Pengungsi Diusulkan Jadi Transmigran

Kompas, Nusantara 2010-07-13 / Halaman 24

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara meminta pemerintah jangan terburu-buru mengusir paksa pengungsi asal Aceh yang mendiami zona inti Taman Nasional Gunung Leuser. Bila perlu, mereka dijadikan transmigran lokal mengingat di beberapa wilayah Sumut masih tersedia lahan.

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Brilian Mokhtar, saat dihubungi dari Medan, Senin (12/7), mengatakan, sebelum pengungsi asal Aceh itu diusir paksa, pemerintah sebaiknya menyiapkan tempat relokasi yang layak terlebih dahulu. Apalagi jika mengingat mereka mengungsi ke Sumut karena terusir dari Aceh akibat konflik bersenjata. ”Bila perlu, mereka dijadikan transmigran lokal, seperti (ditempatkan) di Tapanuli Selatan,” katanya.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) rencananya akan meminta 554 keluarga pengungsi yang mendiami zona inti TNGL di wilayah konservasi Besitang keluar sebelum bulan puasa (Ramadhan). Menurut Kepala Bidang Pengelolaan TNGL Wilayah III Stabat Ari Subiantoro, rencana tersebut paling cepat direalisasikan Juli ini karena pemberitahuan soal pengusiran paksa telah disampaikan kepada pengungsi tiga pekan lalu.

Sebagian pengungsi, menurut Ari, memang menolak dan menyatakan siap mati mempertahankan lahan yang mereka diami di TNGL. Karena itu, pengusiran paksa akan dilakukan Balai Besar TNGL setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumut.

Mendukung

DPRD Sumut, menurut Brilian, pada dasarnya mendukung upaya pemerintah mengosongkan zona inti TNGL. Sebab, selain ada pengungsi asal Aceh, di zona itu juga ada perambah yang memanfaatkan situasi. ”Didata dulu pengungsinya. Kalau perambah, ya, harus keluar sekarang juga karena itu wilayah konservasi yang terlarang untuk permukiman,” katanya.

Terkait pendapat Brilian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut Rapotan Tambunan menyatakan, pihaknya terbuka menerima pengungsi asal Aceh yang berdiam di TNGL sebagai peserta transmigrasi lokal. Hanya saja, selama ini, Balai Besar TNGL tak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut untuk merelokasi pengungsi asal Aceh itu.

”Pengungsi juga manusia, tidak bisa dipaksa keluar dari TNGL begitu saja. Meski TNGL harus bebas dari aktivitas apa pun, kecuali untuk konservasi, pada prinsipnya kami menerima jika pengungsi asal Aceh yang berada di TNGL dijadikan sebagai peserta transmigran lokal. Tetapi, selama ini memang belum pernah ada koordinasi untuk membahas masalah itu,” ujar Rapotan.

Menurut Rapotan, ada dua areal penggunaan lain (APL) di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan yang bisa dijadikan kawasan transmigrasi lokal. ”Tapi, (untuk menjadikan kawasan terkait sebagai permukiman transmigran lokal) tentu harus seizin kabupaten penerima. Balai Besar TNGL harus bicara dengan kami agar bisa kami masukkan untuk program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun depan,” katanya.

Senada dengan Rapotan, Kepala Dinas Kehutanan Sumut James Budiman Siringoringo mengaku belum pernah diajak bicara oleh Balai Besar TNGL. Padahal, lanjut Siringoringo, bila diperlukan, Dinas Kehutanan bisa mencari kawasan hutan produksi yang bisa dialihfungsikan menjadi tempat relokasi para pengungsi. (BIL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: