99 Korban Terancam Putus Sekolah

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-07-08 / Halaman 13

Sejumlah 99 anak korban luapan lumpur yang menyembur di areal konsesi PT Lapindo Brantas terancam putus sekolah karena kekurangan biaya. Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Lumpur Lapindo akan menghimpun dana beasiswa bagi 99 siswa itu di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Jakarta mulai Kamis (8/7).

Aktivis Institut Hijau Indonesia, Selamet Daroyni, menyatakan, para anak itu terancam putus sekolah lantaran luapan lumpur yang menyembur sejak 29 Mei 2006 telah merusak sumber-sumber pencarian orangtua mereka. Kebanyakan dari mereka adalah anak dari petani dan buruh yang sawah atau pabrik tempat mereka bekerja terendam lumpur.

Mereka berasal dari sejumlah desa yang terkena semburan lumpur Lapindo, di antaranya dari Jatirejo, Renokenongo, Besuki, Kedungbendo, ”Mereka yang terancam putus sekolah terdiri dari 83 siswa sekolah dasar/ sederajat, 13 siswa sekolah menengah pertama/sederajat, dan 3 siswa sekolah menengah atas/sederajat,” kata Selamet di Jakarta, Rabu.

Pengumpulan beasiswa bagi para siswa itu akan berlangsung Kamis pukul 14.00 sampai 16.00. ”Kami menyebutnya Gerakan Rp 1.000 untuk Pendidikan Anak Korban Lumpur Lapindo. Kami mengundang siapa saja masyarakat yang tergerak untuk ikut menyumbang dana bagi beasiswa 99 siswa itu,” kata Selamet. Penggalangan dana di Jalan Borobudur 14, Jakarta Pusat, itu diharapkan dapat menghimpun Rp 35,8 juta dana untuk membiayai 99 siswa itu.

Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Lumpur Lapindo juga mengundang 24 penerima Bakrie Award untuk ikut memberikan sumbangan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Berry Nahdian Furqon mengharapkan, para penerima Bakrie Award itu akan mengembalikan Bakrie Award yang telah mereka terima.

Menurut Berry, sebagai sebuah penghargaan, Bakrie Award membangun citra dengan memberikan penghargaan terhadap sejumlah tokoh yang dikenali memiliki integritas dalam bidang budaya, ilmu pengetahuan, gerakan sosial, dan gerakan hak asasi manusia di Indonesia. ”Bakrie Award telah melengkapi politik pencitraan Aburizal Bakrie sehingga membuat orang lupa pada Bakrie selaku pemilik PT Lapindo Brantas yang tidak bertanggung jawab atas semburan lumpur,” kata Berry.

Menurut dia, pencitraan itu telah menumpulkan hukum dan kekuasaan sehingga tidak ada tindakan hukum atas kelalaian yang menyebabkan lumpur menyembur. ”Juga tidak ada tindakan dari pemerintah dan negara atas kelalaian Bakrie dalam membayar ganti rugi bagi para korban. Karena itu, kami mengimbau para penerima Bakrie Award mengembalikan penghargaan dari kelompok perusak lingkungan itu,” kata Berry.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik menyatakan, sejak Selasa (6/7) sejumlah aktivis lingkungan hidup menggalang tanda tangan seruan bagi para penerima Bakrie Award untuk mengembalikan penghargaan yang telah diterima. ”Sudah ada 40 lebih penanda tangan, termasuk dari 30 lebih lembaga. Pengembalian itu akan menjadi sanksi moral dan sanksi politik terhadap Aburizal Bakrie atas apa yang terjadi di Sidoarjo,” kata Damanik. (ROW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: