Lima Mitra Perusda Dibekukan

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-07-14 / Halaman 6

Operasi lima perusahan tambang mitra Perusahaan Daerah (Perusda) Kolaka, akhirnya dibekukan. Indikasi awal, telah terjadi pencemaran lingkungan seperti yang dilaporkan ratusan warga desa di sekitar kawasan tambang Perusda. Keputusan pembekuan aktivitas lima perusahaan itu diputuskan dalam rapat bersama Komisi I dan II DPRD Kolaka dengan jajaran Direksi Perusda dan Badan Pengawas perusahaan plat merah tersebut, kemarin. Sebelumnya, dua mitra berbendera PT. Cipta Jaya dan PT DBK lebih dulu dibekukan sendiri oleh Perusda karena tak memenuhi janji memberi kontribusi sesuai kewajibannya pada daerah dan negara.

Massa saat berdemo beberapa hari lalu justru mempersoalkan pembekuan perusahaan yang dilakukan Perusda, bukan menuntut penutupan karena adanya pencemaran lingkungan dari aktivitas penanam modal tersebut.

Ketua Badan Pengawas Perusda, Ahmad Safei mengusulkan dibentuknya tim gabungan DPRD dan Pemkab serta perwakilan masyarakat penerima dampak pertambangan untuk menginvestasikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan di areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perusda. “Tim investigasi akan memfokuskan laporan kerusakan lingkungan, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan tentang masalah ini”terang Plt Sekab Kolaka itu.

Menyangkut dengan pencopotan itu Dirut Perusda, Andi Alwi, secara internal masih akan meminta penjelasan dari yang bersangkutan. “Terkait beberapa warga yang mempertanyakan keberadaan anggota Brimob di areal pertambangan Perusda, termasuk kebijakan Andi Alwi yang dinilai diskriminatif terhadap beberapa mitra perusahaan tambang, dewan bisa meminta keterangan langsung kepada yang bersangkutan”, tambah Asisten Setkab Kolaka ini.

Dirut Perusda , Andi Alwi sendiri tidak hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Joni Syamsuddin tersebut karena tengah berada di luar saerah. Sementara itu Humas Perusda Kolaka, Haning Abdullah yang ditemui usai rapat menyayangkan pembekuan aktivitas pertambangan dari beberapa perusahaan mitra mereka. Pasalnya  hal tersebut akan merugikan daerah karena retribusi tambang juga otomatis terhenti. Sebelumnya ratusan masyarakat dari Desa Huko-huko dan Pesouha mendesak pencopotan Dirut Perusda dengan alasan mengabaikan kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan yang dilakukan. (cr3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: