Data Kerugian Akan Diperbarui

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-07-17 / Halaman 13

Tim Advokasi Laut Timor memutuskan akan melaksanakan survei untuk memperbarui dan memperkokoh data kerugian atas pencemaran minyak Laut Timor akibat kebocoran kilang Montara di Blok West Atlas, perairan Australia. Hal itu diputuskan dalam rapat Tim Advokasi Laut Timor di Jakarta, Jumat (16/7).

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman seusai memimpin rapat Tim Advokasi Laut Timor. ”Data kerugian langsung, biaya penanggulangan, ataupun kerugian tidak langsung, per Februari telah ada. Namun, kami akan melakukan survei baru untuk menambah basis data perhitungan nilai total kerugian,” kata Masnellyarti.

Pada 21 Agustus 2009, kilang Montara di Blok West Atlas bocor dan menumpahkan setidaknya 40 juta liter minyak mentah bercampur gas dan kondensat ke perairan Australia. Pergerakan angin dan ombak telah membawa tumpahan minyak ke perairan Laut Timor, Indonesia.

Menurut pemberitahuan Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA) kepada Kementerian Perhubungan Indonesia, pada 7 Oktober pencemaran minyak itu mencapai 51 mil laut dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Barat. Kebocoran itu berhasil ditutup pada 3 November. Namun, hingga kini nelayan dan petani rumput laut Nusa Tenggara Timur tetap merasakan dampaknya.

Ahli hukum laut berpengalaman yang menjadi kuasa hukum Pemerintah RI dalam kasus sejenis, Hasjim Djalal, menyatakan, Indonesia berhak mengajukan ganti rugi kerugian langsung, kerugian dampak tak langsung, dan kerugian lingkungan. ”Kerugian lingkungan adalah kerugian yang akan berdampak panjang, bukan hitungan bulan. Ada perusahaan tambang yang mencemari laut 25 tahun lalu, sampai hari ini masih membayar ganti rugi kerusakan lingkungan,” kata Djalal.

Djalal menyatakan, Pemerintah RI harus segera memulai negosiasi dengan pencemar. Pemerintah RI juga harus siap melakukan survei bersama dengan pencemar guna menghimpun basis data penghitungan kerugian. ”Dalam kasus pencemaran laut, pihak pencemar biasanya akan menuntut survei bersama untuk menghitung nilai kerugian,” kata Djalal.

Masnellyarti menjelaskan, Indonesia belum pernah melakukan survei bersama dengan pihak pencemar. ”Jika pencemar menuntut survei bersama guna menyepakati nilai ganti rugi lingkungan, kami siap melaksanakan. Meski konsentrasi tumpahan minyak telah berkurang, jejak pencemaran tetap bisa diidentifikasi. Sebab, kandungan minyak bumi yang terurai dan menurunkan unsur bersifat persisten atau sulit terurai,” kata Masnellyarti.

Pemerintah Indonesia telah melakukan survei pada 3-5 November 2009 dan 15-20 Februari. Dari survei itu disimpulkan, luasan sebaran tumpahan minyak di Laut Timor mencapai 16.420 kilometer persegi. Perhitungan berdasarkan survei Februari, nilai total kerugian mencapai Rp 247 miliar. Nilai kerugian langsung Rp 42,1 miliar.

Akan tetapi, dampak pencemaran terhadap perikanan tangkap dan budidaya rumput laut Nusa Tenggara Timur terus berlanjut. Penghitungan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan, hingga 1 April, nilai kerugian atas dampak pencemaran terhadap penghidupan nelayan dan warga pesisir yang menggantungkan hidup dari sumber daya Laut Timor mencapai Rp 2,5 triliun-Rp 3 triliun, belum termasuk kerugian lingkungan. (ROW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: