Dua KP Minta Perusda dibekukan

Kendari Pos, Bumi Anoa 2010-07-13 / Halaman 5

Ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Pomalaa dalam kendali dua politisi berunjukrasa di Kantor DPRD Kolaka, kemarin. Massa yang dikomandoi mantan Anggota DPRD Kolaka, Jakob Bulo dan Ketua DPD II Golkar Kolut, Khana memprotes tindakan Direktur Perusda Kolaka, Andi Alwi yang membekukan aktivitas dua perusahaan tambang, PT. Cipta Jaya dan PT. DBK sebagai mitranya.

Entah dalam kapasitas apa, namun Khana menuding Dirut Perusda, Andi Alwi telah bertindak diskriminasi terhadap dua perusahaan tersebut. Sementara beberapa perusahaan mitra Perusda lainnya seperti PT. Titisan Batara, PT Media Arsir dan PT. Tianjin tetap beroperasi.
Mantan dosen Unhalu yang banting setir menjadi politisi setelah ”dekat” dengan Ketua DPD I Golkar Sultra, Ridwan itu juga mempertanyakan keberadaan sejumlah anggota Brimobda yang mengamankan aktivitas penambangan Perusda.

Sementara Jakob Bulo juga menilai penambangan yang dilakukan Perusda dengan beberapa mitra usahanya, ilegal. Sebab diputuskan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sepengetahuan DPRD. ” Masalah ini harus diproses karena telah merugikan daerah. Apalagi sejauh ini Perusda juga tidak menunjukan itikad baik untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita warga akibat aktivitas penambangan, seperti tercemarnya sumber air bersih dan kerusakan lingkungan,” terang mantan legislator Partai Pelopor ini.

Ketua Komisi I DPRD Kolaka, Joni Syamsuddin bersama Ketua Komisi III, Akring Djohar dan sejumlah anggota dewan lainnya yang menerima aspirasi demonstran berjanji  menindaklanjuti tuntutan pendemo termasuk meminta penjelasan terkait keberadaan personil Brimob di lokasi tambang Perusda. ” Mengenai tuntutan pergantian direktur Perusda ada mekanismenya. Meski demikian dewan akan meminta penjelasan Badan Pengawas perusahaan daerah itu,” janji Joni Syamsuddin. Di tempat terpisah Humas Perusda Kolaka, Haning Abdulah yang dikonfirmasi mengatakan, pembekuan aktivitas pertambangan PT. Cipta Jaya dan PT. DBK karena kedua perusahaan tersebut belum memenuhi sejumlah kewajiban baik kepada Perusda maupun pada negara.

PT. Cipta Jaya, misalnya. Haning mengatakan perusahaan tersebut hingga kini masih memiliki tunggakan retribusi sebesar Rp 4 miliar ke Perusda. Selain itu kewajiban pajak lima persen per matriks ton sesuai harga negara tujuan yang harus disetor ke rekening negara, juga belum dipenuhi. ” Perusahaan ini sudah melakukan sembilan kali pengapalan, tapi kewajiban pajak yang harusnya masuk ke kas negara belum sepeser pun dipenuhi. Hal ini menyebabkan Perusda sebagai perusahaan yang mengayomi, membekukan aktivitas penambangannya,” terang Haning. Hingga sore kemarin, massa masih bertahan di gedung DPRD Kolaka dan mengancam akan menduduki gedung DPRD jika tuntutan mereka tidak direspon.  (cr3/cok)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: