Pemda Terlibat Pidana Hutan

Kompas, Bisnis & Keuangan 2010-07-20 / Halaman 21

Pemerintah daerah disinyalir terlibat dalam tindak pidana kehutanan. Pejabat dinas kehutanan kerap mengabaikan peraturan dari pusat untuk mewujudkan kepentingan pemerintah daerah. Kondisi ini adalah dampak otonomi daerah yang membuat hubungan kerja pusat dan daerah lebih bersifat koordinasi.

Demikian salah satu poin yang mencuat dalam seminar bertajuk ”Menjaga dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Fungsi Hutan” yang diselenggarakan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (19/7). Komisi IV DPR membidangi kehutanan, pertanian, kelautan, dan perikanan.

Direktur V Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Suhardi Alius mengungkapkan, rentang kendali dan pengawasan yang tidak maksimal membuat pejabat dinas kehutanan di daerah tidak patuh mengikuti aturan pemerintah pusat demi kepentingan pemerintah daerah.

Situasi ini dimanfaatkan pemilik modal untuk mengeruk keuntungan. Bahkan, kata Suhardi, pengusaha yang memiliki izin resmi pun tergiur melakukan tindak pidana kehutanan.

”Saat ini kami sedang (mengungkap pembalakan liar) di Papua. Semua (perusahaan kehutanan) berizin, tetapi ada temuan kayu ilegal,” ujar Suhardi.

Operasi pemberantasan tindak pidana kehutanan Polri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan tahun 2009 menangani 1.126 kasus dan 1.280 tersangka dengan barang bukti antara lain 22.950 meter kubik kayu dan 96.941 batang kayu bulat.

Sepanjang tahun 2010 sudah ada 462 kasus dengan 479 tersangka. Tim juga menyita di antaranya 10.899 meter kubik kayu dan 53.379 batang kayu bulat.

Suhardi menambahkan, tindak pidana kehutanan tidak hanya pembalakan liar. Pejabat dinas kehutanan daerah banyak terlibat dalam penerbitan izin pertambangan atau perkebunan yang merambah kawasan hutan.

Kasus perambahan kawasan hutan oleh tambang kini paling banyak ditemui di daerah. Suhardi meminta pejabat dinas kehutanan tetap taat asas dalam menerbitkan rekomendasi atau izin di kawasan hutan.

Suhardi mencontohkan, bupati di Nusa Tenggara Timur menerbitkan izin usaha di kawasan hutan, yang menurut peraturan daerah berstatus areal penggunaan lain (APL).

Faktanya, peta Kementerian Kehutanan menunjukkan kawasan tersebut berstatus hutan produksi, dibutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi APL. ”Investor menggugat perdata bupati yang menerbitkan izin sampai ke MA dan menang,” ujar Suhardi.

Penegakan hukum merupakan salah satu program prioritas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Program prioritas lain adalah menanam pohon sebanyak- banyaknya untuk mengurangi penggundulan hutan dan degradasi lahan.

Direktur Jenderal PHKA Darori menambahkan, pemodal yang sudah berstatus tersangka perambahan hutan saat ini sudah ditahan di Bareskrim Polri di Jakarta. Pemerintah juga tengah menyusun draf rancangan undang-undang tindak pidana kehutanan yang mencantumkan sanksi hukum minimal terhadap kejahatan kehutanan.

Relaksasi aturan penting

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Marzuki Daud, mengungkapkan, relaksasi aturan dan kebijakan patut diprioritaskan untuk memberikan ruang bagi masyarakat mengembangkan bisnis kehutanan. Pembalakan liar hanya bisa diberantas apabila kerja sama oknum polisi dengan pencuri kayu dapat ditumpas. Marzuki mencontohkan kebijakan jeda balak (moratorium) di Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak mampu menghentikan pembalakan liar.

”Untuk itu kami mengusulkan agar moratorium (di Aceh) dikendurkan dengan memberikan izin hutan tanaman untuk koperasi-koperasi masyarakat supaya masyarakat bisa lebih melestarikan hutan dan menikmati manfaatnya,” ujar Marzuki.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah Sri Puryono meminta Polri tak memukul rata penyelewengan peraturan sebagai bentuk kelemahan aturan yang ada. Puryono mencontohkan, surat keterangan asal-usul (SKAU) sesuai Peraturan Menhut Nomor P.51/Menhut- II/2006 yang memberikan kewenangan kepada kepala desa agar menerbitkan dokumen perdagangan kayu rakyat yang dikeluhkan Polri kerap dipakai mafia kayu untuk mengelabui petugas.

Menurut Puryono, SKAU telah membuat masyarakat di Jawa Tengah giat menanam kayu sengon karena permintaan industri pengolahan meningkat. ”Jangan sampai nanti rakyat tidak mau menanam (pohon) kalau aturan menjadi terlalu rumit,” ujar Puryono. (ham)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: