Diduga Ada Percepatan Perusakan Hutan

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-07-14 / Halaman 12

Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan, rencana moratorium alih fungsi hutan primer dan lahan gambut yang dimulai pada 2011 justru mempercepat kerusakan hutan. Selain pembukaan hutan besar-besaran, proses pelepasan kawasan konservasi untuk pertambangan juga dilanjutkan.

Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) M Teguh Surya menyatakan, rencana moratoruim pada 2011 telah merangsang pemilik konsesi mempercepat pembukaan hutan. “Di Semenanjung Kampar, Provinsi Riau, ada peningkatan aktivitas pembukaan hutan. Menjelang awal moratorium Januari 2011, pemegang izin pembukaan hutan berlomba membalak hutan. Pada Juli, jumlah ekskavator yang digunakan untuk membalak mencapai 40 lebih”, kata Teguh, Senin (12/7) di Jakarta.

Teguh juga menyatakan, pada 2010 Menteri Kehutanan telah melepaskan 78,158 hekter kawasan hutan. “Pelepasan itu harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan komitmen Presiden menurunkan emisi karbon Indonesia 26 persen dari bisnis normal. Konsistensi kebijakan di sektor kehutanan menjadi penentu”, kata Teguh.

Direktur Jenderal Bina Produksi Hutan Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto membantah anggapan rencana moratorium pasca kerja sama pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REED) antara Indonesia dan Norwegia mempercepat kerusakan hutan.

“Sejak kerja sama diumumkan 26 Mei 2010, tidak pernah ada izin beru alih fungsi hutan. Semua aktivitas di Semenanjung Kampar tersebut dilakukan atas dasar izin tahun 1993 yang telah diperbaharui dengan izin tahun 2004”, kata Hadi.

Secara terpisah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian  Kehutanan Darori membenarkan, pada 2010 Kementerian Kehutanan melepaskan sebagian kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone untuk perusahaan tambang. “Keputusan itu memang ditandatangai 2010 tetapi proses pelepassannya dimulai 2008 dan telah disetujui Komisi IV. Luasnya hanya 160 hekter, bukan 14.000 hekter”, katanya.

Ia menyatakn, kementerian Kahutanan berkomitmen menjalankan kebijakan presiden menurunkan emisi karbon 26 persen dari bisnis seperti biasa. “Pertama, moratorium izin alih fungsi kawasan. Kedua, penghijauan 1,6 juta hekter. Ketiga, penegakkan hukum. Kami telah memproses delapan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang membuka hutan tanpa izin”, kata Darori. (ROW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: