkas dan bersifat vertikal,” kata Imam.

Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (REI) Jabar Arief Wiradisuria mengatakan, hunian vertikal seperti rumah susun bisa menjadi solusi mengatasi keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk.

”Hunian vertikal tidak mengganggu keberadaan lahan produktif seperti sawah. Untuk mendorong hal ini diperlukan peran Kementerian PU,” katanya.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dadang Sudardja mengatakan, kerusakan tata ruang juga didorong lemahnya penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada kenyataannya banyak dilanggar oleh pemerintah daerah. ”Pada era otonomi, izin pembangunan diberikan oleh pemda. Pelanggaran izin oleh mereka tidak dikenai sanksi oleh pemerintah pusat,” katanya. (REK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: