Lembar Informasi 2010-06 Jati Komoditas Unggulan Sulawesi Tenggara

Jati Komoditas Unggulan Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna identik dengan Kayu Jati. Orang menyebut Muna, pasti ingat kayu jati. Sebaliknya, menyebut kayu jati, orang ingat pulau Muna. Hal itu dikarenakan hampir seluruh wilayah kabupaten Muna seluas 4.887 kilometer persegi dan penduduk sekitar 300 ribu jiwa lebih itu, ditumbuhi hutan jati. Menurut Data Dinas Kehutanan SULTRA, sebelum Zaman Penjajahan Belanda luas Hutan Jati di Muna mencapai 70% Ha. Di era tahun 1970-an, luas kawasan hutan jati masih tersisa sekitar 30.000 Ha. Akhir Maret 2005, saat Menteri Kehutanan MS Kaban mengunjungi Kabupaten penghasil jati itu, luas areal jati dilaporkan tinggal sekitar 1.000 Ha. Itupun lokasinya tidak terkosentrasi pada satu kawasan, melainkan tersebar dibeberapa titik lokasi. Hasil dari Hutan Jati Kabupaten Muna tersebut dibawah keluar daerah. 70% penguasa maubel Kota Kendari menggunakan bahan baku jati Muna, 90% perabot kantor, rumah-rumah mewah milik pejabat Pemkab Muna, Buton, Kolaka, Kota Kendari, menggunakan bahan baku jati alam Muna.

Muna merupakan kawasan Hutan milik Rakyat sejak tahun 1530 M yang secara turun temurun dikelola pemerintah local swapraja/swatantra Tingkat II  Muna. Khusus pengelolaan didasarkan PP NO. 64 tahun 1957 Pasal 8 pemangkuan hutan, baik hutan yang ditunjuk menteri pertanian sebagai hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan, maupun hasil hutan lainnya, diserahkan kepada pemerintah  Daerah Swatantra TK I selanjutnya dalam peraturan das disebut pemerintah daerah, terkecuali untuk bekas NIT dimana kehutanan telah berada pada daerah TK II.

Kabupaten Muna bangga dengan adanya jati Muna dulu jati muna dikenal dengan Kawasan Hutan Papantiri, Zaman Pak La Enda (1986) sebagai Kepala Kehutanan Daerah hutan memiliki luas sekitar 70 Ha. Akan tetapi hujan jati sudah hampir punah, kita tidak akan berfikir untuk melakukan penanaman kembali agar tercipta suatu kesinambungan akan adanya hutan jati tersebut. Dengan adanya pemikiran tersebut sehingga ditemukan sekitar 943 Petani yang ikut menanam jati diatas tanah milik sendiri. Walaupun sebelumnya, ternyata dibeberapa tempat sudah menanam jati sejak tahun 1949 atau sekitar 60 tahun sebelumnya Kabupaten Muna memiliki luas 2,493.218,98 Ha atau 62,97 % dari 3.814.000.00 Ha Luas wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
• Hutan  konservasi seluas 298.468,50 Ha atau sama dengan 7,83 persen dari luas keseluruhan wilayah sultra mengalami pergeseran atas usulan revisi seluas 38.972,85 Ha  atau sama dengan 13,05 % penurunan status dengan tiga usulan perubahan dan peruntukan menjadi Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi dan Areal peruntukan lain.
• Hutan Lindung memiliki luas 1.105.778.35 Ha atau sama dengan 28,99 % dari luas wilayah sultra  mengalami penurunan status mencakup hutan produksi terbatas, hutan produksi dan Areal peruntukan lain seluas 188.668,73 Ha atau sama dengan 17,06 %   dari luas hutan sebelumnya.
• Untuk kawasan hutan lindung (HL) meski mengalami penurunan presentase status namun dari status peruntukan dan difungsi kawasan yang lain (hutan produksi) mengalami penambahan seluas 37.249,46 Ha atau sama dengan 3,36 % total perubahan yang diusulkan menjadi 13,30 %. Telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk Kriteria penetapan kawasan hutan lindung Pasal 55 ayat 1 menyatakan Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas  hujan yang  jumlah  hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.
b) Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
c) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
• Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas 463.498,43 Ha atau sama dengan 12,15 % dari luas wilayah mengalami kenaikan fungsi seluas 130.523,42 Ha atau sama dengan 28,16 % sehingga luas total Status HPT menjadi 591.474,87 Ha, kenaiakan ini merupakan kontribusi dari penuruanan status kawasan konservasi 0,69 % dan Hutan Lindung 27,64 % namun disisi lain mengalami penurunan status untuk Areal Peruntukan Lain (APL) seluar 2.546,98 atau sama dengan 0,54 %. Hutan Produksi (HP) memiliki luas 490.849,45 Ha atau sama dengan 12,87 % dari luas wilayah sultra mengalami kenaikan fungsi menjadi 521.071,20, Ha atau sama dengan 13,74 %, penambahan luasan adalah kontribusi dari penurunan fungsi wilayah Konservasi seluas 6.748,35 Ha atau sama dengan 1,37 % dan penurunan fungsi Hutan Lindung seluas 60.722,86 Ha atau sama dengan 12,37 % kendati mengalami kenaikan status fungsi namun di sisis lain mengalami penurunan fungsi yang diperuntukan untuk Areal Peruntukan Lain (APL) dalam usulan revisi ini seluas 57.609,44 Ha atau sama dengan 11.73 % sehingga dapat dipastikan total  kenaikan status mencapai 2,01 %. Hutan Produksi Konversi sebelum revisi memiliki luas wilayah 134.624,25 Ha atau sama dengan 3,53 % dari luas wilayah mengalami penurunan status  sebagian menjadi Areal Peruntuakan Lain seluas 59.460,62 Ha atau sama dengan 44,16 %.
• Sementara luas Areal Peruntukan lain yang tersedia saat ditetapkannya luas wilayah Sulawesi Tenggara seluas 1.320.781,02 Ha atau sama dengan 34,63 % mengalami kenaikan seluas 149.263,48 atau sama dengan 11,30 % dari penurunan fungsi hutan Konservasi seluas 28.987,03 Ha (2,19 %), Hutan Lindung seluas 659,41 Ha (0,04 %), Hutan Produksi Terbatas 2.546,98 Ha (0,19 %), Hutan Produksi seluas 57.609,44 Ha (4,36 %) dan Hutan Produksi Konversi seluas 59.460,62 Ha (4.50 %).

Pemberian izin pengelolaan hutan tanah milik melalui Perda No. 04 Tahun 2001 kemudian disalah gunakan pengusaha untuk membuat kayu jati milik rakyat, proses pengawasan terhadap proses implementasi Perda oleh instansi terkait pun sangat lemah, pemegang IPKTM dibiarkan bebas menentukan lokasi dan jumlah kubikasinya. Akibat penyalagunaan Perda terjadi baik pada aspek keluarnya proses IPKTM maupun aspek implementasi izin yang diberikan. Setelah itu lahir lagi kebijakan baru dengan nama IPKR yang hadir mengancam petani/pemilik hujan jati milik.

INFORMASI SELANJUTNYA HUBUNGI

S U K U R
Devisi Advokasi Komisi Pengaduan Rakyat (KPR)
Perkumpulan SwaMi

e-mail: sukur_swami@yahoo.co.id
Alamat: Jl. Paelangkuta No. 37 Raha Kab. Muna Sultra

Jati Komoditas Unggulan Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna identik dengan Kayu Jati. Orang menyebut Muna, pasti ingat kayu jati. Sebaliknya, menyebut kayu jati, orang ingat pulau Muna. Hal itu dikarenakan hampir seluruh wilayah kabupaten Muna seluas 4.887 kilometer persegi dan penduduk sekitar 300 ribu jiwa lebih itu, ditumbuhi hutan jati. Menurut Data Dinas Kehutanan SULTRA, sebelum Zaman Penjajahan Belanda luas Hutan Jati di Muna mencapai 70% Ha. Di era tahun 1970-an, luas kawasan hutan jati masih tersisa sekitar 30.000 Ha. Akhir Maret 2005, saat Menteri Kehutanan MS Kaban mengunjungi Kabupaten penghasil jati itu, luas areal jati dilaporkan tinggal sekitar 1.000 Ha. Itupun lokasinya tidak terkosentrasi pada satu kawasan, melainkan tersebar dibeberapa titik lokasi. Hasil dari Hutan Jati Kabupaten Muna tersebut dibawah keluar daerah. 70% penguasa maubel Kota Kendari menggunakan bahan baku jati Muna, 90% perabot kantor, rumah-rumah mewah milik pejabat Pemkab Muna, Buton, Kolaka, Kota Kendari, menggunakan bahan baku jati alam Muna.

Muna merupakan kawasan Hutan milik Rakyat sejak tahun 1530 M yang secara turun temurun dikelola pemerintah local swapraja/swatantra Tingkat II  Muna. Khusus pengelolaan didasarkan PP NO. 64 tahun 1957 Pasal 8 pemangkuan hutan, baik hutan yang ditunjuk menteri pertanian sebagai hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan, maupun hasil hutan lainnya, diserahkan kepada pemerintah  Daerah Swatantra TK I selanjutnya dalam peraturan das disebut pemerintah daerah, terkecuali untuk bekas NIT dimana kehutanan telah berada pada daerah TK II.

Kabupaten Muna bangga dengan adanya jati Muna dulu jati muna dikenal dengan Kawasan Hutan Papantiri, Zaman Pak La Enda (1986) sebagai Kepala Kehutanan Daerah hutan memiliki luas sekitar 70 Ha. Akan tetapi hujan jati sudah hampir punah, kita tidak akan berfikir untuk melakukan penanaman kembali agar tercipta suatu kesinambungan akan adanya hutan jati tersebut. Dengan adanya pemikiran tersebut sehingga ditemukan sekitar 943 Petani yang ikut menanam jati diatas tanah milik sendiri. Walaupun sebelumnya, ternyata dibeberapa tempat sudah menanam jati sejak tahun 1949 atau sekitar 60 tahun sebelumnya Kabupaten Muna memiliki luas 2,493.218,98 Ha atau 62,97 % dari 3.814.000.00 Ha Luas wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
• Hutan  konservasi seluas 298.468,50 Ha atau sama dengan 7,83 persen dari luas keseluruhan wilayah sultra mengalami pergeseran atas usulan revisi seluas 38.972,85 Ha  atau sama dengan 13,05 % penurunan status dengan tiga usulan perubahan dan peruntukan menjadi Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi dan Areal peruntukan lain.
• Hutan Lindung memiliki luas 1.105.778.35 Ha atau sama dengan 28,99 % dari luas wilayah sultra  mengalami penurunan status mencakup hutan produksi terbatas, hutan produksi dan Areal peruntukan lain seluas 188.668,73 Ha atau sama dengan 17,06 %   dari luas hutan sebelumnya.
• Untuk kawasan hutan lindung (HL) meski mengalami penurunan presentase status namun dari status peruntukan dan difungsi kawasan yang lain (hutan produksi) mengalami penambahan seluas 37.249,46 Ha atau sama dengan 3,36 % total perubahan yang diusulkan menjadi 13,30 %. Telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk Kriteria penetapan kawasan hutan lindung Pasal 55 ayat 1 menyatakan Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas  hujan yang  jumlah  hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.
b) Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
c) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
• Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas 463.498,43 Ha atau sama dengan 12,15 % dari luas wilayah mengalami kenaikan fungsi seluas 130.523,42 Ha atau sama dengan 28,16 % sehingga luas total Status HPT menjadi 591.474,87 Ha, kenaiakan ini merupakan kontribusi dari penuruanan status kawasan konservasi 0,69 % dan Hutan Lindung 27,64 % namun disisi lain mengalami penurunan status untuk Areal Peruntukan Lain (APL) seluar 2.546,98 atau sama dengan 0,54 %. Hutan Produksi (HP) memiliki luas 490.849,45 Ha atau sama dengan 12,87 % dari luas wilayah sultra mengalami kenaikan fungsi menjadi 521.071,20, Ha atau sama dengan 13,74 %, penambahan luasan adalah kontribusi dari penurunan fungsi wilayah Konservasi seluas 6.748,35 Ha atau sama dengan 1,37 % dan penurunan fungsi Hutan Lindung seluas 60.722,86 Ha atau sama dengan 12,37 % kendati mengalami kenaikan status fungsi namun di sisis lain mengalami penurunan fungsi yang diperuntukan untuk Areal Peruntukan Lain (APL) dalam usulan revisi ini seluas 57.609,44 Ha atau sama dengan 11.73 % sehingga dapat dipastikan total  kenaikan status mencapai 2,01 %. Hutan Produksi Konversi sebelum revisi memiliki luas wilayah 134.624,25 Ha atau sama dengan 3,53 % dari luas wilayah mengalami penurunan status  sebagian menjadi Areal Peruntuakan Lain seluas 59.460,62 Ha atau sama dengan 44,16 %.
• Sementara luas Areal Peruntukan lain yang tersedia saat ditetapkannya luas wilayah Sulawesi Tenggara seluas 1.320.781,02 Ha atau sama dengan 34,63 % mengalami kenaikan seluas 149.263,48 atau sama dengan 11,30 % dari penurunan fungsi hutan Konservasi seluas 28.987,03 Ha (2,19 %), Hutan Lindung seluas 659,41 Ha (0,04 %), Hutan Produksi Terbatas 2.546,98 Ha (0,19 %), Hutan Produksi seluas 57.609,44 Ha (4,36 %) dan Hutan Produksi Konversi seluas 59.460,62 Ha (4.50 %).

Pemberian izin pengelolaan hutan tanah milik melalui Perda No. 04 Tahun 2001 kemudian disalah gunakan pengusaha untuk membuat kayu jati milik rakyat, proses pengawasan terhadap proses implementasi Perda oleh instansi terkait pun sangat lemah, pemegang IPKTM dibiarkan bebas menentukan lokasi dan jumlah kubikasinya. Akibat penyalagunaan Perda terjadi baik pada aspek keluarnya proses IPKTM maupun aspek implementasi izin yang diberikan. Setelah itu lahir lagi kebijakan baru dengan nama IPKR yang hadir mengancam petani/pemilik hujan jati milik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: