Secercah Harapan Jati Muna

Kendari Pos, Opini 2010-07-07 / Halaman 4

Oleh : Faisal Danu Tuheteru, S.Hut MSi

Kabupaten Muna terkenal dengan kayu (baca: pohon) jati. Itulah kekhasan Kab. Muna. Etos orang muna tentang hutan jati bahwa jati adalah raja kayu, tanpa jati di suatu hutan, maka hutan itu tidak berarti. Ada jati, ada air, kata orang muna. Pada konteks lebih luas, jati menjadikan wilayah Muna terkenal dalam berbagai forum dan publikasi ilmiah baik skala regional maupun internasional.

Masyarakat Muna mengenal jati Muna dengan nama kulidawa. Kulidawa artinya jati yang berasal dari Jawa. Pembuktian kulidawa tersebut didasarkan pada beberapa informasi tentang awal penanaman jati di Muna. Penanaman jati di Muna dimulai sejak raja Islam pertama di Tiworo yang menerima bibit pohon jati dari Sultan Demak ketika berkunjung ke kesultanan tersebut pada abad keenambelas (Potter and Lee, 1998). Walaupun literatur lain menyebutkan bahwa tanaman ini di bawah dari pulau Jawa oleh pedagang dari Maluku dan ada spekulasi kolonial Belanda bahwa jati yang di Muna merupakan tumbuhan asli.

Sejarah ini mengisyaratkan bahwa jati merupakan monument penting yang mengkisahkan hubungan historis antara wilayah ini dengan pusat penyebaran islam dan kekuasaan yang terpusat di Jawa. Selain itu, jati di Muna juga merupakan symbol jati diri masyarakat Muna dalam konteks pengembangan wilayah dan pembangunan karakter identitas orang Muna pada era kekinian.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah diperoleh informasi keragaman genetik (asal usul atau kekerabatan) jati muna.  Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan penanda DNA (genetika molekuler) sebagaimana disampaikan oleh Widyatmoko (2005) menunjukan bahwa secara garis besar populasi jati yang ada dan pernah diteliti di Indonesia terbagi menjadi 2 populasi besar yaitu Sulawesi dan non-sulawesi. Populasi Muna dan Buton berkerabat dekat dibandingkan dengan populasi jati di Sulawesi. Wakonti (Buton) merupakan awal dari populasi jati di Sulawesi. Hasil penelitian tersebut juga melaporkan bahwa keragaman genetik populasi jati Muna dan Buton masih relatif tinggi tetapi ada kecenderungan menurun.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dimunculkan beberapa hal yakni apakah jati Muna merupakan tumbuhan asli Muna?, atau jati yang ada di Muna diperoleh dari Buton pada masa kesultanan Buton? atau memang berasal dari Jawa yang kemudian beradaptasi cukup lama dengan lingkungan di Muna sehingga mengalami evolusi genetik yang cukup tinggi? Atau ditanam oleh kuli-kuli dari Jawa saat kolonial Belanda melakukan eksploitasi di Muna sehingga disebut Kulidawa?.

Mengembalikan jati diri Orang Muna

Pohon jati merupakan salah satu jenis family verbenaceae yang bernilai ekonomi tinggi. Kayu dari pohon jati Muna memiliki keunggulan kualitas lebih baik dibanding dengan wilayah pengembangan jati di Sulawesi Tenggara. Balai Penelitian Kehutanan Sulawesi di Makassar menyebutkan kayu jati Muna memiliki empat keunggulan, yang meliputi kekuatan, kerapatan, kekerasan, serta fisik kimia. Keunggulan tersebut dibuktikan dengan tekstur serat indah dan batang yang lurus. Salah satu faktor pendukungnya adalah kandungan kapur (Ca) dari bahan induk tempat tumbuh pohon jati.

Dengan nilai ekonomi tersebut, menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan  (baca: penebangan liar) terhadap populasi atau tegakan jati di hutan Negara Kabupaten Muna. Satu perntanyaan yang kemudian muncul, siapakah pelaku penebangan liar (illegal logging), apakah masyarakat di sekitar hutan atau kelompok-kelompok tertentu yang terorganisir dengan baik atau pihak-pihak lain yang mengatasnamakan kedua elemen tersebut? Tidak ada jawaban yang pasti atas pertanyaan tersebut. Yang ada hanya saling tuding menuding, masyarakat terhadap pemerintah disatu sisi dan sebaliknya pemerintah terhadap masyarakat di sisi lain.     Persoalan ini kemudian menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Terlepas dari polemik yang terjadi, fakta di lapangan menunjukan bahwa hutan jati mengalami penurunan kuantitas yang signifikan. Fakta terakhir (tinjauan lapangan) bahwa telah terjadi penebangan pohon jati besar-besaran di Hutan Jati Tongkuno dan ini terjadi di depan kantor UPTD Kehutanan.

Pada bagian ini, penulis membatasi diri untuk tidak membahas atau mengulas secara detail persoalan tersebut diatas karena tidak memiliki data yang cukup dan valid. Namun ada sisi lain yang menurut saya penting untuk diungkap, yakni ada kesadaran kolektif masyarakat Muna untuk mengembalikan kejayaan dan jati diri orang Muna seperti semula tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Saya secara pribadi bangga dan kagum serta kaget atas inisiatif dan swadaya masyarakat untuk menanam jati Muna di lahan miliknya. Kenapa kaget, karena selama ini saya dan mungkin pembaca budiman lainnya hanya mendapatkan informasi terbatas mengenai upaya sistematis atas penghancuran jati di Muna. Sedangkan fakta kesadaran masyarakat untuk menanam jati jarang (kalau tidak mau disebut tidak pernah diberitakan) di informasikan ke publik.

Fakta ini mengindikasikan bahwa masyarakat Muna menyadari sepenuhnya akan keberadaan hutan jati sebagai icon kabupaten Muna. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa dengan membudidayakan jati dapat memperoleh keuntungan ekonomi, dengan demikian dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat Muna.  Untuk mendukung upaya budidaya jati tersebut, masyarakat pemilik jati di lahan milik telah membentuk asosiasi petani hutan jati milik (PHJM) yang beranggotakan 943 petani dari 9 Kecamatan (35 desa dari 237 desa di Kab Muna) dengan luas 1000,3 ha. Asosiasi ini diinisasi dan difasilitasi oleh beberapa lembaga/elemen masyarakat, salah satunya adalah yayasan Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI) Muna.  Berdasarkan informasi tersebar di masyarakat yang didapatkan PHJM di Kabupaten Muna, saat ini diperkirakan ada sekitar 130.000 Ha jati yang berumur antara 1 s/d 20 tahun (Swami, 2009).

Menata Pengelolaan Hutan jati Muna

Upaya pemulihan dan perbaikan kondisi hutan jati di Muna perlu terus menerus dilakukan. Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan jati di Muna. Permasalahan tersebut diantaranya penebangan liar dan pengrusakan habitat populasi jati, pengetahuan silvikultur jati masyarakat yang masih rendah, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini, regulasi (baca: kebijakan) pengelolaan jati cenderung high cost dan menguntungkan pihak-pihak tertentu (tidak akomodatif), kepastian pemanfaatan kasawasan hutan Negara oleh masyarakat serta pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta koordinasi berbagai pihak dalam penangan kasus tidak berjalan optimal.

Mempertimbangkan semangat dan kesadaran masyarakat dan permasalahan pengelolaan hutan jati di Muna maka perlu dilakukan upaya atau langkah-langkah pengembangan jati Muna ke depan. Menurut hemat penulis ada beberapa upaya yang harus dilakukan diantaranya : Mempertahankan jumlah individu dan luasan yang masih tersisa. Akibat penebangan liar diperkirakan telah terjadi kemeresotan populasi dan luasan hutan jati yang cukup tajam. Kemerosostan sumberdaya alam hutan tersebut tidak saja mengancam kemampuan memproduksi kayu jati tetapi yang lebih serius lagi adalah menurunnya potensi genetik jati Muna akibat menurunnya atau bahkan hilangnya plasma nutfah. Oleh karena itu, upaya mempertahankan tegakan jati yang masih tersisa dan jumlah individu pohon yang telah diidentifikasi sebagai pohon plus menjadi hal yang sangat penting. Tegakan jati di Warangga dan Tongkuno serta di Wakuru harus tetap dijaga keberadaannya.

Selain upaya tersebut, kegiatan konservasi ex-situ jati Muna (penyelamatan jati di luar habitat) yang telah dilakukan di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara perlu dievaluasi secara mendalam. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk diperoleh data dan informasi tentang tahapan perkembangan kegiatan yang telah dilakukan dan evaluasi tingkat keberhasilannya.

Penerapan teknik silvikultur (budidaya) yang tepat dan intensif. Teknik silvikultur yang dimaksud adalah penanganan benih dan bibit (sebaiknya dari sumber benih yang sudah diidentifikasi oleh lembaga-lembaga terkait), pemanfaatan pupuk hayati tanah seperti fungi mikoriza pada saat di pembibitan, pemberian pupuk yang tepat dan pemeliharaan yang optimal dengan demikian pertumbuhan tanaman akan lebih baik. Pemanfaatan trubusan dari tunggak jati perlu dilakukan dengan pemeliharaan intensif dengan memilih satu trubusan yang bagus dan mematikan trubusan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan tanaman jati sangat responsif terhadap teknik silvikultur yang digunakan.

Penerapan system agroforestri yang tepat. Seperti diketahui bersama bahwa usaha budidaya jati membutuhkan waktu yang cukup lama (25-30 tahun). Disela waktu yang cukup lama tersebut, masyarakat membutuhkan pemanfaatan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan adopsi system agroforestri (tumpangsari). Prinsip dari agroforestri tersebut adalah pemanfaatan ruang disela-sela tanaman pokok jati untuk ditanam tanaman semusim. Tanaman tersebut adalah kacang tanah, jagung, padi, dll. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh hasil (manfaat ekonomi) dari tanaman semusim sambil menunggu masa panen tanaman pokok jati. Selain tanaman semusim, kombinasi tanaman pokok jati dengan usaha peternakan juga dapat dilakukan.

Inventarisasi dan pemetaan potensi hutan jati. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan potensi jati Muna perlu dilakukan karena untuk menjawab kesimpangsiuran data potensi dan luasan hutan jati yang ada selama ini. Selain itu, dari kegiatan ini juga dapat diperoleh model dan dinamika pertumbuhan dan sebaran potensi dan luasan hutan jati di wilayah Muna baik di hutan milik masyarakat maupun di hutan yang dikuasai negara.

Regulasi yang akomodatif. Selama ini banyak petani tidak melakukan kegiatan budidaya tanaman jati karena adanya system birokrasi yang berbelit-belit dan kebijakan perizinan, perpajakan, kejelasan hak, dan retribusi yang tidak akomodatif. Terkait dengan pengemnagan dan pengelolaan hutan jati maka pemerintah Kabupaten Muna perlu merevisi dan membuat kebijakan untuk merangsang minat masyarakat, antara lain jaminan kepastian hak atas tanaman yang ditanam, peningkatan pelayanan (memotong mata rantai birokrasi) dan pajak dan permodalan (meminimalisir pungutan-pungutan dalam rangka peningkatan PAD).

Mekanisme pasar.  Salah satu faktor penunjang yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah terkait dengan pengembangan dan pengelolaan hutan jati adalah pasar. Suparno (2003) menyebutkan ada tiga hal terkait dengan pasar yang harus diperhatikan antara lain adanya jaminan pasar (selama ini masyarakat menjadi korban dalam mekanisme pasar), stabilitas harga dan inovasi teknologi pasca panen.

Political will (komitmen) semua pihak. Dalam upaya pengembangan jati sebagai komuditas unggulan kabupaten Muna dan provinsi Sulawesi Tenggara maka dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dan semua pihak terkait. Secara umum masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk membudidayakan jati (penjelasan sebelumnya). oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah melalui arah kebijakan dan mekanisme kontrol pasar serta pengamanan kawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penangan kasus illegal logging. Semoga pemerintahan baru menjadikan jati sebagai komoditas unggulan Muna dan berpihak kepada masyarakat Muna, khususnya petani jati. Semoga (**)

*)   Penulis staf Pengajar Jurusan Kehutanan Unhalu dan anggota tim Journalist Trip ke Muna, 26-28 Juni 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: