FMPH Tolak Investor Perkebunan Sawit

Kendari Ekspres, 2010-07-12 / Halaman 1

fotum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPH) Kabupaten Konawe mengyuarakan penolakan terhadap keberadaan investor perkebunan sawit, PT Tani Prima Makmur yang saat ini sedang berinvestasi di Konawe, Sultra.

Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Konawe, Kamis (9/7). Para pengunjuk rasa mendesak DPRD Konawe untuk menolak investor kelapa sawit PT Tani Prima Makmur yang dinilai hanya akan merugikan daerah dan masyarakat Konawe.

Pengunjuk rasa yang dikoordinasi Hirman Lasariwu dan Ilham ini juga mendesak DPRD Konawe untuk segera memanggil pihak-pihak terkait agar memberi penjelasan tentang masuknya PT Tani Prima Makmur di Kabupaten Konawe. Selain itu, mereka mendesak Pemkab Konawe untuk segera menarik atau mencabut surat izin yang telah dikeluarkan pada 2008.

Mereka menilai, masuknya PT Tani Prima Makmur yang menolah 27 ribu hekter lebih tanah yang tersebar di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan bondoala, Wanggeduku, Anggaberi, Tongauna, dan Abuki hanya akan merugikan daerah dan masyarakat. Pasalnya, adanya perkebunan sqwit tersebut akan menggusur lokasi persawahan milik masyarakat, perkebunan, hutan sekunder, dan tambak milik masyarakat.

Mereka menyebutkan, kerugian yang bakal diterima Pemkab dan masyarakat jika perusahaan itu masuk ditaksir mencapai triliun rupiah selama kontrak perusahaan itu berjalan. Untuk sektor pertanian sawah saja misalnya, kerugian dapat dicapai Rp 20 juta per hekter per tahun dalam luasan tiga ribu hekter yang bakal tergusur perkebunan kelapa sawit.

Hirman menegaskan, pembukaan areal persawahan di Konawe telah menghabiskan dana miliaran rupiah dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang digelontorkan pemerintah pusat tiap tahun. “Maka sangat tak terpuji jika Pemkab menggusur areal persawahan itu hanya untuk perkebunan kelapa sawit”, ujar Hirman.

Ilham menambahkan, kerugian lingkungan akibat investasi perkebunan kelapa sawit juga akan dirasakan di Konawe. Dia mencontohkan di Kabupaten Konawe utara yang menyisakan masalah kerusakan lingkungan dan konflik sosial lainnya. Ilham juga mengkhawatirkan, sertifikat tanah milik masyarakat Konawe yang diserahkan kepada investor justru akan menjadi agunan untuk mencairkan pinjaman di bank sehingga masyarakatlah yang merugi.

Ilham juga menengarai keberadaan PT Tani Prima Makmur di Konawe tanpa melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang benar-benar objektif di lapangan. “Tim Amdal ternyata tidak turun lapangan”, ungkapnya.

Menanggapi penolakan itu, anggota Komisi B DPRD konawe, Litanto SH, mengatakan, pihaknya akan segera mengandegandakan pemanggilan pihak-pihak terkait seperti PT Tani Prima Makmur dan instansi berwenang di Konawe.

Politikus PDIP ini menegaskan, jika memang keberadaan PT Tani Prima Makmur tak memenugi standar kelayakan, maka secara tegas DPRD akan menolak keberadaannya. “Kalau tidak layak beroperasi kita tolak saja”, ucapnya. *CR1/B/MAH

One Response

  1. seharusnya pemerintah daerah konawe mesti lebih bijak memikirkan pembangun industri perkebunan sawit ini, pasalnya merugikkan masyrakat sekitar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: