Butuh Dibentuk Tim Penanganan Pantai

Kompas, Bisnis & Keuangan 2010-07-06 / Halaman 18

Sekitar 450 kilometer total panjang pantai di Indonesia yang mengalami erosi. Pantai-pantai itu tersebar di lebih dari 100 lokasi di 20 provinsi.

Menurut Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono di Jakarta, Senin (5/7), erosi pantai di Indonesia yang sudah pada

tahap kritis antara lain di pantai barat Sumatera, Bali, pantai utara Jawa, pantai selatan Sulawesi, pantai timur Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Pengikisan di pantai-pantai itu hingga kini terus berlangsung.

Faktor pemicu erosi pantai antara lain pembabatan hutan mangrove di pesisir untuk tambak budidaya ikan dan pemanfaatan kayu bakar. Selain, konversi lahan mangrove untuk industri, penggalian pasir, reklamasi pantai, dan pendirian bangunan yang menjorok ke laut.

Subandono menegaskan, untuk mengatasi abrasi dibutuhkan penanganan menyeluruh dalam satu kawasan. Penanganan erosi pantai membutuhkan biaya mahal. Untuk menanam kembali mangrove dibutuhkan Rp 200 juta-Rp 1 miliar per kilometer.

Masalahnya, kata Subandono, anggaran yang tersedia sangat terbatas. Anggaran penanganan abrasi tahun 2010 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya Rp 200 juta.

Untuk mengatasi masalah anggaran, dibentuk forum pengelolaan pesisir terpadu dan forum mitigasi bencana. Forum lintas sektoral ini melibatkan, antara lain, KKP, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Sudar D Atmanto, guna mengatasi kerusakan pantai, harus segera dibentuk Tim Penanganan Pantai. Penanganan melalui proyek-proyek infrastruktur tak lagi efektif, apalagi anggaran yang tersedia terbatas.

”Tanpa ada tim, rehabilitasi pantai oleh satu sektor akan sia-sia. Apalagi, program kerja dari tiap kementerian di Indonesia biasanya tidak terintegrasi,” kata Sudar.

Disarankan agar tim tersebut dipimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). ”Bappenas atau Bappeda di tingkat daerah harus jadi penawar dari ego sektoral, yang malah menghambat penanganan pantai,” ujar Sudar.

Para pemangku kepentingan di pantai harus duduk bersama merumuskan wilayah pantai. ”Perumusan wilayah pantai sangat penting agar tiap jengkal pantai diketahui penanggung jawabnya,” kata Sudar.

Penetapan wilayah pantai diperlukan karena abrasi tidak selalu disebabkan oleh perubahan lokal, tetapi juga perubahan di garis pantai lainnya. Misal, pendirian bangunan menjorok ke laut akan memperparah abrasi di pantai berjarak puluhan kilometer karena ada perubahan gelombang laut. (RYO/LKT)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: